Mengapa KPU Bertindak Demikian?

Oleh: Abdurrahman Wahid

Komite Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat oleh pihak legislatif dan eksekutif bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Undang-undang tersebut mengatur waktu pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU sendiri, tanggal 5 April 2004 untuk pemilu legislatif. Sedangkan pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan beberapa bulan lagi, dan dengan demikian siklus lima tahunan pemerintahan kita untuk kali ini mulai berjalan akhir tahun 2004 ini. Diharapkan, pemerintahan baru hasil kedua jenis pemilu itu akan mampu mengatasi krisis multi dimensi yang sudah bertahun-tahun kita hadapi. Mengapakah demikian? Karena diharapkan sistem pemerintahan kita akan memiliki legitimasi kekuasaan, sebagai hasil deretan pemilu-pemilu tersebut.

Karena itu, dapat dimengerti pentingnya arti, juga  besarnya harapan yang dicurahkan bangsa ini kepada KPU yang membuat aturan-aturan pemilu, mempersiapkan dan melaksanakannya pada tanggal 5 April 2004 untuk pemilihan legislatif, serta  memberikan catatan yang obyektif dan jujur tentang hasil-hasil pemilu tersebut. kepada masyarakat. Tapi ternyata, belum-belum KPU sudah dilanda krisis, dengan mundurnya beberapa orang anggotanya dari KPU itu sendiri, seperti Romo Mudji Sutrisno dan DR. Imam Prasodjo. Semuanya terjadi secara terselubung dan tidak transparan, sedangkan KPU sendiri tidak pernah menjelaskan masalahnya kepada publik. Jadilah masyarakat bertanya-tanya; apakah yang sebenarnya terjadi dalam tubuh KPU? Jawaban atas pertanyaan ini tidak pernah diberikan, padahal ia menyangkut masa depan bangsa.

Belum lagi masalah itu jelas duduk perkaranya, lagi-lagi terdengar berita yang disiarkan oleh media massa, Ketua KPU menghadap Presiden untuk meminta dikeluarkannya sebuah Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) untuk memungkinkan diselenggarakannya pemilu legislatif susulan,  yang “terpaksa” dilakukan. Karena di beberapa daerah, logistik pemilu belum sampai ke TPS/TPSLN sepuluh hari sebelum tanggal pelaksanaan pemilu itu sendiri. Dengan kata lain, KPU mencari “payung hukum” terhadap sebuah pelanggaran oleh KPU sendiri atas peraturan yang ditetapkannya sendiri. Karuan saja, penulis meminta kepada DPP PKB untuk menolak Perpu tersebut dan ini dinyatakannya secara terbuka di muka pers.

Setelah reaksi keras dari penulis itu, baik DPR-RI maupun Presiden tidak jadi menerima usulan akan Perpu yang diajukan Ketua KPU Nazaruddin Samsudin. Dengan kata lain, KPU ‘terpaksa’ menyelenggarakan pemilu legislatif pada tanggal 5 April 2004. Tetapi, permintaan lain dari penulis yaitu agar Ketua KPU meminta maaf kepada bangsa ini atas keterlambatan logistik pemilu di banyak tempat, tidak diindahkan. Ketua KPU tampak seperti ingin ‘cuci tangan’ dari kemelut logistik pemilu, dan bersikap seolah-olah tidak bersalah. Karenanya , Ketua KPU tetap saja melakukan pelanggaran terhadap UU No. 12/ 2003, tanpa memperoleh sanksi apapun. Ini tentu saja berlawanan dengan sistem hukum kita. Karena itulah, kita harus “mendorong” sekuat-kuatnya agar ketua KPU mengundurkan diri dari jabatan tersebut dalam beberapa hari ini. Karena ia telah lalai terhadap kewajiban mempersiapkan logistik pemilu sepuluh hari sebelum pelaksanaannya, dan juga lalai melaksanakan kewajiban yang dituntut undang-undang, untuk mendaftarkan pemilih seluruhnya, sebelum pemilu berlangsung. Sampai hari ini pun, masih ada 2 juta orang pemilih yang belum terdaftar dan menerima kartu pemilih. Sudah tentu ini merugikan sejumlah parpol, yang para warganya tidak terdaftar dan tidak dapat memberikan suara dalam pemilu.

