Bobot Sebuah Pernyataan

Oleh:  Abdurrahman Wahid

Semua orang tahu, berkembang anggapan bobot sebuah pernyataan ditentukan siapa pembuatnya dan bukan oleh isinya. Sebaik-baiknya sebuah pernyataan, tidak akan dianggap orang dan tidak memiliki bobot yang tidak jelas. Jelas pula, pernyataan yang dibuat pemerintah memiliki bobot yang lebih besar, jika disampaikan oleh kepala pemerintahan yang dianggap mengerti benar masalah yang dibicarakan. Tentu saja penilaian sebaliknya akan terjadi, jika pernyataan itu dibuat kepala pemerintahan oleh yang tidak begitu mengerti duduk persoalan. Karena itulah, mereka yang pandai selalu mengingatkan bahwa jangan membuat pernyataan kalau tidak perlu sekali, agar jangan sampai pernyataan itu ditertawakan dan dilecehkan orang.

Dalam pernyataannya di muka pers, Presiden A.S (Amerika Serikat) George W. Bush Jr. menyatakan ia benar-benar prihatin dengan keadaan dunia yang dikacaukan oleh para teroris. Maka dalam kunjungannya ke Bali, ia akan membicarakan terorisme itu dengan 4 orang tokoh Islam, KH. Abdullah Gymnastiar, KH. Hasyim Muzadi, Prof. DR. Syafi’i Ma’arif dan Prof. DR. Azyumardi Azra. Tentu saja pertemuan itu sebenarnya bernilai amat penting, tetapi melihat keterangan pers tiga dari empat tokoh tersebut sebelum adanya pertemuan, terlihat tidak adanya pengertian yang mendalam atas pokok sebenarnya, yang terdapat dalam beberapa gerakan terorisme tersebut. Penulis sendiri tidak merasa menguasai masalah yang akan dibicarakan di Bali tanggal 22 Oktober itu. Tapi dalam tulisan ini penulis hanya akan melakukan refleksi atas pernyataan seorang pemimpin negara adikuasa seperti Bush Jr.itu. Bukankah dengan demikian orang jadi tahu kalau ada hal-hal lain dalam benak masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi, artikel ini sifatnya adalah mengemukakan banyaknya hal yang menjadi pikiran kaum santri di Indonesia. Diterima atau tidak hal yang dikemukakan dalam tulisan ini tidaklah menjadi persoalan penting, melainkan hanya mengingatkan mereka yang  bertemu dengan Presiden A.S tersebut.

*****

Pernyataan Bush bahwa kaum muslimin Indonesia harus jelas posisinya terhadap para teroris, merupakan sebuah hal yang tidak perlu dipertanyakan. Dari pernyataan itu menunjukkan bahwa orang lain di luar gerakan-gerakan Islam di negeri kita, tidak begitu memahami posisi kita semua dalam menghadapi para teroris Karena sudah jelas sebagian besar muslim Indonesia, seperti penulis sendiri, selalu menentang penggunaan kekerasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Umumnya gerakan Islam di negeri kita, meminta tindakan tegas terhadap para teroris maupun tindakan terhadap pengguna kekerasan lainnya. Namun kita juga meminta keadilan ditegakkan, jangan asal main tuduh saja.

Diduga ada pihak-pihak lain juga melakukan tindakan-tindakan melawan hukum, tetapi mereka dibiarkan saja tidak diperiksa oleh aparat manapun. Banyak keraguan yang menimbulkan pertanyaan: Benarkah dalam tragedi Bom Bali ada kelompok lain di luar Amrozi cs, yang juga meledakkan bom yang lebih kuat? Kalau penulis mempertanyakan hal ini, tidak berarti penulis setuju kepada terorisme, fundamentalisme dan kekerasan, yang merupakan sikap anti penulis yang sudah dijalankan sejak berpuluh-puluh tahun. Termasuk “terorisme negara” dimanapun terjadi dan inilah sebenarnya ditentang oleh proses demokratisasi. Karenanya penulis selalu meminta kejelasan sistem hukum nasional kita, benarkah ada “mafia peradilan” yang sengaja menutup-nutupi pelanggaran hukum oleh aparat pemerintah sendiri? Termauk sikap penulis yang menentang aksi unilateral negara adikuasa manapun, yang memaksakan kehendak tanpa melalui keputusan lembaga internasional, seperti Dewan Keamanan PBB -penyerbuan AS atas Iraq-, yang jelas melanggar ketentuan  PBB sendiri. Memang Saddam Hussein harus ditindak, namun keputusan untuk itu haruslah bersifat multilateral melalui PBB. Dalam hal ini penulis mendukung sikap menolak hegemoni AS, yang pertama dikumandangkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Bahkan penulis selalu mendukung Israel dalam mempertahankan kehadirannya di muka bumi, walaupun penulis juga menolak arogansi kekuasaan yang diperlihatkan negara itu dari waktu ke waktu oleh negara tersebut.

*****

Jelaslah dari uraian di atas ada yang harus diterima dari pernyataan Bush itu, tapi ada juga yang harus dipertanyakan, dan ada juga yang harus ditolak. Bush bukanlah Tuhan yang harus didengarkan setiap ucapannya melainkan seorang manusia yang dapat saja salah dalam beberapa hal, tetapi mungkin benar dalam hal lain. Sikap seperti inilah yang dinamakan obyektif terhadap ucapan dan ungkapan seorang pemimpin, walaupun itu pemimpin negara adi kuasa. Ini adalah hakekat demokrasi, yaitu mengutamakan penggunaaan kekuasaan untuk kepentingan rakyat daripada upaya mempertahankan kekuasaan itu sendiri. Karena kita percaya sepenuhnya apa yang diikatakan Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung untuk korup, dan kekuasaan absolut pasti akan korup. Karena itu, setinggi apapun kekuasaan yang dipegang oleh seorang pemimpin tetap harus dipertanyakan. Demikian juga hal-hal yang bertalian dengan kekuasaan harus dipertanyakan secara mendasar pula. Karena memiliki anggapan tidak ada jabatan kenegaraan setinggi apapun di negeri ini harus dipertahankan dengan tetesan darah manusia, maka ketika “dilengserkan”  dari jabatan Presiden RI karena alasan politis oleh SI MPR 2001 yang melawan konstitusi, penulis mengikuti saja hal itu. Ia percaya, pemilu kepresidenan mendatang akan membuktikan bahwa penulis tidak bersalah secara hukum dalam hal ini.

Almarhum KH. A. Wahab Hasbullah pernah menyatakan kepada penulis, bahwa memegang kekuasaan bertindak seperti buang air besar. Ketika orang lain sudah kelabakan dengan bau tidak sedap dari kotoran yang dibuangnya, ia sendiri tetap tenang-tenang saja. Maka dalam mengemudikan kekuasaan yang kita miliki melalui pemerintahan, kita harus sangat berhati-hati termasuk dalam ucapan yang kita keluarkan. Sebuah sikap arogan dalam hal ini, justru akan menambah parah persoalan yang kita hadapi. Ini berlaku pula atas pernyataan Presiden A.S George W. Bush Jr. terutama tentang Islam dan agama-agama lain yang tidak diyakininya. Memang mudah mengemukakan demokrasi, tetapi sulit dilaksanakannya, bukan?

Jakarta, 21 Oktober 2003