Mengapa Mereka Menolak?

Oleh: Abdurrahman Wahid

Hampir 20 partai politik, yang diwakili oleh tokoh-tokoh ‘berbobotnya” kumpul minggu lalu di sebuah hotel di bilangan Jakarta. Melalui pemungutan suara yang ditandai oleh aklamasi, semua yang menjadi wakil-wakil parpol itu, memutuskan untuk menolak hasil-hasil pemilu legilatif tanggal 5 April 2004 itu. Apakah gerangan yang mendorong mereka mengambil keputusan itu? Tulisan ini bermaksud memaparkan hal itu, tadinya dipikirkan untuk memuat tulisan ini di sebuah koran tertentu. Namun diperkirakan koran itu akan “dibungkam” oleh pihak pemerintah ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan tentang hal itu.  Seperti kenyataan ini, bahwa seorang tokoh seperti Din Syamsuddin ( MUI), yang seharusnya tidak patut berbicara tentang hal-hal politik telah telah menyampaikan pendapat bahwa parpol-parpol yang mengeluarkan penolakan telah mengkhinati rakyat. Padahal dari ia melakukan hal itu, menunjukkan bahwa sebagai bangsa kita berbeda tajam mengenai hal ini.

Ada yang mengatakan, bahwa hasil akhir pemilu legislatif itu belum diumumkan, tapi telah ditolak oleh parpol-parpol tersebut, dijadikan argumentasi untuk “mementahkan” kembali penolakan tersebut. Bahkan dalam Radio Jakarta News FM, pada tanggal 12 April 2004 pagi, ada pendengar yang menyebutkan bahwa penulis mau mengikuti sikap kekanak-kanakan berbagai parpol kecil. Karenanya, keputusan penulis untuk mendiktekan artikel ini dapat dikatakan adalah keputusan yang “terpaksa” untuk menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh parpol-parpol itu adalah dengan cara pemungutan suara. Ini berarti tidak ada pihak-pihak yang ikut atau pihak-pihak yang memimpin dalam aliansi itu,  karena semua berpendapat yang sama dalam pengambilan keputusan.

Keputusan diambil bersama oleh para wakil parpol-parpol, dengan tidak mempersoalkan proses penetapan pengambilan keputusan itu dilingkup masing-masing. Ini sesuai dengan pendapat Prof. DR. Mahfud MD, bahwa aliansi berbagai pihak tidak memiliki kekuatan yuridis melainkan hanya kekuatan moral belaka. Penulis, sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB turut memutuskan penolakan atas hasil-hasil pemilu legislatif 2004 diatas. Ini tentu saja punya arti moral yang sangat besar, walaupun tidak memiliki kekuatan yuridis sama sekali. Dengan kata lain, keputusan yang diambil bersifat penilaian bersama, atas kecurangan demi kecurangan dan rangkaian kesalahan yang diperbuat KPU, baik itu di masa persiapan pemilu, pelaksanaannya maupun dalam perhitungan hasil-hasilnya.

Argumentasi bahwa hasil pemilu belum diumumkan tetapi sudah ditolak, sebenarnya mengandung kelemahan utama dalam kenyataan, bahwa pelanggaran dan pemihakan besar-besaran oleh KPU telah terjadi, karena itu harus segara diumumkan. Demikian juga Forum Rektor menyatakan, bahwa penolakan itu tidak tepat dan sebenarnya tidak perlu terjadi. Ini adalah kenyataan yang menyedihkan, karena sesungguhnya lembaga terhormat itu dapat mengambil kesimpulan lain yang menunjukkan posisi di tengah bukannya menghukumi siapapun, sambil menunggu hasil penelitian lebih jauh. Kalau Forum itu berpendapat kesatuan negara dibahayakan oleh penolakan tersebut, ternyata yang terjadi bukanlah demikian. Bahkan menurut penulis, jika seandainya para wakil parpol-parpol yang berjumlah 24 itu tidak mengeluarkan suara, banyak sekali para warga negara yang mempertanyakan harapan untuk berkembangnya demokrasi di negeri kita? Justru karena ada yang bersuara menentang kesewenang-wenangan yang tejadi, ini menunujukkan masih ada secercah harapan bagi tegaknya demokrasi di negeri kita, dalam waktu tidak terlalu lama lagi.

