Keberanian Menjadi Pemimpin Bangsa

Oleh: Abdurrahman Wahid

Dewasa ini bangsa kita tengah bersiap-siap menyambut pemilu 2004, dengan segala duka dan suka, kelebihan dan kekurangannya. Ada yang menyangsikan, dapatkah bangsa ini melakukan pemilu yang demokratis? Banyak juga yang mempertanyakan dapatkah dilaksanakan Pemilu yang jujur dan mungkin dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi-generasi mendatang? Ada pula yang melihat bahwa kita masih jauh dari demokrasi, tanpa menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebut. Tetapi rakyat kebanyakan justru percaya kepada kemampuan bangsa kita untuk melaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Tentu saja masih akan terdapat kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan dalam pemilihan umummendatang, tetapi itu adalah hal yang sudah diramalkan akan terjadi. Ketika penulis, sebagai salah seorang pimpinan PKB ditanya oleh seorang wartawan Australia bukankah demokratisasi memerlukan waktu sangat panjang, sekitar 80-90 tahun dan mengapakah penulis berani membentuk PKB untuk sasaran tersebut? Penulis menjawab menurut pepatah Tiongkok kuno, perjalanan 10.000 lie (sekitar 5000 km) dimulai dengan sebuah ayunan langkah pertama.

Penulis berharap, pemilu yang akan datang, merupakan ayunan langkah pertama seperti digambarkan oleh pepatah tersebut. kalau partai-partai politik lain dikuasai preman dan ada pula yang menggunakan uang sebagai alat memenangkan pihaknya dalam pemilu, penulis memilih untuk melakukan pembersihan di kalangannya sendiri. Tentu saja, “pembersihan” yang dilakukan itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Namun dalam pandangan penulis, kebersihan politik akan menjadi salah satu faktor menangnya peserta pemilu, karena rakyat telah sadar saat ini. Mereka tidak akan memberikan suara bagi partai politik yang kotor. Terkadang, tindakan penulis untuk membersihkan PKB dianggap oleh sementara pengamat sebagai tindakan yang sia-sia belaka. Mereka menunjuk kepada pengalaman masa lampau, ketika pemerintahan Orde Baru memegang peranan yang menentukan, dan selalu memenangkan pemilu.

Tidak mereka sadari, sebenarnya Orde Baru tidak pernah memenangkan pemilu, yang mereka lakukan adalah rekayasa pemilu, guna menguntungkan pihak sendiri. Rekayasa itu dilakukan melalui manipulasi hasil pemungutan suara. Caranya, dengan menghitung suara “pihak lawan” dalam pemilu, atau suara yang tidak dicoblos oleh para pemilih, seolah-olah dua pertiga atau lebih sisanya mendukung pihak sendiri. Dengan cara itu, terjadi hal-hal menggelikan, seperti penghitungan suara di pedalaman Sulawesi Selatan. Namun, para “pengamat” menganggap rakyat memilih parpol itu, yang penulis rasa merupakan pendapat yang salah Hal-hal semacam ini sudah bukan rahasia lagi, dan saat ini tinggal menjadi kenangan bagi para pemilih..

Penulis yakin, dengan penjagaan aparat negara yang juga menginginkan kejelasan dari pemilu itu, kita semua harus berpendirian bahwa persiapannya dapat dilaksanakan dengan baik, walaupun pelaksanaannya masih banyak kekuarangannya. Bahkan menurut kabar angin yang sampai ke telinga penulis, KPU dan Panwaslu turut bermain uang. Benar atau tidaknya kabar angin itu, akan dibuktikan oleh pemerintahan yang akan datang. Tetapi, dalam jangka panjang hal-hal seperti itu akan “hilang” dengan sendirinya, jika penghasilan para warga negara meningkat dan cukup untuk kebutuhan sehari-hari karena itu, pemilu yang ideal dapat dilakukan saat ini di negeri kita, namun ia cukup “bersih” secara relatif , untuk menjadi permulaan yang nyata dan kongret bagi proses demokratisasi kehidupan bangsa kita.

Memang, jalan menuju demokratisasi kehidupan sebuah bangsa tidak sama. Di Malaysia demokratisasi masih bertumpu pada hal-hal formal belaka, yang selalu memenangkan UMNO (United Malaysian National Organization), seperti adanya ISA (Internal Security Act), yang memungkinkan penangkapan dan penahanan seseorang tanpa pemberian alasan oleh pemerintah kepada DPR maupun publik. Jika nanti ISA telah dirubah, guna memungkinkan pertanggung jawaban yang jujur oleh pemerintah, barulah demokratisasi yang penuh akan tercapai di negeri itu. Selama ISA masih dapat dipakai oleh pemerintah sekehendak hatinya, selama itu pula demokratisasi yang sebenarnya belum tegak di negeri jiran tersebut. Namun, bagaimanapun juga proses demokratisasi telah mulai berjalan di negeri itu, sehingga kita dapat melihat atau mengharapkan proses menuju pelaksanaan demokratisasi dengan segala suka dan dukanya.

