Peranan Politik NU-PKB

Oleh: Abdurrahman Wahid

Pada tahun 1985, Atase Pertahanan Kedubes Australia di Jakarta menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi yang memiliki dimensi spritual dan kerohanian sangat besar (psychic organization). Bagaimana tidak, katanya dalam statuta/akte pendirian NU didirikan untuk 29 tahun. Kalau itu 25 tahun dengan segala kelipatannya, atau 30 tahun juga dengan segala kelipatannya masih bisa dipahami. Tetapi mana ada sebuah statuta  menyatakan organisasi yang bersangkutan didirikan untuk 29 tahun? Tetapi, ketika saya lakukan tabulasi, saya dapati hal yang aneh, yang hanya dimiliki sebuah organisasi dengan spritualitas sangat kuat. Saya tambahkan 29 tahun pada tahun berdirinya NU yaitu 29 ditambah dengan 1929, hasilnya adalah 1955 yaitu tahun ketika NU menjadi pemenang ke tiga secara nasional di dalam pemilu, di atas PKI. 29 tahun kemudian, yaitu  tahun 1984, NU berganti asas dari dalam menjadi Pancasila. 

Bagi penulis hal ini menunjukkan adanya kaitan sangat erat antara NU dan kehidupan bangsa. Apalagi bila diingat bahwa pada tahun 1935, NU mengadakan Muktamar di Banjarmasin, Borneo Selatan. Organisasi itu menghadapi pertanyaan: wajibkah bagi kaum muslimin di kawasan Kerajaan Hindia-Belanda, yang diperintah oleh orang-orang non-muslim (yaitu para kolonialis Belanda), untuk mempertahankannya dari serangan Jepang yang waktu itu mulai menampakkan giginya di Asia? Muktamar menjawab, hukum agamanya wajib untuk melakukan hal itu. Dasarnya: Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin menyatakan kawasan yang dahulunya memiliki kerajaan Islam, harus dipertahankan karena tentu ada kaum muslimin yang akan melaksanakan ajaran agama tersebut di dalamnya. Dan menurut Muktamar itu, kaum Muslimin di Indonesia melaksanakan ajaran-ajaran agama mereka tanpa bantuan/dukungan negara. 

Keputusan Muktamar itu, pada hakikatnya menyatakan tidak ada kewajiban bagi kaum muslimin di kawasan ini untuk mendirikan sebuah negara Islam. Ini berarti, negara Islam dan negara Pancasila memiliki derajat yang sama dalam keabsahan menurut Muktamar. Ketika Laksamana Maeda dari pemerintahan pendudukan Jepang, menghubungi KH. Wahid Hasyim untuk menanyakan siapa yang akan menjadi juru runding/negosiator dalam perundingan dengan pihak Jepang akan kemerdekaan Indonesia, ia menjawab akan melakukan konsultasi dengan ayahnya, KH. Hasyim Asy’ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng (Jombang) jawaban yang diperolehnya dari Tebu Ireng adalah, bahwa orang itu sebaiknya Soekarno. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa NU memisahkan antara urusan intern sendiri dan urusan bangsa. Dengan kata lain, dipakai menghadapi urusan bangsa, NU bersikap lain dari apa yang diambilnya dalam urusan intern sendiri. 

Pada tanggal 22 Oktober 1945 PBNU (Hoofd Bestuur Van Nahdalatul Oelama) di Surabaya mengeluarkan Resolusi Jihad, yang menyatakan upaya mempertahankan Republik Indonesia adalah jihad fisabililah (kewajiban berjuang di jalan Allah). Ini menunjukkan dengan jelas, bahwa kewajiban mempertahankan RI, yang notabene bukan sebuah negara Islam, adalah sebuah kewajiban agama. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa bagi NU tidak ada keharusan mendirikan negara Islam. Yang berkewajiban memimpin dan mengelola ajaran-ajaran agama, adalah masyarakat dan bukanya negara. Memang, satu-satunya referensi dalam Al-Qur’an tentang “Daulah” yang biasanya sekarang ini dipahami bermakna “negara” dalam kitab suci justru bermakna “sirkulasi/peredaran”. Apa yang dilimpahkan Allah kepada utusannya dalam bentuk fa’i (pungutan atas orang-orang non-muslim di jaman Nabi Muhammad SAW) adalah untuk kepentingan Allah, utusannya, sanak keluarga dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan pejalan kaki di jalan Allah, agar harta tersebut tidak berputar di kalangan orang-orang kaya saja di lingkungan kalian (ma afaa Allahu min ahli-Qura fa lilahi wa al-rasul wa dzawi Al-Qurba wa Al-yatama wa Al-mashkin wa bi al-sabil kailayakum dulata baina Al-Aghniya minkum). 