Di samping mempersoalkan hasil-hasil pemilu legislatif tahun 2004, para wakil parpol-parpol itu, juga memutuskan akan mengajukan perkara pada Mahkamah Konstitusio mengenai aspek-aspek dari pemilu itu sendiri. Dengan demikian, baik jalur hukum maupun jalur politis telah mereka ambil melalui pemungutan suara itu. Ini hal yang mengembirakan, menunjukkan bahwa kita telah dapat memadukan bermacam-macam pendekatan untuk menilai dan kemudian mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan berdasarkan penilaian tersebut, yang merupakan  pertanda akan kematangan hidup kita sebagai bangsa.

Berpuluh-puluh tahun lamanya kita berjuang habis-habisan untuk mencapai tahap ini, mengapakah justru diambil tindakan atas dasar tahapan itu, lalu timbul berbagai macam reaksi yang sebenarnya bersifat “kekanak-kanakan”? Sekian lama bangsa kita menderita, termasuk penderitaan mereka yang ‘di tahan’ di Pulau Buru atas dasar tuduhan yang legalitasnya masih dipertanyakan saat ini, dimanakah suara untuk mempersoalkan hal itu?

Reaksi yang dikeluarkan berbagai pihak terhadap penilaian dan sikap aliansi parpol atas hasil-hasil pemilu legislatif itu, menunjukkan masih kuatnya sikap mementingkan diri sendiri atau kelompok sendiri, dalam kehidupan bangsa kita. Ini berarti masih begitu banyaknya orang yang hanya mementingkan diri sendiri atau kedudukan masing-masing dalam kehidupan bangsa. Dan masih rapuhnya sendi-sendi dalam kehidupan kita sebagai bangsa. Menghadapi kenyataan ini, orang-orang seperti penulis justru ingin menegakkan sendi-sendi tersebut, agar supaya demokrasi benar-benar dapat ditegakkan dalam waktu tidak terlalu lama di negeri kita ini.

Karena itu, penulis menilai berbagai reaksi atas keputusan rapat para wakil parpol untuk menganggap pemilu legislatif tanggal 5 April 2004, sebagai cacat hukum merupakan perkembangan sehat dan ‘biasa-biasa’ saja dalam kehidupan sebuah bangsa. Ia sama dengan serba biasanya Dekrit 5 juli 1959 dari mendiang Presiden Soekarno yang menutup jalan bagi upaya memberlakukan konsep negara Islam di negeri kita. Dengan dekrit tersebut, yang kini dianggap biasa-biasa saja, negara dan bangsa kita “diselamatkan” dari penyimpangan yang membahayakan negara Pancasila.  Dengan mengeluarkan penilaian atas racunya pemilu legilatif tanggal 5 April 2004, dikemudian hari, kita akan dapat menahan dan menggagalkan tiap upaya yang memangkas demokrasi di negeri kita.

Dengan demikian, apa yang saat ini dianggap sesuatu yang ‘luar biasa’ perkembangan hidup suatu negara seperti yang dimiliki bangsa kita saat ini, adalah sebuah hal yang dalam perspektif jangka panjang dapat dianggap sebagai ‘perkembangan biasa’. Kalau ingin meletakkan apa yang terjadi disekitar pemilu legislatif tahun 2004 sebagai kenyataan sejarah, yang memang wajar-wajar saja dalam kehidupan sebuah bangsa kesatuan, kemerdekaan, demokrasi dan entah apa lagi yang akan muncul dalam kehidupan bangsa ini secara historis di masa depan, adalah sesuatu yang dapat dinilai sebagai ‘sesuatu yang biasa”, disamping memang pada kejadian itu ada hal yang memusingkan kita semua. Dari sinilah harus kita pahami nilai dualistik dari suatu peristiwa dalam kehidupan sebuah bangsa.

Karena itu, kita tidak perlu beremosi tinggi tentang apa yang terjadi. Di samping kita harus bersikap teguh untuk berpegang pada sesuatu yang oleh sebuah kelompok dianggap sebagai hal yang ‘penting’. Dengan demikian, kita dapat memahami alasan-alasan pihak yang memperjuangkan sesuatu dalam kehidupan sebuah bangsa, dengan keberanian berkorban dan bertahan sekuat mungkin. Tuhan jualah yang akan membimbing kita untuk mencapai cita-cita yang dianggap mulia, sedangkan pada saat yang sama kita juga yakin bahwa Tuhan jualah yang memelihara bangsa ini dari keterpecah-belahan yang ditakuti akan menghancurkan negara kita. Ini adalah keyakinan penulis yang tidak dapat digoyahkan oleh apapun dan oleh siapapun. Memang mudah mengatakan hal ini, namun sulit melaksanakannya, bukan?

Jakarta, 14 April 2004

Sumber: Kedaulatan Rakyat