Intinya Adalah Kejujuran

Oleh: Abdurrahman Wahid
 
Pada minggu pertama Januari 2003, penulis menyampaikan pidato pada acara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Australia Universitas Indonesia (UI). Pidato itu keesokan harinya dikutip oleh sejumlah harian ibu kota, di samping beberapa media elektronik. Menurut keterangan, pidato itu diterjemahkan ke dalam bahasa mandarin dan dimuat dalam sebuah media di Beijing. Mengapa? Penulis menyampaikan sesuatu yang selama ini tertutup, dan luput dari  perhatian, tentang hubungan antara Indonesia dan Tiongkok. Mungkin juga apa yang dikemukakan penulis itu, dianggap sebagai sesuatu yang “baru” dalam pandangan orang tentang hubungan antara kedua negeri yang sama-sama berpenduduk banyak tersebut. Paling tidak, ia tidak pernah ditulis dalam buku-buku sejarah yang digunakan di kawasan manapun selama ini.
 
Dalam memaparkan pentingnya arti kajian Pasifik, penulis meminta kejujuran semua pihak, sehingga hal-hal faktual belaka yang digunakan dalam kajian,  yang dianggap memiliki “kebenaran” sejarah yang kita gunakan, janganlah jadi keinginan untuk mencari kegemilangan bagi diri sendiri, golongan kita atau negeri di mana kita hidup.. Harus ada kejujuran,  bila kita ingin memperoleh kebenaran sejarah, sesuai dengan apa yang terjadi.  Dalam hal ini, penulis sangat tertarik pada sebuah audio book yang dikeluarkan oleh BBC (British Broadcasting Corporation) tentang sejarah masa lampau Inggris. Audio book itu banyak mengungkapkan hal-hal, baik penghianatan para Raja, para tokoh dan para bangsawan, tanpa ditutup-tutupi. Semuanya dibuka, demi kepentingan sejarah, dan hasilnya adalah kekaguman, keuletan dan kepiawaian bangsa Inggris dalam mengemudikan sebuah negara. Kesimpulan orang, pantaslah
kalau bangsa Inggris menjadi bangsa besar yang pernah “menaklukkan” dunia.
 
Jadi, berlawanan dengan sangkaan sebagian orang akan “kehebatan dan kesucian” sebuah bangsa. Sebenarnya biasa saja jika bangsa itu mengalami pasang surut dan naik-turun dalam sejarah kehidupannya. Ini adalah hal yang wajar, seperti wajarnya keyakinan bahwa Tuhan menurunkan sejumlah ajaran yang benar melalui sesuatu agama, kemudian  ajaran-ajaran itu sendiri dilupakan dan  tidak dijalankan oleh para pemeluknya. Termasuk Islam, jika memang benar-benar memiliki ajaran yang diwujudkan oleh kaum muslimin dalam sejarah mereka yang panjang, maka Islam tidak akan mengalami nasib seperti sekarang. Justru di sinilah terletak keharusan bagi mereka untuk selalu membuat penafsiran kembali (re-interpretasi) untuk “menyelamatkan” Islam selama ini.
 
*****
 
Kejujuran yang diminta dalam pidato penulis itu, adalah sikap menerima sejarah sebagaimana adanya. Dalam hal ini umpamanya,  dapat dilihat sebagai bandingan apa yang dikemukakan Moh. Yamin dalam sejumlah tulisan-tulisannya tentang masa lampau Majapahit. Menurut Yamin, bendera Majapahit berkibar di perairan-perairan –mulai Madagascar di timur benua Afrika hingga pulau Tahiti di Pasifik. Ia menyimpulkan, kekuasaan Majapahit ini membuktikan “kebesaran” Indonesia di masa lampau. Benarkah klaim seperti itu, sesuai dengan kenyataan-kenyataan sejarah? Dalam pidato itu, penulis mengemukakan pandangan kritis tentang “kebenaran sejarah” yang dipercayai oleh kacamata sejarah. Hal ini penulis kemukakan, agar supaya kajian pasifik yang direncanakan pusat studi tersebut dapat berjalan objektif, dan menjadi bahan analisis kita, dan untuk itu harus memiliki “kebenaran ilmiah” yang teruji dengan baik.
 
“Kebenaran ilmiah” yang terkandung dalam buku-buku dan berbagai catatan sejarah yang otentik, menunjukkan bahwa angkatan laut Majapahit adalah bagian dari sebuah angkatan laut yang lebih besar milik Kerajaan Tiongkok. Dari abad ke 13 hingga 16 Masehi, selama kurun waktu lebih dari 300 tahun, angkatan laut Tiongkok merajai perairan antara Pulau Madagascar di lautan Hindia, Samudera Indonesia hingga Samudera Pasifik di Pulau Tahiti. Nah, jelasnya, angkatan laut Majapahit adalah bagian dari angkatan laut Tiongkok itu. Kemungkinan besar, hubungan antara kedua angkatan laut itu terbentuk  hubungan  patron-client, secara halus dinamakan dominion.  Seperti halnya hubungan Canada dan Australia di satu pihak dengan Inggris di pihak lain.
 
