Kamal Hasan dan Cak Nur

Oleh: Abdurrahman Wahid

Baru-baru ini, Dr. Nurcholish Madjid menyatakan melalui Humasnya, Wijanarko, bahwa ia akan hadir dalam pertemuan/konvensi Pimpinan Partai Golkar (PG). Manurut penjelasan Wijanarko keputusan itu diambil tokoh kita itu (selanjutnya penulis sebut sebagai “Cak Nur”) karena dia sudah disebut-sebut sebagai calon Presiden dari partai itu di dalam pemilu yang akan datang. Ketika ditanya orang, penulis selalu menyatakan gembira dengan majunya Cak Nur dalam pemilihan Presiden langsung oleh rakyat tahun depan. Ia memiliki hak konstitusional untuk melakukan hal itu. Di samping kenyataan bahwa ia adalah tokoh yang memang sudah lama dikenal masyarakat. Karenanya, pencalonannya itu merupakan hal positif yang harus kita sambut sebagai pertanda adanya demokrasi di negeri kita.

Lalu, mengapakah penulis mengirimkan artikel ini ke harian yang pembaca pegang sekarang? Tidak lain karena penulis teringat ucapan Muhammad Kamal Hasan, sekarang Rektor Universitas Islam Internasional di Gombang, Malaysia. Dalam disertasinya sekitar tahun 70-an yang lalu, Kamal mengkaji pernyataan Cak Nur, bahwa ia menyetujui “kemajuan” Islam, namun tidak menyetujui  bangkitnya partai-partai Islam (terkenal dengan ungkapan: Islam yes, Partai Islam no). Dalam membuat disertasi tersebut, Muhammad Kamal Hasan menemui Almarhum M. Natsir dan Buya Hamka. Kedua beliau itu menggangap pernyataan Cak Nur itu sebagai penguatan Golkar pada masa Orde Baru. Karena memuat tanggapan itu dalam disertasinya, maka Cak Nur memberikan reaksi atas pemuatan itu. Dinyatakannya Muhammad Kamal Hasan yang keluaran salah satu Universitas besar USA sebagai “tidak tahu apa-apa tentang Islam di negeri ini”

Ketika Cak Nur menyatakan kesediaannya untuk menghadiri konvensi Partai Golkar tersebut, penulis tidak heran. Bukankah dahulu ia juga sudah dianggap “menghidupkan” Golkar? Jadi wajar kalau Golkar minta tolong kepada tokoh ini agar dapat tetap berkuasa. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda ia merubah perilaku politiknya, maka persoalannya menjadi kompleks.

Akan dibantah ucapan pak Natsir dan Buya Hamka itu, tentu tidak dapat dilakukan begitu mudah. Akan diterima, jelas sikap buruk sangka yang ada dalam ungkapan tersebut akan membawa arti sangat besar bagi kehidupan politik kita. Bagai buah simalakama, kedua hal itu sama berat untuk digagalkan atau dijalankan.

***

Mengapakah banyak tentangan bagi Cak-Nur untuk menjadi calon Presiden (Capres) dari Partai Golkar? Tidak lain karena adanya ketakutan cukup luas bahwa Partai Golkar sudah terlalu lama dikuasai oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), yang memberikan nuansa kesantrian dalam arti yang sangat luas. Bukan rahasia lagi Partai Golkar dianggap sebagai “koloni HMI”, karena HMI masih tetap dianggap sebagai “perwakilan kaum santri.” Informasi yang penulis peroleh dari percakapan dengan banyak fungsionaris Golkar pusat dan daerah, jelas bahwa ketakutan dalam Partai Golkar kepadanya pun tetap ada hingga saat ini. Penulis mengharapkan agar kesan seperti itu dikesampingkan, karena merupakan kebutuhan kita  bersama untuk menata sistem politik/pemerintahan kita masa depan.

