NU dan Paham Kebangsaan

Oleh: K. H. abdurrahman Wahid

Apa yang ingin dibicarakan dalam tulisan ini sebenarnya telah dibahasa dalam beberapa artikel penulis. Kerena ditanyai berkali-kali oleh orang, maka penulis membahasa sekali lagi hal-hal tersebut dalam sebuah artikel yang ada di tangan pembaca kali ini. Itu pun hanya masalah terpenting, yaitu hubungan NU (dan dengan sendirinya PKB) dengan paham kebangsaan. Inilah yang apa oleh kawan-kawan penulis, terutama Soetardjo Surjoguritno anggota DPR-RI dari PDI-P, sebagai “gerakan nasionalistik”. Penamaan ini memang tepat, sesuai dengan kenyataan, seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang dalam Muktamar Asembagus (Situbondo), mengubah asasnya dari Islam menjadi kebangsaan. Keputusan ini tampak seperti oportunisme politik. Namun sebenarnya perubahan itu punya cerita panjang yang tidak diketahui orang. Karena itu tulisan ini bermaksud memberikan gambaran yang sebenarnya.

Bahwa NU bermula dari budaya pondok pesantren adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari siapapun. Karenannya NU kaya dengan penampilan budaya tersendiri, harus dimengerti. Sedangkan NU (dan juga Muhammadiyah) didirikan menjadi sebuah lembaga atau instansi pada abad ke-20, yaitu tahun 1926 dan 1912. Budaya NU sendiri berasal dari bumi nusantara, karenanya, masalah-masalah kebangsaan tidak asing baginya. Dengan demikian, kelembagaan NU tidak dapat dilihat terlepas dari apa yang ada pada bangsa ini, dan terkait erat denagn sejarahnya. Karena itu, dapat dipahami betapa NU tidak akan mungkin menjadi organisasi yang militant atau ekstrim. Karena keseluruhan NU terkait dengan kehidupan bangsa ini, dan terlepas dari sesuatu yang formal atau resmi ataupun universal. Ambil contoh para ulama NU mengizinkan orang-orang perempuan berasalaman dengan mereka. Ini tentu karena tujuannya adalah untuk menghormati sang Alim, sesuai dengan kaidah fiqh; “segala sesuatu tergantung kepada tujuan yang diingkan” (al-umuru bimaqashidiha).

NU sebagai gerakan Islam, bergulat dari awal dengan masalah-maasalah kebangsaan, disamping hal-hal yang murni bersifat keagamaan. Karena itu, pada tahun 1936 (dalam Muktamar Banjarmasin) NU harus menjawab sebuah pertanyaan: wajibkah bagi kaum muslimindi Hindia Belanda mempertahankan kawasan tersebut, dikuasai atau diperintah oleh orang-orang non-muslim (yaitu para kolonialis Belanda) ? jawab Muktamar: hal itu wajib dilakukan, karena teks Bugyah Al-Mustarsyiddin menyatakan di mana dahulunya ada kerajaan Islam, maka kawasan tersebut harus dipertahankan sebagai kewajiban agama. Karena dengan cara mempertahankan keutuhan teritorialnya, tentu ajaran agama Islam yanga ada di tempat itu akan dapat dipertahankan. Di samping itu, kata Muktamar tersebut, kaum muslimin di kawasan ini dapat menjalankan ajaran-ajaran Islam, walaupun tanpa ada negara Islam secara resmi.

Dengan demikian, menjadi jelas NU sejak semula memang mengacu kepada sebuah sudut pandang, bahwa tidak pernah ada kewajiban agama untuk mendirikan sebuah negara Islam di kawasan ini. Pandangan ini juga dikemukakan Ibn Taimiyyah tentang bolehnya “Iman berbilang”, yang berarti tidak wajibnya kaum muslimin tunduk kepada sebuah negara Islam, lalu dibakukan oleh NU. Ini tentu saja mempunyai implikasi sendiri: bagi NU, sama saja nilai dan artinya memiliki negara Islam atau negara kebangsaan. Lalu, bagaimana ajaran–ajaran Islam harus dilaksanakan oleh kaum muslimin? Jawabnya adalah bukannya lalu kita bebas tidak menjalankan syareat Islam, melainkan ajaran-ajaran Islam harus ditegakkan oleh masyarakat itu sendiri, bukan oleh negara . jika hal ini kita pahami benar-benar, maka apa yang dibawakan NU ini adalah sesuatu yangsangat demoktratis.