Ketua KPU Nazarudin Samsudin yang penulis buku “Jejak Langkah Pak Harto”, dengan demikian benar-benar dihinggapi ‘gaya’ pemerintahan Orde Baru sudah tentu tidak layak menjadi ketua KPU.

Ini dapat terjadi karena adanya ‘permainan’, sehingga orang yang tadinya dinilai secara luas akan menjadi Ketua KPU, Mulyana W. Kusumah, dapat dikalahkan. Akibat dari ‘sikap ngotot’ Nazaruddin Samsudin itu, maka beberapa langkah strategis yang seharusnya diambil KPU ternyata tidak dilakukan. Inilah yang menjadi sebab mengapa logistik pemilu tidak siap di semua tempat pada waktu yang ditetapkan undang-undang, yaitu tanggal 26 Maret 2004. jam 24.00. Sudah seharusnya kita mengambil tindakan untuk menjaga agar sikap KPU dan komunikasinya dengan khalayak ramai, obyektif dan terbuka. Karena itulah dengan artikel ini penulis mengusulkan agar Nazarudin Samsudin diganti saja oleh orang lain yang lebih jujur dan terbuka seperti Mulyana W. Kusumah untuk “menyelamatkan” pemilu dari tindakan-tindakan Nazarudin Samsudin yang “berbau” upaya memenangkan pihak-pihak tertentu pada pemilu itu sendiri.

Hanya dengan cara menjaga obyektivitas dan kejujuran KPU, pemilu dapat dipertahankan. Jika kita lalai dalam hal ini, maka akibat-akibatnya tidak hanya terasa di dalam negeri, melainkan juga dalam hubungan interrnasional kita. Umpamanya saja, pemerintah AS telah menyediakan jumlah lebih lebih dari 24 juta dollar untuk pemilu kita, sisa terakhir dari jumlah itu diserahkan oleh Duta Besar Skip Boyce sehari sebelum Nazarudin Syamsuddin menghadap Megawati Soekarnoputri untuk meminta dikeluarkanya Perpu  tersebut. Ini berarti, orang dapat menyangka pemerintah AS melakukan salah satu dari dua hal berikut: pertama, bersekongkol dengan pihak Presiden dan Ketua KPU untuk melanggar Undang-Undang RI mengenai logistik pemilu. Kedua, ia membiarkan diri dibodohi oleh Ketua KPU.

Karena itu, melalui artikel ini penulis meminta perhatian parpol-parpol yang ada dan diakui legitimasinya oleh KPU sendiri, untuk mendesak pergantian ketuanya, untuk menjaga indenpendensi, obyektifitas, keterbukaan dan kejujuran lembaga itu. Hanya dengan cara itulah kita dapat mempertahankan obyektifitas hasil pemilu legislatif, minimal kredibilitas hasil-hasil itu sendiri. Karena jika menunggu selesainya proses pemilu legislatif, baru melakukan perubahan pada struktur KPU, akan memberi peluang kepada terjadinya manipulasi penghitungan suara oleh KPU itu sendiri. Mungkin bagi para “pengamat’ yang masih memiliki persangkaan baik, hal itu tidak terlalu ditakutkan, tetapi selama 32 tahun lebih kita selalu ditipu oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU), yang terkenal dengan manipulasinya untuk memenangkan pemerintahan Orde Baru. Apakah rasa tidak percaya penulis itu terasa sangat berlebihan?

Namun, perilaku KPU sekarang memang tidak meyakinkan siapapun. Ongkos berlebihan (mark up) terjadi secara luas di lingkungan KPU sendiri, tanpa dapat dikontrol siapapun. Sekian banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi atas aturan-aturan yang ada, lebih-lebih menambah rasa tidak percaya itu. Demikian pula, arogansi KPU yang tidak mau minta maaf pada bangsa ini atas kelalaian-kelalaian kerjanya, membuat sangat sulit bagi seorang pengamat yang jujur untuk demikian saja percaya kepada lembaga tersebut. Bahwa Ketua KPU harus membayar mahal kelalaian demi kelalaian yang terjadi, itu adalah sesuatu yang wajar dalam tata kerja dimanapun juga. Masalahnya sekarang, masihkah kita memiliki keberanian moral untuk melakukan koreksi terbuka atas KPU? Memang mudah dikatakan, namun proses penegakkan kedaulatan hukum menghadapi kesulitan demi kesulitan yang amat besar, bukan?

Jakarta, 1 April 2004

Sumber: Suara Pembaruan