Islam: Perjuangan Etis Ataukah Idiologis?

Oleh: K. H. Abdurrahman Wahid

Pada suatu pagi, selepas berjalan-jalan, penulis diminta oleh sejumlah orang untuk memberikan apa yang mereka namakan “petuah”. Saat itu, ada Kyai Aminullah Muchtar dari  Bekasi, sejumlah aktifis NU dan sekelompok pengikut aliran kepercayaan dari Samosir. Dalam  kesempatan itu,  penulis mengemukakan pentingnya arti pemahaman arti yang benar, tentang Islam. Karena ditafsirkan secara tidak benar, maka Islam tampil sebagai ajakan    untuk menggunakan kekerasan/terorisme dan tidak memperhatikan suara-suara moderat. Padahal, justru Islam-lah pembawa pesan-pesan  persaudaraan abadi antara umat manusia, bila ditafsirkan secara  benar.

Pada kesempatan itu, penulis mengajak terlebih dahulu memahami fungsi Islam bagi kehidupan manusia. Kata Al-Qur’an, Nabi Muhammad saw diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan  (wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil ‘alamiin), dengan kata “rahmah” diambilkan dari pengertian “rahim” Ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata “’alamiin” di sini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian  yang utama adalah membawakan persaudaraan yang diperlukan guna memelihara keutuhan manusia  dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan. Bahkan dikemukakan penulis, kaum muslimin diperkenankan menggunakan kekerasan   hanya kalau aqidah mereka terancam, atau mereka diusir dari tempat tinggalnya (idza ukhriju min dziyarihim).

Kemudian, penulis menyebutkan disertasi  doktor dari Charles Torrey yang diajukan kepada Universitas Heidelberg di Jerman tahun 1880. Dalam disertasi itu, Torrey mengemukakan bahwa kitab suci Al-Qur’an  menggunakan istilah-istilah paling duniawi,  seperti kata “rugi”, “untung” dan “panen”, untuk menyatakan hal-hal yang paling dalam dari keyakinan manusia. Umpamanya saja, ungkapan “ia di akhirat  menjadi orang-orang yang merugi (perniagaannya)” (wa hua fil akhirati min al-khasiriin). Begitu juga ayat lain, “menghutangi Allah dengan hutang yang baik” (yuqridhillaha qardhan hasanan), serta ayat “barang siapa menginginkan panen di akhirat, akan Ku-tambahi panenannya” (man kaana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi hartsihi).

*****

Dalam  uraian selanjutnya, penulis mengemukakan pengertian  negara dari kata “daulah”, yang tidak dikenal oleh al-qur’an. Dalam hal ini, kata tersebut mempunyai arti lain, yaitu “berputar” atau “beredar”, yaitu dalam ayat “agar harta yang terkumpul itu tidak berputar/beredar antara orang-orang kaya saja di lingkungan anda semua” (kaila yakuuna duulatan baina al-aghniyaa’i minkum). Ini menunjukkan yang dianggap oleh al-qur’an adalah sistem ekonomi dari sebuah negara, bukan bentuk dari sebuah negara   itu sendiri. Jadi, pembuktian tekstual ini menunjukkan Islam tidak memandang penting bentuk negara. Atau, dengan kata lain, Islam tidak mementingkan konsep  negara itu sendiri.

Dapat disimpulkan dari uraian di atas, Islam lebih mengutamakan fungsi negara dari pada bentuknya. Dalam hal ini, bentuk kepemimpinan dalam sejarah Islam senantiasa mengalami perubahan. Bermula dari sistem prasetia/bai’at dari suku-suku kepada Sayyidina Abu Bakar, melalui pergantian pemimpin dengan penunjukkan dari beliau kepada Sayyidina Umar, diteruskan dengan sistem  para pemilih/ahl halli wa al-aqdi/electors baik langsung maupun tidak (seperti MPR-RI sekarang), diteruskan dengan sistem kerajaan/keturunan di satu sisi dan kepala negara / kepala pemerintahan dipilih oleh lembaga perwakilan, serta para pemimpin yang melalui cuup d’etat di sementara negara, semuanya menunjukkan tiadanya konsep pergantian pemimpin negara secara jelas dalam pandangan Islam.

Demikian juga, Islam tidak menentukan besarnya negara yang akan dibentuk. Di jaman Nabi saw, negara meliputi satu wilayah kecil saja –yaitu kota Madinah dan sekitarnya, diteruskan dengan imperium dunia di masa para khalifah dan kemudian dinasti Umaiyyah dan  Abbasyiah. Setelah itu, berdirilah kerajaan-kerajaan lokal dari dinasti  Murabbitiin di barat Afrika hingga Mataram di Pulau Jawa. Kini, kita kenal dua model; model negara-bangsa (nation state) dan negara kota (city state). Keadaan menjadi lebih sulit, karena negara kota  menyebut dirinya negara-bangsa, seperti Kwait dan Qatar.

*****

Dengan tidak jelasnya konsep Islam tentang pergantian pemimpin negara dan bentuk negara seperti diterangkan di atas, boleh dikatakan bahwa Islam tidak mengenal konsep negara. Dalam hal ini, yang dipentingkan adalah masyarakat (mujtama’ atau society), dan ini diperkuat oleh penggunaan kata umat/ummah dalam pengertian ini. Sidney Jones mengupas perubahan arti kata ini dalam berbagai masa di Indonesia, yang diterbitkan Universitas Cornell di Ithaca, New York, beberapa tahun lalu. Semuanya menunjuk pada pengertian masyarakat itu, baik seluruh bangsa maupun hanya para pengikut gerakan-gerakan Islam di sini belaka.

Dengan demikian, pendapat yang menyatakan adanya pandangan tentang negara dalam Islam, harus diartikan pandangan agama tersebut tentang masyarakat. Ini semua, akan membawa konskwensi tiadanya hubungan antara Islam sebagai idiologi politik dan negara. Dengan kata lain, Islam mengenal idiologi sebagai pegangan hidup masyarakat, minimal berlaku untuk para warga gerakan-gerakan Islam saja. Dengan demikian, negara dapat saja didirikan tanpa idiologi Islam, untuk menyantuni hak-hak semua warga negara  di hadapan  Undang-Undang Dasar (UUD), baik mereka muslim maupun non-muslim.

Tanpa menyadari hal ini, kita secara emosional akan mengajukan tuntutan akan adanya sebuah idiologi Islam dalam kehidupan bernegara. Ini berarti, warga negara non-muslim akan menjadi warga negara kelas dua, baik secara hukum  maupun dalam kenyatan praktis. Sedangkan Republik Indonesia (RI) tanpa menggunakan idiologi agama secara konstitusional dalam hidupnya, menghilangkan kesenjangan itu dengan tidak menggunakan agama sebagai idiologi politik, yang berakibat pada pemilahan warga negara muslimin dari non-muslimin. Maka, terjadilah proses alami kaum muslimin dalam memperjuangkan idiologi masyarakat yang mereka ingini melalui upaya menegakkan etika Islam, bukannya idiologi Islam. Bukankah ini lebih rasional?

Jakarta, 30/4/2002
Sumber: Kedaulatan Rakyat