Nyatalah dari uraian demi uraian di atas, bahwa bagi NU kewajiban mendirikan negara Islam memang tidak ada. Yang ada berkisar pada perintah menjalankan ajaran-ajaran agama sebagai tanda ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hal inilah yang sering tidak dipahami orang dalam beradu pandangan. Jadi, pihak yang menganggap tidak wajib mendirikan negara Islam, seringkali menuduh pihak lain sebagai pihak ekstrim dan sebagainya. Sebaliknya, para penganut gagasan negara Islam, sering mengajukan pendapat bahwa oranga yang berbeda pandangan sebagai penghianat terhadap Islam. Sudah tentu kedua pendangan itu sama-sama tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam sendiri. Karenanya, penulis menghormati pendapat Almarhum Imam Ayatullah Khomeini dari Iran, dengan gagasannya tentang pemerintahan oleh ahli hukum Islam (Wilayati-Faqih). 

*****

Sekarang bangsa kita tengah menghadapi tantangan menegakkan demokrasi. Ini adalah kelanjutan dari apa yang kita perbuat sebagai bangsa di masa lampau, yaitu mewujudkan dan mendirikan sebuah negara merdeka dan sebuah bangsa yang berdaulat. Proses demokrasi kita perlukan, karena hanya dengan cara demikian kita akan dapat menjadi bangsa yang besar dan kuat. Peranan kita, dengan penduduk sebesar 205 juta orang adalah sesuatu yang sangat besar, dan tidak sesuai dengan keadaan kita sekarang. Kalau dahulu kerajaan Utsmaniyah (Ottoman empire) dianggap “orang sakitnya Eropah”, tentu kita tidak mau dikatakan orang sakitnya Asia.

Karenanya kita memang harus kuat dan menjadi bangsa yang besar. Keinginan seperti itulah yang membuat kita berani berkorban untuk kemerdekaan kita. Sekarang, pengorbanan yang sama juga dituntut dari kita semua untuk menjadi bangsa yang besar dan kuat. Padahal, kedua hal itu hanya dapat diwujudkan melalui proses demokratisasi. Bentuk-bentuk pemerintaan yang lain, tidak akan dapat mewujudkan kekuatan dan kebesaran yang dimaksudkan itu. Ini adalah fakta sejarah yang terjadi berulang kali sehingga patut dianggap bahwa antara kebesaran/kekuatan sesuatu bangsa, terkait sepenuhnya dengan proses demokratisasi. Walaupun dengan pengorbanan sangat besar, demokrasi harus dipertahankan habis-habisan, guna memungkinkan berdirinya negara Indonesia yang kuat dan besar. Penulis yakin, itulah cara terbaik untuk mencapai kedua sasaran di atas. 

Bahwa sekarang ada upaya untuk mempertahankan status quo, dapatlah dipahami. Para penganut paham ini, memiliki sejumlah kepentingan dengan keadaan tersebut. dengan sendirinya, mereka akan menentang setiap perubahan dalam pola kehidupan bangsa, yang akan berarti kehilangan hal-hal tersebut. Tetapi kita harus terus dengan proses demokratisasi, karena ini adalah kepentingan rakyat kebanyakan dan bukan kepentingan segelintir orang saja. Memang tidak ringan melaksanakan hal itu, karena boleh dikata hampir seluruh elit kekuasaan menentangnya (dengan gigih dan menggunakan segala cara). Namun apapun yang terjadi, kita harus berani mengambil sikap yang tegas dalam hal ini. Tidak ada jalan untuk mundur lagi, kalau kita memang ingin demokratisasi berlangsung dalam jangka panjang di negeri ini. 

Dilihat dari kacamata ini, NU-PKB merupakan pihak satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memperjuangkan demokratisasi di Indenesia pada saat ini. Ini berarti Allah SWT memerintahkan para ulama sebagai para pemimpin negeri kita, untuk memimpin perjuangan tersebut. Ini adalah kenyataan sejarah yang tidak dapat kita pungkiri sama sekali. Jika para ulama mundur dari posisi ini, Indonesia akan kehilangan dua hal sekaligus. Pertama, kita harus menggagalkan rencana kita sendiri untuk memiliki negara yang kuat dan bangsa yang jaya. Kedua, peranan ulama dalam kehidupan bangsa, juga akan terkena akibat dari sikap tidak berani terus berjuang. Artinya, inilah kesempatan satu-satunya bagi para ulama untuk menengakkan demokrasi, yang selanjutnya akan menumbuhkan kekuatan negara dan kejayaan bangsa dan negara ini. Memang ada ulama berpandangan lain, namun penulis yakin dalam garis besarnya para ulama NU-PKB tetap berada dijalur kehidupan bangsa, dari kemerdekaan hingga ke tahap keadilan dan kemakmuran bagi bangsa secara keseluruhan. Memang mudah dikatakan, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan, bukan? 

Sukabumi, 23 April 2004