Demikian pula republik rakyat Tiongkok, orang mengeluhkan, bahwa pemerintahan Jiang Zemin sebagai tidak demokratis tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka adalah para pengikut Deng Hsiao-Ping yang oleh orang para pejabat Tionghoa sendiri diakui menggunakan cara “pragmatis” dalam menyelesaikan segala macam masalah. Pragmatis itu sebenarnya adalah paham politik, yang oleh Deng dijadikan “ideologi ekonomis”. Karena pragmatisme di bidang ekonomi itu, menuntut keleturan sikap, maka dengan sendirinya ia merupakan bagian dari proses demokratisasi. Namun, ketika para mahasiswa menuntut pemerintahan federal bagi Tiongkok, maka hal itu menimbulkan ketakutan pada para pemimpin RRT, seperti Jiang Zemin, akan berantakannya Tiongkok sebagai sebuah negara hal inilah yang membuat mereka mengambil sikap yang ‘otoriter” terhadap para mahasiswa itu.

Ketika para mahasiswa yang menuntut pemerintahan federal berdemonstrasi di lapangan Tiananmen, maka bagi Jiang Zemin dan kawan-kawan tidak ada pilihan lain selain mengirimkan Tank:. Hasilnya adalah gambar yang unik sebuah foto seorang mahasisawa yang dengan tangan terhentang menghadapi sebuah Tank besar dengan moncong bermeriam yang sangat menakutkan. Gambar inilah yang dicetak oleh seluruh pers di dunia, seolah-olah seolah-olah tidak ada demokrasi di Tiongkok.  Di sinilah, kesalah pengertian “pihak barat” mengatakan tidak ada demokrasi di Tiongkok pada hari ini. Soal tersebut dibiarkan oleh Jiang Zemin dan kawan-kawan tanpa ada bantahan sedikitpun. Akibatnya RRT tetap dikucilkan dari percaturan dunia. Baru beberapa tahun yang lalu RRT diterima kembali dalam masyarakat internasional melalui penetapan Beijing sebagai tempat berlangsungnya Olimpiade beberapa tahun lagi. Barulah Jiang Zemin mengorgnaisir perayaan terima kasih besar-besaran melalui sebuah perayaan di lapangan Tiananmen, dengan mendatangkan para penyanyi kelas dunia diantaranya, Pavarotti dan Placido Domingo.

Jelaslah dari kedua contoh Malaysia dan Tiongkok itu, bahwa demokratisasi adalah sebuah proses, yang tidak sekali jadi. Karena ukuran yang kita bawa berbeda dari apa yang dianggap “barang lumrah” di dunia kapitalis atau di negeri-negeri yang memang sudah demokratis: Kalau memang kita gunakan ukuran-ukuran seperti itu, seperti dilakukan oleh komisaris PBB untuk HAM, akan lain hasilnya dari apa yang ada dilapangan. Hal inilah yang dilakukan oleh “para pejuang HAM” di negeri kita, sebagian besar hingga hari ini. Ukuran-ukuran “orang luar” menggunakan untuk menilai “perkembangan akar rumput” di negeri kita, yang berbeda dari “nilai-nilai demokratis yang sudah mapan”. Untunglah, akhir-akhir ini timbul kesadaran, bahwa hal itu tidak mencerminkan kenyataan yang sebenarnya.

Karenanya, penulis gembira dengan adanya kenyataan bahwa telah terbentuk Aliansi Anti Politisi Busuk. Ini menunjukan, para aktivis kita mulai berbicara dengan “bahasa rakyat” yang menjadi perhatian akar rumput. Semoga kesadaran seperti ini tumbuh luas dan mencakup pihak-pihak “kalangan atas” juga. Hanya dengan kerjasama kalangan atas dan buruh, termasuk juga partai-partai politik,  perjuangan untuk kepentingan demokrasi di negeri ini dapat berhasil dengan sungguh-sungguh. Karena itu, menyamaratakan para pejuang hal-hal ideal dengan para politisi yang doyan uang,  sama sekali tidak produktif, yang dimenangkan haruslah para pejuang demokrasi itu. Mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

Jakarta, 5 Pebruari 2004

Duta Masyarakat