Dalam pengertian klasiknya, demokrasi berarti inisiatif masyarakat dalam segala bidang. Negara berperan untuk menjaga agar hak itu berjalan dengan benar. Hal itu diperoleh melalui “pelayanan” negara kepada masyarakat, dan itu berarti masyarakat bebas memilih melalui pemilu, siapa yang akan memerintah. Karena kedudukannya yang melayani masyarakat, maka negara harus melayani semua pihak secara sama. Kedaulatan bukan berada di tangan pemerintahan atau yang memegang kekuasaan, melainkan di tangan rakyat yang membentuk masyarakat tersebut. Karena itulah, pemerintahan dapat berganti-ganti tangan, dan semuanya melayani rakyat secara adil dan sama. Para pemilih atau konstituen adalah raja; dan yang mampu memenuhi janji kepada mereka yang dipilih sebagai pemimpin politik, yang pada akhirnya menjadi penentu kebijakan pemerintahan.

Semangat kebangsaan ini, terus dibangkitkan oleh NU pada masa-masa setelahnya, sewaktu balatentara Jepang menduduki kawasan ini, ada semacam kesepakatan lisan dengan pemimpin kita, bila tentara sekutu mendarat di pusat pemerintahan Jepang (Tokyo) maka negeri-negeri yang didudukinya dapat mencapai kemerdekaan. Ini tentu untuk merintangi sekutu, yang menjadi musuh Jepang. Pada akhir 1943, Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang menghubungi KH. A. Wahid Hasyim di Jakarta, menanyakan siapa yang akan mewakili bangsa Indonesia melakukan negosiasi tentang kemerdekaan bangsa ini dari tangan Jepang. Setelah berkonsultasi dengan ayahnya di Pondok pesantren Tebuireng KH. M. Hasyim Asy’ari, beliau menyatakan bahwa Soekarno yang akan melakukan hal itu. Dari sini tampak, lagi-lagi NU mementingkan arah kehidupan bangsa ini melalui gerakan kebangsaan.

Ketika proklamasi diumumkan soekarno-Hatta tanggal 17 Agustus 1945, Mr. AA maramis menyatakan bahwa kawan-kawan non-muslim tidak dapat menerima Piagam Jakarta dalam Undang-Undang Dasar. Dalam pertemuan yang dipimpin M. Hatta tanggal 18 Agustus 1945 dicapai kesepakatan dari semua gerakan Islam yang terwakili dalam panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), bahwa Piagam Jakarta dikeluarkan dari dokumen tersebut. Sudah tentu NU termasuk di dalamnya, dan ini berarti adanya semangat kebangsaan yang diikuti oleh semua gerakan Islam yang ada. Ini sudah dapat diduga, karena di dalam pasukan Pembela tanah air (PETA), batalyon Hizbullah dan sabilillah, menjadi “Sayap Nasionalis” dari berbagai gerakan Islam yang ada, termasuk NU. Dari sinilah kemudian lahir BKR, TRI, APRI, ABRI dan TNI yang kita miliki sekarang.

Sikap kebangsaan NU itu kemudian diperkuat oleh Resolusi Jihad yang dilkeluarkan PBNU tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu menyatakan bahwa tindakan mempertahankan republik Indonesia dari serangan musuh, adalah kewajiban jihad bagi kaum muslimin di kawasan ini. Pandanagn itu adalah untuk pertama kalinya tindakan mempertahankan sebuah negara Indonesia yang bukan negara Islam, menjadi kewajiban agama Islam. Di sini tampak jelas, NU menganggap kehadiran sebuah negara Islam tidak sebagai kewajiban agama, walaupun juga tidak menolaknya. Dari hal itu tampak, bahwa ajaran Islam dalam pandanagn NU, bukan dilaksanakan “berdasarkan tuntutan negara” melainkan menjadi kewajiban masyarakat. Dengan demikian, kewajiban itu bukanlah kewajiban politis atau hukum negara melainkan kewajiban moral dari masyarakat.

Hal ini kemudian dikuatkan lagi, oleh keputusan Muktamar Asembagus, yang disebutkan di atas, dengan berasas Pancasila , NU lalu menegaskan tidak adanya kewajiban agama untuk untuk mendukung gagasan sebuah negara Islam. Di mana NU, pandangan itu sama bobotnya denagn pandangan tentang negara kebangsaan. Salah satu wujud pandangan itu, adalah keputusan KH. A. Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama pada tahun 1950, bahwa kaum puteri atau perempuan dapat menjadi penerima beasiswa oleh pemerintah seperti kaum lelaki , sebagai pelajar di Sekolah Guru Hakim Agama Islam Negeri (SGHAIN), yang kini mnejdi IAIN atau UIN Fakultas Syariah jurusan Qadha, almamater isteri penulis di IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta) dahulu.

Dari uraian di atas tampak jelas, bahwa sikap NU menerima asas Pancasila bukanlah sesuatu yang bersifat oportunistik. Ia bersumber dari keputusan-keputusan lain sebelumnya yang didasarkan pada semangat kebangsaan yang ada. Ini adalah proses mengambil dan membuang yang umum terjadi dalam sejarah, bukan?

Sumber: Proaksi-Jakarta, 20 Oktober 2004