Kebudayaan dan Kekuatan Masyarakat

Oleh: Abdurrahman Wahid
 
Dalam 3 tahun terakhir ini, kita sebagai bangsa didera habis-habisan oleh berbagai hal yang menyangkut hidupnya. Krisis multidimensi di berbagai bidang, terus menyelimuti perjalanan kita sebagai bangsa yang terhormat. Memang terkadang seolah-olah kita kehilangan identitas diri, namun di lain pihak ternyata keuletan masyarakat kita mampu mengatasinya dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama. Ini di buktikan oleh beberapa kejadian yang menimpa kehidupan kita, seperti terorisme dengan pemboman di Bali, Hotel Marriott (Jakarta), konflik di daerah Ternate dan Poso (Sulawesi Tengah),  ternyata hal itu tidak menimbulkan huru-hara bagi bangsa kita sebagaimana diharapkan oleh para pelakunya. Dunia luar boleh panik atas kejadian-kejadian di atas, namun kehidupan bangsa kita berjalan terus tanpa banyak gangguan.
 
Pesawat F-18 Hornet milik Angkatan Laut A.S, mengadakan manuver di atas wilayah kita, yaitu Pulau Bawean di Jawa Timur dan dua buah kapal perang A.S dibantu oleh sejumlah kapal-kapal Angkatan Laut Singapura melakukan manuver di perairan Riau di sebelah barat pulau Natuna. Sekarang sudah tidak ada lagi upaya-upaya lintas batas seperti itu, yang berarti keutuhan territorial negara kita juga dapat dipertahankan tanpa timbulnya kekacauan. Ini membuktikan, keutuhan kita sebagai bangsa semakin lama semakin kokoh. Dengan kata lain, bangsa ini berhasil melestarikan dirinya sendiri.
 
Ini tentunya berlawanan dengan sekian banyak prediksi, yang menyatakan RI akan terpotong-potong oleh beberapa upaya membagi-bagi menjadi beberapa buah negara. Ini berlangsung demikian rupa, sehingga upaya-upaya “mengembalikan” nama negara kita, Indonesia kembali kepada nama semula, yaitu Nusantara dianggap oleh sementara kalangan sebagai “upaya separatis” untuk menjadikan Indonesia menjadi tiga buah negara. Dengan demikian, lengkaplah sudah proses kegagalan upaya menjadikan kita sebagai bangsa terpecah-pecah menjadi paling tidak tiga buah negara baru. Ini berkat tiga buah perkembangan yaitu sebuah sistem pemerintahan yang berlaku di seluruh daerah, perkembangan bahasa nasional dan keberhasilan menjadikan daerah-daerah pertumbuhan tergantung satu kepada yang lain. Karena ketiga faktor itulah, kita dapat mempertahankan keutuhan sebagai bangsa.
 
Kita terbiasa melihat guru orang Ambon mengajar di Riau, Hakim orang Minang bertugas di Irian, Bupati orang Jawa di Aceh dan seterusnya Kemudian dengan hasil bahasa nasional menjadi lingua franca (bahasa pengantar) di seluruh bagian nusantara, maka hampir seluruh orang Indonesia dapat berbahasa nasional, walaupun angka buta huruf cukup tinggi di negeri kita.  Itu dapat di capai dengan tidak “mematikan” bahasa daerah dan dialek lokal. Sementara produk-produk Kalimantan Timur (seperti minyak, hasil hutan dan lainnya) dinikmati juga oleh orang-orang lain di bagian-bagian yang jauh dari kawasan itu, seperti di pulau Jawa. Hal semacam itu terjadi hampir dalam semua hal, walaupun angka pertumbuhan rata-rata bagi tiap daerah itu berlain-lainan.
 
