Mungkinkah Demokrasi Ditegakkan Pasca Pemilu?

Oleh: Abdurrahman Wahid

Beberapa hari setelah pemilu legislatif tahun 2004 dilaksanakan, sejumlah parpol berkumpul di sebuah hotel di Jakarta, dan memutuskan bersama-sama untuk menolak segala hasil dari pemilu itu. Karena kekotoran, kelalaian dan kesembronoan Komite Pemilihan Umum (KPU) hasil-hasil pemilu itu secara total dianggap termanipulasi olehnya, dan dengan demikian harus ditolak. Penolakan itu dilakukan bersama-sama termasuk oleh penulis sebagai Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB. Mengapakah diambil langkah demikian drastis, padahal ketika pemilu tahun 1999 manipulasi yang sama juga terjadi, sedangkan parpol-parpol yang terwakili dalam DPR-RI dan MPR-RI mengakui hasilnya dan dengan demikian memberikan legitimasi berupa keabsahan hasil-hasil pemilu tersebut. Jawabnya terletak pada manusia-manusia yang memimpin parpol-parpol tersebut. karena pimpinan partai Golkar, PDI-Perjuangan, PPP dan PKB (dalam hal ini Matori Abdul Jalil, yang menjadi Ketua Dewan Tanfidz/ Pelaksana DPP) menyetujui hal itu, maka suara-suara lain, yang umumnya menolak keabsahan tersebut akhirnya membuat hasil-hasil pemilu sebagai sesuatu yang memiliki legitimasi. Namun lain halnya dengan pemilu kali ini, KPU menjadi “lebih berani” dalam melakukan manipulasi suara untuk kepentingan dua partai yang menguasai pemerintahan. KPU terutama Sekjen KPU, yang notabene adalah seorang birokrat sipil dari Depdagri, menjadikan para wakil parpol yang bertemu dengan mereka di Jakarta saat itu seolah-olah tidak ada harganya. Mereka benar-benar tidak dapat menyimpulkan dari kenyataan adanya menipulasi besar-besaran itu.

Karena kebetulan PKB yang penulis wakili menduduki peringkat 3 perolehan suara nasional, tidak dapat “dibeli” dengan kedudukan apapun, maka turut serta lah PKB dalam pengambilan keputusan itu. Mengapakah PKB ikut dalam aliansi parpol itu, dan bukannya memberi legitimasi atas hasil-hasil pemilu legislatif yang telah terjadi? Jawabnya sederhana saja: bangsa kita sudah tiba benar-benar pada ambang pintu demokrasi. Apalah artinya korban-korban yang berjatuhan dalam begitu banyak perjuangan kemerdekaan kita, termasuk peristiwa Universitas Trisakti dan Semanggi pada tahun 1998, jika kita tidak berani menegakkan demokrasi yang sebenarnya melalui pemilu legislatif tahun ini?

Kenyataan inilah yang membutakan politisi dan birokrat kita, sehingga terasa aneh bahwa kepada penulis ditanyakan: mengapakah Anda tidak menerima saja legitimitas hasil-hasil pemilu legislatif kita kali ini? Padahal PKB menduduki peringkat ke 3? Mereka lupa, sepanjang hidup penulis, kaum minoritas diperjuangkan haknya. Penulis selalu berkeyakinan bahwa pluralitas / kemajemukan adalah kata kunci untuk mencapai 4 buah sasaran yang penulis yakini, yaitu demokratisas, kepemimpinan Indonesia di dunia Islam, musyawarah terus menerus mengenai masalah- masalah Internasional, temasuk di dalamnya mengenai struktur ekonomi dan pandangannya, dan dalam 15 tahun ke depan, meningkatnya penghasilan perkapita warga negara Indonesia hingga mencapai $10.000 pertahun.

Sasaran-sasaran tersebut hanya dapat dicapai oleh sebuah masyarakat demokratis, dan masyarakat seperti itu hanya dapat diwujudkan oleh sebuah sistem pemerintahan yang benar-benar demokratis. Watak demokratis itu hanya akan didapat melalui pemilihan umum legislatif dan eksekutif yang demokratis pula. Dalam artian, kontrol penuh atas yang memerintah, oleh yang diperintah. Demokrasi dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan kedaulatan hukum dan perlakuan yang sama kepada semua warga dihadapan undang-undang, tanpa memperhatikan perbedaan asal-usul. Hal itu tidak akan tercapai dengan hasil pemilu, yang penuh dengan manipulasi suara, untuk kepentingan pihak yang memerintah, dan atas kerugian pihak yang diperintah.

