Penafsiran Kembali “Kebenaran Relatif”

Oleh: Abdurrahman Wahid
 
Dalam dialog dengan para mahasiswa di Samarinda akhir Januari lalu, seorang mahasiswa bertanya; mengapakah penulis tak mau menerima sesuatu yang dianggap sebagai pendirian Islam, umpamanya saja mengenai  kehadiran “negara Islam”? Lagi-lagi, sebuah pertanyaan yang di mana-mana penulis hadapi, terutama dari kalangan anak muda. Nah, jawaban penulis atas pertanyaan itu, dikemukakan dalam tulisan ini untuk dipikirkan bersama. Kalau ada argumentasi yang kuat, diharapkan disampaikan pada penulis, bisa jadi merubah pendirian penulis,  atau malah sebaliknya. Ini penting dilakukan,  untuk semakin menajamkan argumentasi orang yang pro (menyetujui) atau kontra (menentang) terhadap sebuah gagasan atau pendapat. Ini adalah hal yang biasa dalam sebuah pertukaran pendapat yang bebas dan terbuka, untuk mencapai kebenaran bagi sebuah persoalan. Kita belum terbiasa dengan hal seperti ini karena sekian lama kita terpasung dalam menyampaikan pendapat. Mengapa? Karena para penguasa otoriter memaksakan pendapat dan memaksakan “kebenaran” miliknya sendiri dengan cara demikian; kalau dibuka pintu perdebatan, salah-salah akan ada argumentasi yang menyangkal “kebenaran” yang dikemukakannya tersebut.
 
Apalagi, kalau kontra argumentasi itu dikemukakan dalam bentuk pertanyaan. Kalau tidak dapat menjawab, maka sang penguasa itu akan kehilangan pendapat, sesuatu yang tidak diinginkan. Bukankah filosof Yunani kuno, Plato pernah menyatakan, sebuah pertanyaan berarti separuh kebenaran. Ketakutan akan kelemahan argumentasi sendiri, menyebabkan seseorang tidak memperkenankan adanya pertukaran argumentasi, yang menjadi dasar sebuah perdebatan terbuka dan saling tukar pendapat. Karenanya sejarah telah mencatat, seorang penguasa otoriter tidak akan bersedia mengadakan dialog dan pertukaran pendapat. Lain  halnya dengan agama yang memiliki “kebenaran moral” sendiri, yang tetap ada walaupun ada sanggahan. Kitab suci Al-qur’an menyatakan; “Kalau para hamba-Ku bertanya tentang diri-Ku, maka sesungguhnya Aku dekat (dengan mereka) memenuhi permintaan orang yang berdo’a jika (diajukan) kepada-Ku” (idza sa’alaka ‘anni ‘ibadi fa-inni qaribun mujibu da’awata da’i idza da’ani).
 
Prinsip di atas, perlu dikemukakan di sini, karena hanya melalui dialog yang bebas dan terbuka, dapat dicapai kebenaran akhir yang diikuti dan diterima orang yang berpikiran sehat dan wajar. Inilah arti penting dari sikap jujur, untuk mempertahankan kebenaran, berpikir, berpendapat dan menyatakan pendapat. Ini pula yang merupakan ciri berlangsungnya kehidupan demokratis, tidak seperti di beberapa negara tetangga kita. Mereka mengajukan klaim sebagai negara demokratis, namun dengan alasan keamanan interen, diberlakukan kekangan/ hambatan-psikologis untuk tidak menyatakan pendapat secara bebas. Dengan kata lain,  yang berlaku di tempat-tempat itu adalah demokrasi prosedural, bukanlah demokrasi sesungguhnya.  Kalau ditambahkan embel-embel kata lain pada istilah demokrasi,  seperti demokrasi rakyat dan demokrasi Islam, maka pada akhirnya demokrasi itu sendiri akan mati dan tidak muncul ke permukaan.
 
*****
 
Kembali pada pertanyaan sang mahasiswa di atas,  mengapa ada “ajaran Islam” yang ditolak penulis, dapat dijawab penulis tidak pernah  menolak “ajaran Islam yang baku”, seperti tauhid dan sebagainya. Namun, penulis hanya menyanggah pendapat yang oleh banyak orang dianggap sebagai “ajaran tetap” dalam agama Islam tersebut. Padahal, ajaran  itu telah berubah melalui perubahan zaman, dengan menggunakan cara tertentu. Diantara cara tertentu itu,  adalah penafsiran ulang (re-interpretasi) oleh kaum muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai kebenaran oleh mereka. “Kebenaran relatif” itu lalu berubah dengan adanya penafsiran ulang itu,  oleh Islam sendiri sebagai agama terakhir dalam pandangan para pemeluknya.
 
Contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah penafsiran ulang atas ucapan  Rasulullah Saw; “Maka Aku (akan) membanggakan kalian (di hadapan)  umat-umat  (lain) pada hari kiamat” (fa inni mubahin bikum yauma al-qiyanah). Dalam penafsiran lama, kaum muslimin mengartikan kebanggaan beliau itu bertalian dengan jumlah (kuantitas) kaum muslimin, hingga mereka-pun berbanyak-banyak anak. Tafsiran ulang  yang baru, yang didukung oleh kenyataan meluasnya program keluarga berencana (KB) di kalangan kaum muslimin, minimal di negeri ini,  menunjuk pada arti lain dari apa yang dibanggakan itu: kebanggaan akan mutu (kualitas) kaum muslimin sendiri. Dengan demikian, Islam dapat berkembang sesuai dengan perubahan tempat dan waktu (yasluhu li kulli zamanin wa makanin).
 
Dengan demikian, apa yang tadinya dianggap sebagai “kebenaran” paling tidak, lalu dianggap oleh sebagaian kaum muslimin sendiri pada masa kini sebagai “kebenaran relatif” yang perlu diberi tafsiran baru. Contoh di atas merupakan “sebuah kenyataan empirik” yang tidak dapat dibantah oleh siapapun. Sebuah tafsir ulang lain yang dapat dikemukakan di sini,  adalah melaksanakan sumpah setia ketika mereka berjanji; “orang-orang yang berpegang pada janji mereka, di kala menyampaikan prasetia” (wa al-mufuuna bi ‘ahdihim idza ‘aahadu), sebuah ungkapan firman Allah yang tadinya dianggap janji secara umum saja. Ini berarti, tafsir ulang yang memberikan arti lain atas istilah tersebut, dengan pengertian baru “menjunjung tinggi profesionalisme”. Bukankah janji tertinggi dari seseorang, disampaikan ketika ia mengucapkan sumpah/prasetia jabatan? Bukankah dengan demikian, berarti Islam sangat mengutamakan profesionalisme, dengan segala implikasinya?
 
*****
 
Jelaslah dari keterangan di atas, dengan tafsir ulang seperti itu, “kebenaran relatif” Islam dapat ditegakkan secara pasti. Dengan demikian, terdapat jalinan sangat halus antara keyakinan dan data empirik yang terdapat dalam diri seorang muslim. Hal ini telah terjadi dengan sendirinya, sebagai proses alami yang wajar, dalam kehidupan masyarakat kaum muslimin. Ini dimungkinkan oleh kenyataan  yang terdapat dalam sejarah kaum muslim sendiri, seperti yang kita ketahui dari bacaan selama ini. Di sinilah sangat terasa kegunaan sebuah adagium “perbedaan pendapat para pemimpin adalah rahmat bagi umat” (ikhtilaf al-a’immah rahmatu al ummah). Kalau kita pegang adagium ini, maka yang dilarang hanyalah perpecahan dan pertentangan saja di antara kita.
 
Ketentuan Ushul Fiqh (teori Hukum Islam) berbunyi; bahwa hukum agama (qarar al-hukmi) terbagi dalam dua jenis; qath’iyah al tsubut (ketentuan berdasarkan sumber tertulis atau dalil naqli) dan dhanniyah al-tsubut (hukum tidak berdasarkan sumber tertulis atau dalil aqli). Dengan demikian, sepanjang dapat diterima oleh akal, maka sebuah hukum agama dapat berlaku berdasarkan pandangan akal dan selama tidak bertentangan dengan sumber-sumber tertulis al-Qur’an dan al-Hadits. Pembedaan ini dilakukan dalam teori hukum Islam karena tidak semua hal lalu ada sumber-sumber tertulisnya. Bagi kasus-kasus yang termasuk dalam kategori ini,  maka dibuatlah jenis hukum yang tidak berdasarkan pada sumber-sumber tertulis. Termasuk dalam hal ini, fatwa Syekh Qardhawi, bahwa bunga bank yang tidak eksploitatif dan berguna bagi reproduksi barang (termasuk dalam ongkos produksi), tidaklah dapat dianggap riba.
 
Sekarang, masalahnya tinggal menentukan bila sebuah hukum agama berdasarkan sumber tertulis al-Qur’an dan al-Hadits (qath’iyah al-tsubut), sedangkan keadaan membutuhkan penafsiran baru, lalu apakah yang harus diterapkan dalam hal seperti itu? Dalam hal ini, kita lalu menggunakan sebuah kaidah hukum Islam (qaidah al-fiqh), bahwa keadaan tertentu dapat memaksakan sebuah larangan untuk dilaksanakan (al-dharuratu tubihu al mahdhurat). Hal ini, umpamanya saja, terlihat pada kasus negara yang melakukan ratifikasi deklarasi universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) ---(universal declaration of human rights) yang ditetapkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, termasuk dalam HAM itu adalah masalah berpindah agama. Ini tentu bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam (HI), orang yang berpindah agama Islam kepada agama lain, harus dianggap sebagai apostacy (murtad). Kalau ini dilaksanakan, maka lebih dari 25 juta jiwa penduduk Indonesia –yang berpindah dari agama Islam ke agama lain dalam lingkungan negara Republik Indonesia, dapat dijatuhi hukuman mati menurut Hukum Agama (fiqh). Mudah merumuskannya, tapi sulit melaksanakannya, bukan?
 
Kedaulatan Rakyat, 1 Pebruari 2003