Salurkan sumbangan Anda ke Dompet Gus Dur untuk bencana atas nama Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid di Bank Mandiri No. Rekening 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara - Jakarta / Kode Swift: BMRIIDJA <---> Transfer your donation for Wasior, Mentawai and Merapi victims through Dompet Gus Dur to Yayasan Lembaga Abdurrahman Wahid (Account Number: 070 000 46 89 621 / Bank Mandiri Cabang Menara Bidakara Jakarta 12190 - Indonesia / SWIFT Code: BMRIIDJA)

Indonesia English


Demokrasi itu bukan hanya tak haram, tapi wajib dalam Islam. Menegakkan demokrasi itu salah satu prinsip Islam, yakni syuro.

News

    MPR Jangan Terburu-buru Sahkan Amandemen UUD'45

    Jakarta, gusdur.net
    Agar hasil Amandemen UUD 45 dapat memenuhi kepentingan bersama bangsa dalam jangka panjang, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk bersabar dan tidak terburu-buru mengesahkan amandemen UUD 45. Untuk mendapatkan hasil itu, PKB meminta pembahasan amandemen UUD 45 melalui komisi konstitusi.

    "PKB tidak dapat menerima perubahan UUD yang tidak melalui komisi konstitusi. Karenanya kepada semua pihak agar bersabar dan tidak usah terburu-buru. Untuk kepentingan yang mendasar dalam jangka panjang diperlukan keberhatian-hatian."

    Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Syuro PKB, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat memberikan sambutan pada perigatan Hari Lahir (Harlah) PKB ke-IV di Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (24/7) malam.

    Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB, Alwi Shihab menyatakan hal senada. Alwi Shihab menyatakan PKB mensyaratkan bahwa amandemen UUD 45 harus dikerjakan secara ekstra hati-hati dan teliti. Bukan semata-mata hanya memenuhi formalitas reformasi.

    Kenyataannya hasil dan pelaksanaan amandemen masih menimbulkan kritik dan perbedaan di masyarakat yang perlu diperhatikan MPR. "Oleh sebab itu MPR harus secara arif menyikapi dan membahas secara mendalam sebelum mengambil keputusan yang sangat penting ini," kata Alwi Shihab.

    Alwi melanjutkan jika MPR belum yakin bahwa prisnsip-prinsip dasar yang telah disepakati, benar-benar telah diperhatikan dalam proses amandemen. Dan jika ternyata MPR melihat bahwa secara substantif dan konstruktif amandemen belum memberikan gambaran yang lebih baik.

    "Maka PKB Ttidak keberatan untuk memberi waktu yang lebih lama kepada MPR untuk menyelesaikan amandemen ini," tegas Alwi Shihab dalam sambutan tertulisnya.

    "Hal itu bukan berarti PKB anti amandemen. Tetapi PKB ingin agar amandemen UUD 45 dilakukan secara benar, barhati-hati dan menghasilkan sistem politik dan ketatanegaraan yang lebih baik," kata Alwi Shihab.

    Tak Berminat
    Dalam sambutannya Alwi Shihab kembali menegaskan pernyataan Gus Dur sebelumnya (23/7) soal isu penggantian Ketua MPR, Amien Rais dalam Sidang Tahunan MPR 2002.

    "Meskipun PKB diberi harapan dan ada yang mendorong untuk mengambil posisi Ketua MPR. Maka dengan tegas PKB menyatakan tidak berminat untuk mengambil posisi itu, " tegas Alwi Shihab.

    "Untuk mengganti Ketua MPR harus ada alasan yang kuat. Tidak berdasar kepentingan kelompok dan bersifat jangka pendek," kata Alwi Shihab.

    Dirinya meminta agar semua pihak menghilangkan kebiasaan mengganti pimpinan, tanpa ada jaminan hal itu menghadirkan pimpinan baru yang lebih baik.

    Seolah menyindir prilaku politik anggota MPR yang menggulingkan Gus Dur pada Sidang Istimewa 2001, Alwi menyatakan ditengah-tengah masyarakat kita timbul kebiasaan mengganti pimpinan yang salahnya tidak jelas secara hukum. "Sementara penggantinya tidak lebih baik."

    Soal penanganan konflik di Aceh, Alwi Shihab menyatakan PKB senantiasa menginginkan dikedepankan dialog daripada hal-hal yang hanya mengakibatkan petumpahan darah.

    Karena Henry Dunant Centre telah mengalami delegitimasi, maka PKB mengusulkan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk ikut menyumbangkan pemikiran dalam penanganan masalah Aceh. "Tetapi tetap dalam prinsip dan koridor negara kesatuan Republik Indonesia," kata Alwi Shihab.

    Tidak Hadir
    Acara peringatan Harlah PKB ke IV yang diadakan secara sederhana itu juga mengundang ketua umum-ketua umum partai. Tetapi hingga acara berakhir, ketua umum dari partai-partai yang ikut mendukung Sidang Istimewa 2001 tidak satupun yang hadir.

    Ketua Umum partai-partai pendukung Sidang Istimewa MPR 2001, hanya mewakilkan kehadiran mereka. Tampak hadir antara lain dari PAN, Hatta Radjasa, dari PDIP, Pramono Anung, Noviantika Nasution dan Roy B.B Janis dan Partai Golkar, Fahmi Idris. Juga tampak Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso.

    Sementara dari perwakilan kedutaan besar yang hadir berjumlah 41 negara. Dalam perayaan Harlah itu, PKB mendapat ucapan selamat dari partai terbesar di Jepang yaitu LDP (Liberl Democratic Party). Ucapan selamat itu langsung dibacakan dalam bahasa Jepang oleh delegasi yang dikirim LDP.