Usman bandingkan Komitmen HAM Gus Dur dan SBY

JAKARTA-GUSDUR.NET. Sekitar tahun 1970-an, KH. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur diketahui sudah melontarkan pemikiran dan konsepnya tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam testimoni tentang Gus Dur yang disampaikan dalam acara Haul ke-2 Gus Dur, Jum\'at (30/12) di komplek kediaman Gus Dur Jl. Warung Silah Nomor 10, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pegiat HAM Usman Hamid sempat menceritakan tentang komentar Gus Dur terhadap dirinya saat tersulut kasus Poso. Saat itu, dia menjelaskan dengan semangat bagaimana masalah HAM menjadi problem yang sangat serius di Poso. Kelompok agamawan juga turut memberikan perspektif.

Ketika dimintai tanggapan, Gus Dur dengan enteng menjawab. \"Kalau soal Hak Asasi Manusia, yang dibicarkaan Usman Hamid ini sebelum dia bicara, saya sudah bicara, jauh sebelum dia lahir,\" kata Usman mengutip jawaban Gus Dur ketika itu.

Meski demikian, Usman membenarkan apa yang dilontarkan Gus Dur. Pada tahun 1979-an, Gus Dur memang sudah banyak bicara soal HAM dalam tulisan-tulisannya. \"betul, panjang lebar dengan sangat baik, saat itu (1979) usia saya baru tiga tahun,\" jelas Usman.

Cerita selanjutnya ketika terjadi pembunuhan aktifis HAM Munir. Usman sempat menanyakan sikap Gus Dur soal pembunuhan Munir yang mengalami kendala pengungkapan dalang intelektual di balik pembunuhan itu. Gus Dur saat itu sangat pesimis dengan tekad pemerintah mengungkap kasus Munir. \"Gak bisa kalau mengharapkan pemerintah sekarang. Gak akan pernah bisa,\" kata Gus Dur yang ditirukan Usman.

Jalan keluarnya, lanjut Gus Dur, adalah mengganti pemerintahan. \"Terus kalau diganti siapa Gus, Presidennya?\" tanya Usman kemudian.

\"Ya saya, siapa lagi kalau bukan saya,\" jawab Gus Dur percaya diri.

Jalan di tempat

Jika dibandingkan dengan pemerintahan era Presiden Wahid, komitmen penuntasan kasus HAM rezim saat ini dinilai Usman tidak mengalami perkembangan. Gus Dur lebih punya kepekaan terhadap kasus-kasus yang menimpa kelompok minoritas dalam memperjuangkan hak-haknya, baik secara politik, berkeyakinan atau beragama seperti dialami kelompok GKI Yasmin.

Sebagai rezim transisi, Gus Dur tak canggung mengakui bagaimana kejahatan HAM pemerintah sebelumnya, hingga kemudian minta maaf, menuntut yang bersalah, dan mencabut peraturan-peraturan diskriminatif, opresif, hingga mereformasi lembaga demi mencegah kesalahan berulang.

Sementara di era SBY, Usman melihat perkembangan sangat buruk. \"2011 penuh dengan kemerosotan,\" ujar Usman. Dia mencontohkan beberapa kasus seperti teror Bom buku, aksi brutal dan pembunuhan warga Ahmadiyah Cikesik, penusukan umat Kristiani di Ciketing, pembakaran masjid di Medan, penyerangan Gereja di Temanggung dan peledakan Bom di Gereja, Kepunten Solo. Kemudian penembakan, penyiksaan dan pembunuhan di Papua, tahanan politik atas insiden tari Cakalele dan sebagainya.

Gus Dur, diceritakan Usman, menjadi tokoh yang dihormati rakyat Papua karena jasanya dalam mendamaikan konflik di Papua. Gus Dur mendengarkan aspirasi rakyat Papua. Gus Dur akhirnya merestui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. \"Silakan mengibarkan bendera papua, asal tidak lebih tinggi dari bendera Indonesia,\" Sekretaris Komite aksi solidaritas untuk Munir (Kasum) menirukan Gus Dur saat itu.

Memang Presiden Abdurrahman Wahid, tidak lama (menjabat) selama pemerintahan sekarang. \"tetapi pemimpin lama, tidak otomatis berani berbuat banyak,\" pungkas Usman. (wrf)  

Related Posts