Salurkan sumbangan Anda ke Dompet Gus Dur untuk bencana atas nama Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid di Bank Mandiri No. Rekening 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara - Jakarta / Kode Swift: BMRIIDJA <---> Transfer your donation for Wasior, Mentawai and Merapi victims through Dompet Gus Dur to Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid (Account Number: 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara Jakarta 12190 - Indonesia / SWIFT Code: BMRIIDJA)

Indonesia English


Islam janganlah dihayati sebagai ideologi alternatif. Ia harus dilihat sebagai hanya salah satu elemen ideologis yang melengkapi bangunan keindonesiaan yang telah terbentuk.

Berita

    Lahir Lagi, Kelompok Anti Pemerintahan Megawati

    Jakarta, gusdur.net
    Tampaknya kekecewaan pada pemerintahan Megawati semakin memuncak, satu lagi kelompok yang kecewa terhadap kebijakan dan perilaku Megawati lahir. Dalam pernyataannya kelompok yang belum mempunyai nama ini, menuntut pemerintah dan elite politik menjalankan amanat rakyat, jika tidak mereka mengancam akan mengganti Presiden.

    Demikian intisari pernyataan sikap dan seruan politik “Berubah Sekarang atau Tidak Ada Harapan Sama Sekali” yang ditandangani Faisal Basri (ekonom) dan Meiliono Suwondo (PDIP), serta puluhan aktivis dari berbagai bidang pada Kamis (6/02/2003).

    Adanya pernyataan dan seruan politik ini menambah panjang deretan kelompok yang kecewa terhadap kinerja pemerintahan Megawati. Sebelumnya, Kamis (30/01/2003) Eros Djarot memotori Koalisi Nasional yang merupakan gabungan 45 organisasi, elemen mahasiswa, pemuda dan parpol. Kemudian, deklarasi Front Ampera pada Jumat (31/01/2003) yang beranggotakan tokoh-tokoh nasional, antara lain Rachmawati, Gus Dur, Habib Husein Al Habsyi, Habib Rizieq. Dan pada Selasa (4/02/2003) tokoh-tokoh nasional seperti cendekiawan muslim Nurcholish Madjid, Ketua PP Muhammadiyah A. Syafi’i Ma’arif, Ketua PBNU Salahuddin Wahid, anggota MPR Siswono Yudohusodo dan lain-lain kembali mengaktifkan Gerakan Politik Jalan Lurus (GPJL).

    Dalam pernyataan sikap itu disebutkan, agenda-agenda reformasi telah dengan sengaja di keranjang sampahkan oleh para penguasa dan elite politik. “Pembunuhan reformasi itu diiringi dengan diluncurkannya kebijakan-kebijakan yang anti-rakyat, seperti menaikkan harga BBM, tarif listrik dan telepon dan di lain pihak memberikan pengampunan kepada koruptor kakap.

    Fakta-fakta di atas, lanjut pernyataan tadi, menegaskan satu hal bahwa kevakuman kepemimpinan nasional secara de facto tengah berlangsung dewasa ini. Para pemimpin politik formal memang ada, tetapi eksisitensinya tidak banyak memberi makna bagi penuntasan-penuntasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup rakyat.

    Dalam seruan dan pernyataan sikapnya puluhan aktivis tersebut menuntut :

    1. Elit politik harus sesegara mungkin menyelesaikan berbagai persoalan bangsa yang kian menyengsarakan rakyat
    2. Elit politik harus jadi teladan dengan hidup sederhana dan memiliki kemauan untuk memotong gaji sendiri demi menopang kebutuhan rakyat banyak.
    3. Mengajak semua elemen masyarakatuntuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan bangsa.
    4. Mengajak rakyat untuk mendorong lahirkan pemipin nasional baru, yang jujur, adil dan konsisten dan siap mengeluarkan rakyat dari krisis berkepanjangan.
    5. mengajak seluruh rakyat untuk mengobarkan semangat perjuangan , memperkokoh konsolidasi dan terus mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan bangsa.
    6. Medesak pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dengan mengadili penjahat Orde Baru, koruptor dan konglomerat hitam.
    7. Mewaspadai lahirnya dan kekuatan Orba yang akan memanfaatkan kesempatan untuk kekacauan politik sesaat.


    Jika tuntutan itu tak dipenuhi, para tokoh nasional ini mengancam akan mengganti pimpinan nasional dengan pemimpin baru.

    Selain Faisal Basri dan Meiliono Suwondo, tertulis tokoh lainnya yang menyetujui pernyataan dan seruan politik itu antara lain, Albert Hasibuan (Gempita), Asmara Nababan (Komnas HAM), Hendardi (PBHI), Bambang Warih Kusuma, Bara Hasibuan, Budiman Sujatmiko, Faisol Reza, Debra yatim, deliar Noer (Ketua PUI), Dita Indah Sari (FNPBI), Emmy Hafild (WALHI), Franky Sahilatua, Butet Kertaradjasa, Mira Lesamana, Riri Reza, Jajang C. Noer, ratna Sarumpaet, Rieke Diah Pita Loka, Yeni Rosa Damayanti, Indra J. Piliang, Judil Herry Justam (KAOB), Teten Masduki (ICW), Luhut MP Pangaribuan, Pdt Saut Sirait, Romo Sandyawan, Indah Suksmaningsih (YLKI), Esther Indahyani (aktivis anti SARA), Uni Lubis (pers) dan Zoemrotin Kartosoesilo.