Kedua-duanya memiliki angkatan perang sendiri, juga bendera masing-masing, dan pengaturan diri sendiri terlepas dari apa yang dilakukan oleh kerajaan Inggris. Namun, ketiga negara memiliki Ratu yang sama, dan lembaga hukum tertinggi yang  sama pula, yaitu Privy Council. 
 
Kira-kira antara kekaisaran Tiongkok dan kerajaan Majapahit selama tiga abad lebih tersebut,  terdapat hubungan seperti itu. Masing-masing memiliki angkatan perang sendiri, namun menggunakan bentuk formal yang sama. Dalam hal ini, mungkin saja angkatan laut Majapahit menggunakan istilah-istilah yang berbeda dari apa yang digunakan dalam angkatan laut Tiongkok, namun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa angkatan laut Majapahit pernah secara independen menguasai perairan dari Madagascar di Barat hingga ke Tahiti di timur. Karena ketiadaan bukti sejarah itu, tentu kita tidak dapat mendukung claim bahwa Majapahit menguasai kedua perairan seluas itu serta gugusan pulau-pulau di antara kedauanya. Tapi, di luar hal itu kita tidak dapat membuktikannya.
 
*****
 
Dalam buku “1492” (quatorze neuf deux) dikemukakan lima buah kejadian besar yang merubah total sejarah umat manusia. Diantaranya, adalah pengangkatan seorang menteri peperangan menjadi wali negara (regent) di Tiongkok, karena  kaisar lama meninggal dunia dan kaisar baru masih belum cukup berumur untuk menggantikannya dalam pemerintahan. Karena itulah diperlukan seorang wali negara, yang kebetulan jatuh di  tangan orang yang beragama Konghuchu. Karena takut orang-orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiau) di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, akan kembali ke daratan Tiongkok dengan membawa agama mereka, dan dengan demikian menyebarkan agama Islam di Tiongkok melalui pembelian tanah, wali negara lalu memanggil seluruh kapal-kapal (jung) milik angkatan laut Tiongkok ke pantai-pantai negeri itu dan membakar kaum perantauan sekaligus. Secara efektif,  ia memutuskan hubungan antara kaum perantau di negeri-negeri seberang itu dengan tanah kelahiran mereka.
 
Maka, terputuslah komunikasi antara orang-orang Tiongkok perantauan dan yang tinggal di negeri asal. Dengan demikian, budaya komunitas masyarakat perantauan itu lalu diserap oleh masyarakat setempat, dan menjadi orang-orang “asli” atau pribumi. Merekalah sebenarnya yang menjadi salah satu bagian dari penyebaran Islam di Nusantara. Karena itulah, di beberapa bagian dari negeri kita, dahulu kaum muslimin ber-madzhab Hanafi, termasuk di Majapahit.
 
Namun dalam jangka panjang, lambat laun mereka “di-Syafi’i-kan” oleh kaum muslimin lain melalui Samudera Pasai dan Peureulac di  Aceh dalam abad XVII dan seterusnya. Kenyataan seperti inilah yang harus diselidiki oleh lembaga ilmiah kita melalui penelitian demi penelitian yang akan dilakukan. Jika fakta ini diabaikan, kita akan memperoleh pandangan yang keliru tentang masa lampau, dan ini akan mengurangi “kebesaran” kita sendiri.
 
Pusat kajian tersebut oleh penulis juga diminta untuk melakukan kodifikasi dan dokumentasi berbagai manifestasi budaya manusia-manusia di kawasan Pasifik. Ini dilakukan, untuk menyusun atau merekomendasikan sebuah kajian geopolitik yang benar tentang konfigurasi bangsa-bangsa Pasifik, demi kebutuhan kita sendiri. Ini berarti, keharusan bagi kita untuk mengajak Australia melakukan hal itu, guna menyusun bersama sebuah kajian geopolitik yang baru. Terlepas dari  kajian-kajian tersebut memperlihatkan dominasi “negara-negara besar yang lama” seperti Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang. Ini semua, tentu dapat dilakukan jika Australia menghendakinya. Kerjasama seperti itu kalau ingin diwujudkan, tentu memerlukan kejujuran ilmiah kita sendiri. Mudah diucapkan, namun sulit dilakukan bukan?
 
 
Sumber: Sinar Harapan, Semarang, 9 Januari 2003