Ulama NU Tak Gampang Mengharam-Kafirkan Orang

JAKARTA-GUSDUR.NET. Kerja besar ulama adalah menciptkan kehidupan keagamaan yang lebih humanis, damai, tanpa meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Karenanya ulama mesti membawa pesan-pesan suci dan ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang mudah dipahami dan terima umat. Cara itu dilakukan para ulama terdahulu seperti Walisanga dalam menyebarkan agama. Mereka mengakomodir kearifan lokal yang dianut masyarakat, tak memaksakan kehendak agama tanpa melakukan kompromi sosial.

Demikian disampaikan mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi dalam acara Majelis Shalawat Gus Dur, di Masjid Al Munawarah Jalan Warung Silah Ciganjur, Sabtu, (7/5). Selain Hasyim, tampak hadir Habib Lutfi Bin Ahmad al-Athas, Kiai Nuril Arifin (akrab disapa Gus Nuril), mantan Sekjen PBNU Muhyidin Arubusman dan beberapa ulama setempat.

Menurut Hasyim mengapa para ulama dan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) tak gampang mengkafirkan dan mengharamkan orang lain adalah karena mereka mempunyai tiga filter yakni fikih, dakwah dan irsyad (petunjuk). Dengan ketiganya inilah, ulama NU berbeda dengan yang lain, yang belakangan gampang sekali mengharamkan dan mengkafirkan.

"Dakwah itu tak mengharam-haramkan orang tok. Tapi bagaimana orang yang ada di (status) haram digiring menjadi halal," pesan Hasyim.

Dengan irsyad ini ulama NU, tambah Hasyim, menuntut satu-persatu setiap orang dengan kadar kemusyrikan dan kekafiran masing-masing menjadi orang yang saleh. Sehingga seorang ulama tidak mudah menuduh seorang yang lain dengan status kafir atau haram. Bahkan tidak mungkin ulama itu melakukan kekerasan dalam berdakwah. "Sedikit-sedikit, allaahu akbar (takbir)".

Gus Dur dan Negara Islam

Dalam kesempatan itu, Hasyim Muzadi juga menyinggung wacana negara Islam. Dalam konteks keindonesiaan, mantan ketua NU Jawa Timur ini merujuk pada komitmen para Walisongo dan juga dua tokoh NU KH Ahmad Siddiq dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang tak hendak mendirikan negara Islam.

Patokan para ulama ini merujuk komitmen Mitsaq al-Madinah (piagam Madinah) yang disusun sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Isinya, 47 pasal, di antaranya mengatur beberapa hal. Pertama, hubungan ukhuwah Islamiyah (persaudaran Islam --red). "Dalam Islam akan ada perbedaan, tapi sepanjang tidak keluar dari bingkai Islam, maka pakailah Lanaa a'maluna walakum a'malukum (Bagi kami perbuatan kami, bagi kalian perbuat kalian --red),"

Kedua, hubungan Islam dengan agama lain. Rasulullah SAW, dikatakan Hasyim, tetap membedakan akidah dan syariah antara orang Islam, Yahudi dan Nasrani. Tapi menyangkut warga negara haknya tetap sama. "Sebagai warga negara, hak-hak sipilnya disamakan dengan umat Rasulullah SAW," tegas pria kelahiran Tuban seraya mengingat kisah bagaimana penghakiman Ulama Jawa Timur saat mendengar Gus Dur mengajar di Sekolah Kristen di Malang.

Ketiga, Mitsaq Al-Madinah juga mengatur nasionalisme menurut Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi dan Islam yang berada di Madinah harus bersama-sama seiya-sekata menghalau musuh yang masuk ke Madinah. "Tidak boleh salah satu agama menjadi kaki tangan orang luar untuk menyerang Madinah," kata Hasyim.

Ketentuan Piagam Madinah inilah yang dipakai Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq dalam menerima Pancasila sebagai dasar yang final. "dengan Pancasila ini, kita tinggal mengisinya dengan akhlak Rasulullah SAW," kata Hasyim.

Sebelum tausiyah Kyai Hasyim, juga dibacakan syair dan shalawat yang dipimpin oleh Gus Nuril. Pengajian ditutup dengan doa oleh Habib Lutfi Bin Ahmad al-Athas.  Majelis Shalawat Gus Dur ini sudah berjalan kali ketiga. Sebelumnya tokoh agama yang diudang, pendiri Pondok Pesantren Wali Songo, Situbondo KHR. Cholil As'ad Syamsul Arifin dan mantan ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama KH. Nuril Huda. Pertemuan selanjutnya digelar pada awal bulan Juni 2011. (wrf)