Dalam hal ini, peranan sangat penting dipegang oleh penegak hukum. Karena itu, Hakim dan Kepolisian di negeri-negeri berindustri maju dijaga prestigious nya dan memiliki wewenang independen dari pemerintah. Bahkan di beberapa negeri, Komisi Ombudsman independen dari sistem peradilan yang ada. Kedudukan aparat hukum begitu tinggi, sehingga dapat “mengguncangkan” pemerintahan. Seperti terjadi di Israel saat ini, ketika para Jaksa yang menyelidiki kasus pengusaha yang “ditolong” oleh anak Perdana Menteri Ariel Sharon, waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, meminta dilanjutkan pemeriksaan oleh aparat hukum. Jaksa Agung yang merupakan bagian dari kabinet, sekarang ini harus bekerja keras untuk membuktikan kepada orang-orang yang berbeda pendapat, antara mereka yang meminta Ariel Sharon dibawa ke pengadilan dan yang tidak. 

Tampak di sini, kaitan sangat erat antara kedaulatan hukum dan demokrasi. Karena itu, perlu dijaga agar pemilihan umum yang bersih, jujur dan transparan harus ditegakkan jika kita  menginginkan demokrasi di masa depan yang dekat ini benar-benar terwujud di Indonesia. Kalau kita berbicara tentang proses demokratisasi di Indonesia dengan tidak menyinggung-nyinggung pentingnya pelaksanaan pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil), maka orang tersebut tidak mengerti bagaimana menumbuhkan demokrasi di negeri ini. Ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah oleh siapapun, dan inilah yang merupakan inti dari sikap penulis selama ini.  Penulis menyadari, bahwa proses menegakkan pemilu Luber dan Jurdil itu adalah perjuangan yang memakan waktu sangat lama. Karena itu, terkadang kita harus mundur selangkah untuk beberapa hal, guna nantinya maju dengan langkah-langkah yang pasti ke depan. Namun, tetap berpegang pada prinsip penciptaan sistem pemilu jurdil dan luber itu.

Pemilu legislatif tahun 2004 adalah contoh yang sangat menarik dalam hal ini. Komite Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan satu golongan saja memenangkan pemilu. Ini dilakukan dengan cara besar-besaran dan dapat dilihat dengan kasat mata. Pendaftaran pemilih yang serampangan, bahkan orang mati pun masih dipanggil, sedangkan ratusan ribu orang yang masih hidup dan berhak menjadi pemilih tidak dipanggil, pelaksanaan pemilu yang penuh kacau-balau serta penghitungan hasil pemilu yang tidak dapat diterima orang, terjadi dalam skala sangat besar.

Hari Rabu lalu dalam sebuah acara konferensi jarak jauh (tele conference) dengan Gubernur se Indonesia, Kapolri Da’i Bachtiar menyatakan akan menangkap siapapun yang meremehkan hasil-hasil pemilu. Ini adalah penyataan yang sangat mengherankan penulis. Karena dalam pemberitaan seluruh media massa, penulis dan kawan-kawan dari parpol lainnya melalui pemungutan suara telah memutuskan menolak hasil-hasil pemilu legislatif 2004, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan KPU. Oleh sebab itu lah penulis dan kawan-kawan menuntut pergantian pimpinan KPU (Ketua, Wakil Ketua, dan Sekjen KPU) oleh orang-orang yang obyektif dan tidak berpihak dalam menjalankan undang-undang. Rakyat di desa-desa mengetahui permintaan ini melalui media massa, di seluruh pelosok Indonesia. Mengapakah Kapolri tidak menanggapi dugaan kecurangan ini secara positif, kalau memang Polri sebagai penegak hukum? Apakah pernyataannya itu memang dimaksudkan untuk menakut-nakuti kesembilan belas parpol yang menjadi peserta pemilu 2004 (yang ditetapkan oleh KPU sendiri), yang berpendirian berdasarkan pada kenyataan yang ada? Karena itu, menjadi sangat penting pernyataan yang benar dari Kapolri, dalam hal ini untuk menjaga obyektifitas dan sikap tidak berat sebelah, yang ditunggu-tunggu oleh rakyat biasa.

Ketika rakyat membaca, mendengar dan melihat di media massa, rakyat akan menilai pernyataan Kapolri itu sebagai sebuah pemihakan kepada KPU, dan bukannya melakukan penyelidikan yang tuntas dan jelas serta obyektif. Tidakkah itu terasa aneh oleh rakyat banyak? Kalau rakyat sudah merasa putus asa akan kejujuran aparat penegak hukum di negeri ini, maka mereka akan mengambil tindakan sendiri, yang sangat kita takuti bersama, seperti penjarahan dan sebagainya secara sporadis. Hal ini biasanya disebut sebagai “revolusi sosial”. Kita tidak ingin hal itu terjadi di negeri ini, karenanya kita harus bersikap bijaksana dalam membuat pernyataan. Hal yang mudah dikatakan namun sulit dilaksanakan, bukan?

Jakarta, 15 April 2004

Sumber: Suara Pembaruan