******
 
Apakah yang menjadi akibat bagi munculnya “rasa kebersamaan” sebagai bangsa seperti itu? Jawabnya memang sukar, tetapi bagaimanapun juga harus diperoleh dan faktor-faktor positifnya dikembangkan lebih jauh, dan faktor-faktor negatifnya dihilangkan atau dikurangi secara berangsur-angsur. Contoh dari faktor yang memberikan pengaruh negatif atas tumbuhnya rasa kesatuan kita adalah perkawinan antar suku. Sekarang kita sudah terbiasa dengan wanita Batak yang kawin dengan lelaki Jawa. Hal semacam ini perlu didorong lebih jauh sehingga menjadi “kebiasaan hidup” di bagian manapun dari negeri kita. Memang akan timbul kesulitan untuk menjaga kelestarian bahasa daerah masing-masing, tetapi bukankah hal itu digantikan oleh bahasa nasional. Beribu-ribu anak keturunan ayah dan ibu suku bangsa Jawa, tidak dapat menggunakan bahasa asal orang tua mereka (bahasa Jawa)? Ini terjadi pada para kemenakan penulis sendiri, sedangkan anak-anaknya hanya berbahasa Jawa Ngoko, yaitu bahasa kasar yang tidak sama dengan jenis kromo ataupun kromo inggil (yang dipakai oleh para ningrat dan juga menjadi “ukuran” kehalusan berbahasa Jawa). Memang dalam proses “menyatunya” bahasa-bahasa lokal itu menjadi sebuah bahasa nasional mengalami banayak tantangan. Seperti munculnya semacam “bahasa sandi”, seperti bahasa prokem yang bukan seratus persen bahasa nasional dan juga tidak seratus persen bahasa Betawi, yang digunakan secara “universal” (umum) oleh masyarakat. Namun ia tidak membahayakan kelangsungan bahasa nasional, ia hanyalah reaksi sebuah generasi terhadap sikap tokoh yang menganggap dirinya sebagai “pelopor” bahasa nasional. Yang sangat menjengkelkan generasi tersebut adalah pengunaan “bahasa nasional” yang menggunakan logat/ aksen bahasa suku bangsa tertentu (Jawa, Batak, Betawi dan sebagainya), atau pemaksaan nilai oleh “orang-orang tua” yang harus mereka tolak, maka itu haruslah “dilawan” dengan menciptakan bahasa-bahasa prokem itu.
 
Jelaslah, bahwa bahasa prokem adalah “koreksi” dari generasi muda yang menuntut kejujuran sikap dan pandangan orang-orang tua mereka sendiri. Pendekatan penuh pretensi dari generasi-generasi terdahulu, adakalanya diterima oleh generasi muda dan adakalanya pula ditolak. Nah, dalam proses penolakan itulah munculnya bahasa prokem sebagai “alat protes”. Ini berarti dalam jangka panjang bahasa prokem itu sendiri akan hilang atau lestari, tergantung dari  hilang atau tidaknya hal-hal yang “diprotes” para pengguna bahasa prokem itu sendiri. Kalau “generasi orang dewasa” bangsa kita (umumnya nanti dipimpin oleh para pengguna bahasa prokem itu), dapat ”mengendalikan” bahasa yang mereka gunakan sehari-hari agar lebih sesuai dengan kenyataan, maka bahasa prokem itu secara berangsur-angsur akan terus berkurang dan dengan sendirinya akan hilang dari peredaran.
 
Jelaslah dengan demikian visi dari Baginda Raja Ali dari Riau, yang mengembangkan bahasa daerah Melayu-Riau menjadi apa yang kemudian kita kenal sebagai bahasa nasional, yang berjasa sangat besar dan tidak dapat dilupakan dalam perkembangan sebuah bangsa yang demikian beraneka ragam seperti bangsa kita. Sangat mengherankan sampai hari ini masih sangat sedikit perhatian pemerintah maupun masyarakat atas proses yang beliau jalani untuk menjadikan bahasa daerah menjadi bahasa nasional kita. Mungkin di Malaysia beliau lebih dihargai dan dikenang/diketahui daripada di negeri kita sendiri.Seolah-olah bahasa Melayu-Riau itu “dengan sendirinya” menjadi bahasa nasional kita ini terjadi dengan sendirinya, tanpa ada yang mempelopori atau mendorong. Kalau Sir Winston Churchill membuat istilah “english speaking peoples” (bangsa-bangsa berbahasa Inggris), untuk mereka yang menggunakan bahasa itu di seluruh dunia, dengan dialek dan ragam masing-masing (Pigeon, English), dan untuk itu ia menerima hadiah Nobel untuk kesusastraan. Maka untuk bahasa nasional kita hampir-hampir tidak ada orang yang memperhatikan bahasa nasional kita itu. Kalau dikatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang sanggup menghormati para pahlawannya dan juga sanggup menghormati bahasa nasionalnya, maka kedua hal ini belum berlaku bagi bangsa kita. Masih sangat besar “kekurangan-kekurangan” dalam kehidupan kita bersama, hingga waktu kita tersita untuk itu, dan mengabaikan pentingnya pembahasan tentang bahasa nasional kita sendiri.Memang mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan bukan?
 
Jakarta, 5 Januari 2004
Sumber; Duta Masyarakat