Salurkan sumbangan Anda ke Dompet Gus Dur untuk bencana atas nama Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid di Bank Mandiri No. Rekening 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara - Jakarta / Kode Swift: BMRIIDJA <---> Transfer your donation for Wasior, Mentawai and Merapi victims through Dompet Gus Dur to Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid (Account Number: 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara Jakarta 12190 - Indonesia / SWIFT Code: BMRIIDJA)

Indonesia English


Dari sudut akidah, hak orang Islam memang lebih tinggi dari penganut agama lain. Tapi, Indonesia bukan negara Islam.

Berita

    Tap MPR Yang Berhentikan Gus Dur Tak Ada dalam UUD'45

    Jakarta, gusdur.net
    Pakar hukum tata negara Prof Dr Harun Al Rasyid mengatakan, Tap MPR no II/MPR/2001 yang memberhentikan Presiden Gus Dur perlu dipertanyakan, karena alasan yang digunakan tidak diatur dalam UUD'45.

    Disebutkan, alasan pertama pemberhentian Presiden KH Abdurrahman Wahid adalah melanggar haluan negara. Padahal, dalam Tap MPR no IV/MPR/1999 yang berlaku 5 tahun (1999-2004) ada 9 bidang haluan negara, tapi di dalamnya tidak tercantum soal Sidang Istimewa MPR, apalagi soal Maklumat Presiden.

    "Jadi, sulit menarik kesimpulan bahwa Presiden melanggar haluan negara. Lagi pula kebijakan itu maksudnya ialah untuk dilaksanakan, bukan dilanggar," ujar Harun.
    Pertanyaan berikutnya yang perlu dilontarkan dalam kasus pemberhentian Presiden Gus Dur adalah, apakah MPR berwenang memberhentikan Presiden? Kalau kita baca UUD 1945 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 37, ternyata tidak ada pasal yang mengatakan, bahwa MPR berwenang memberhentikan Presiden, apa pun alasannya.

    Landasan pemberhentian Presiden oleh MPR hanya ada dalam Tap MPR no III/MPR/1978 pasal 4. Berikutnya, kata Harun, kita perlu mempertanyakan alasan MPR bahwa Presiden menolak memberikan pertanggung jawaban kepada MPR, hal ini juga tidak ada aturan mainnya dalam UUD 1945.

    Hal ini dikatakan Harun Al Rasyid dalam seminar nasional Maklumat 23 Juli 2001, meluruskan atau membelokkan arah reformasi -- "Kontroversi jatuhnya Abdurrahman Wahid sebuah telaah yuridis konstitusional atas maklumat presiden 23 juli 2001 dan SI MPR 2001" di Aula Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa ini. (sumber: Satunet.com)