Namun, kepemimpinan yang terlanjur ditakuti orang itu juga harus kembali ditata guna menghilangkan kesan tersebut. Sayangnya, kepemimpinan HMI dalam Golkar dahulunya di anggap senyawa dengan sistem kekuasaan yang ada, sehingga tidak dianggap berdiri sendiri. HMI dalam Partai Golkar dianggap hanya didorong oleh kebutuhan mendukung sistem kekuasaan yang ada, dan tidak memiliki otonomi sendiri. Inilah sebenarnya maksud dari ungkapan penguasa Orde Baru “kita harus mendapatkan legitimasi (pembenaran) dari mitra politik kita“. Dalam bahasa umum hal ini sering diistilahkan dengan “pemimpin jenggot”, yaitu pemimpin yang tidak berakar ke bawah, melainkan hanya ditopang oleh atasan. Tentu saja ini sangat merugikan, namun ini adalah kenyataan yang ada dan harus di terima sebagai  “fakta”.

Sudah tentu persepsi sedemikian itu sangat menyedihkan dan menyakitkan, namun itu adalah kenyataan pahit yang tidak dapat dihindarkan, hingga di masa lampau mengakibatkan ada sesama golongan Islam merasakan penderitaan karena posisi HMI dalam Golkar tersebut, -yang sebenarnya hanya digunakan saja oleh orang untuk sikap fisik yang kasar-.  Karena itulah pihak yang menggunakan HMI dalam Golkar, selamanya melihat “golongan Islam” lain tersebut sebagai potensi lawan yang harus “dipukul”.  Dalam kerangka ini, hubungan yang terjadi selalu dipenuhi dengan rasa kecurigaan yang tidak kunjung hilang dan masing-masing senantiasa harus waspada agar tidak “dirugikan” oleh yang lain. Menyedihkan memang tetapi ini adalah kenyataan.

*****

Dalam situasi seperti itu, tokoh-tokoh HMI di masa lampau yang kini menjadi “pengede-pengede” Partai Golkar tentu tidak dapat berharap terlalu banyak pada tokoh-tokoh reformasi yang sebenarnya, seperti Cak-Nur. Ia bahkan sering di anggap sebagai faktor yang membuat kecurigaan kepada kubun HMI oleh kubu lain dalam Partai Golkar menjadi semakin besar. Ini adalah fakta yang tidak dapat dibantah dan ini pula yang “menyulitkan” kedudukan Cak-Nur dalam Partai Golkar. Karena dari kalangan sesama organisasi Islam yang tergabung dalam Partai Golkar, Cak Nur dicurigai sebagai “terlalu maju”. Sedangkan bagi kubu lainnya, seperti para Purnawirawan TNI dalam tubuh Partai Golkar, ia dianggap “membahayakan kedudukan” mereka.

Oleh kalangan yang menghendaki perubahan fundamental dalam tubuh Partai Golkar, ia di dukung sepenuh hati. Bahkan ia dianggap sebagai “juru selamat” Partai Golkar dalam pemilu yang akan datang.  Dikawinkan dengan mesin politik Partai Golkar yang berfungsi demikian baik di masa lampau, maka reformasi yang dipimpin Cak-Nur dalam Partai Golkar adalah sesuatu yang “menjanjikan” demikian banyak bagi partai tersebut, untuk mempecundangi partai-partai lain dalam pemilu yang akan datang. Tetapi bagi mereka yang mempertahankan status quo dalam Partai Golkar, tentulah kehadiran Cak-Nur cukup merisaukan dan mengetarkan.

Dalam keadaan seperti itu, tentulah pencalonan Cak-Nur untuk jabatan Presiden melalui Partai Golkar akan dipertanyakan orang: Mungkinkah pencalonan itu akan terwujud dalam kenyataan? Nah, itulah yang dihadapi Cak-Nur sekarang. Langkah selanjutnya , ia harus dapat “meramu” antara dua kecenderungan yaitu status quo dan perubahan, suatu hal yang hanya dapat dilakukan oleh orang seperti Cak-Nur saja. Itupun kalau kondisi eksternal Partai Golkar cukup memainkan peranan yang besar dalam kehidupan bernegara kita, karenanya apa yang dikemukakan Muhammad Kamal Hasan itu harus disimak baik-baik untuk mematangkan pandangan kita tentang tokoh seperti Cak-Nur.

Kedaulatan Rakyat; Jakarta, 17 Juli 2003