Salurkan sumbangan Anda ke Dompet Gus Dur untuk bencana atas nama Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid di Bank Mandiri No. Rekening 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara - Jakarta / Kode Swift: BMRIIDJA <---> Transfer your donation for Wasior, Mentawai and Merapi victims through Dompet Gus Dur to Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid (Account Number: 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara Jakarta 12190 - Indonesia / SWIFT Code: BMRIIDJA)

Indonesia English


Demokrasi harus berlandaskan kedaulatan hukum dan persamaan setiap warga negara tenpa mebedakan latar belakang ras, suku agama dan asal muasal, di muka-undang-undang.

News

    Gus Dur dan NU Satu Sikap Soal Amandemen UUD 1945

    Surabaya, gusdur.net
    Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Kacung Maridjan MA berpendapat bahwa Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Nahdlatul Ulama (NU) dalam soal amandemen UUD 1945 sebenarnya satu sikap.

    "Kalau ada kesan Gus Dur tidak setuju dengan amandemen, saya kira tidak benar, karena Gus Dur pada prinsipnya juga setuju amandemen seperti NU. Bedanya, Gus Dur ingin melalui Komisi Konstitusi," katanya di Surabaya, Senin (29/7).

    Ia mengemukakan hal itu menanggapi sikap PBNU yang mendukung amandemen UUD 1945 dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta (25-28 Juli) dan sikap Gus Dur yang mendesak perlunya amandemen UUD 1945 ditunda, karena ada pasal yang masih krusial seperti Pasal 29.

    Menurutnya, pandangan Gus Dur tentang amandemen melalui Komisi Konstitusi sebenarnya bermaksud agar amandemen berlangsung secara sistematis. "Tapi, usulan Gus Dur itu ditolak MPR, karena itu Gus Dur mungkin kecewa. Masalahnya, Gus Dur seharusnya menolak sejak awal, karena saat dia menjadi presiden sudah berlangsung tahap pertama dan kedua amandemen," ungkapnya.

    Oleh karena itu, pandangan Gus Dur dan NU sebenarnya sama yakni setuju amandemen UUD 1945. "Kalau ada perbedaan hanya sebatas persoalan teknis yakni lewat Komisi Konstitusi atau tidak, apalagi saya tahu DPP PKB dan F-KB juga setuju amandemen," katanya.

    Katjung Maridjan menilai dukungan Gus Dur dan NU terhadap amandemen UUD 1945 itu terkait dengan prinsip moderat NU. "Artinya, NU setuju amandemen tapi amandemen harus untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan atau relasi antara masyarakat dan pemerintah, bukan justru sebaliknya," paparnya.


    Hal itu terlihat dari pernyataan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi yang menegaskan bahwa PBNU mendukung amandemen UUD 1945, namun ada empat hal yang tidak bisa diubah, yaitu pasal-pasal yang terkait semangat proklamasi, NKRI, sistem pemerintahan presidensial dan Pasal 29 UUD 1945. "Empat syarat dari NU itu berarti NU setuju asalkan Indonesia tetap Negara Kesatuan, bukan amandemen yang membuat RI menjadi Negara Federal," terangnya


    Sumber gusdur.net