Islam Dan Orientasi Ekonomi

Oleh: Abdurrahman Wahid

         Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui penempatan kehidupan manusia dalam kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci Al-Qur’an: “(wa maa khalaqtu al-jinna wa al-Insa illa liya’buduun). Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup dalam hal ini adalah pencarian pahala/kebaikan di akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah do’a seorang muslim yang paling tepat adalah “wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat” (rabbana aatina fi ad-dunya hasanatan wa al-akhirati hasanatan).

         Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi kehidupan seorang muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.

Namun secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri, karena ia adalah bagian dari sebuah masyarakat. Terkenal dalam hal ini ungkapan: agama tidak akan terwujud tanpa kelompok, dan tidak kelompok akan terwujud tanpa pimpinan, dan tiada pimpinan tanpa pemimpin” (la diina illa bi jama’atin wa la jamaa’ata illa biimaamatin wa la imaamata illa bi imaamin).

         Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan diatas. Untuk mencapai hal itu, ia harus mengikuti sebuah strategi yang jelas untuk memperkuat mayarakat yang adil dan makmur. Ini diungkapkan dengan indahnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam bahasa arab ia harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran “al Maslahah al Ammah”.

*****

         Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini-sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti adanya orientasi yang tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita.

Perubahan orientasi dari kecenderungan menolong usaha besar dan raksasa, harus digantikan oleh orientasi membangun UKM, terutama dalam penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.

         Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penenkanan pada bidang ekspor, yang hasilnya -dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.

        Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: peningkatan pendapatan guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar; pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri dan independensi keseluruhan ekonomi dari ketergantungan kepada tata niaga internasional.

         Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakan produksi dalam negeri maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalaha tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar dua juta orang wajib pajak saat ini ke arah dua puluh juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan pemberantasan kebocoran-kebocoran dan ditiadakannya pungutan liar yang masih ada sekarang ini, barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.         

***     

         Tata ekonomi seperti itu akan lebih memungkinkan tercapainya kesejahteraan dengan cepat, yang dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai penciptaan masyarakat adil dan makmur. Dalam dictum teori legal Islam (Islamic legal theory, ushul figh) disebutkan “kebijakan dan tindakan pemimpin atas  rakyat yang dipimpin’(tasyarraf al-Imam ‘ala ar-ra’iyyah manuutun bi al-maslahah) berlaku juga untuk bidang ekonomi. Ekonomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri diatas kaki sendiri, menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Apakah ekonomi yang sedemikian itu akan dinamai ekonomi Islam atau hanya disebut ekonomi nasional saja, tidaklah relevan untuk didiskusikan disini. Yang terpenting, bangunan ekonomi yang dikembangkan, baik tatanan maupun orientasinya, sesuai dengan ajaran Islam. Penulis yakin, ekonomi yang sedemikian itu juga sesuai dengan ajaran-ajaran berbagai agama lain. Karenanya, penamaan ekonomi seperti itu dengan nama ekonomi Islam, sebenarnya juga tidak diperlukan sekali, karena yang terpenting adalah pemberlakuannya, dan bukan penamaannya.

         Dalam kerangka inilah, kepentingan mikro ekonomi Islam secara pribadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat, lalu sama posisinya dengan dibangunnya ekonomi makro yang mementingkan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa. Sebenarnya kita dapat melakukan hal itu, apabila terdapat adanya political will untuk menerapkannya, karena memang ekonomi terlalu penting bagi sebuah bangsa jika hanya untuk diputuskan oleh sejumlah ahli ekonomi belaka, tanpa melibatkan seluruh bangsa. Karena menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, maka diperlukan keputusan bersama dalan hal ini. Untuk mengambil keputusan seperti itu, haruslah didengar lebih dahulu perdebatannya sebelum diambil keputusan.

Sinar harapan: Jakarta, 21 Februari 2003