Pers Internasional dan Pemilu

Oleh: Abdurrahman Wahid

Pemilu legislatif tahun 2004  telah berlangsung pada tanggal 5 April yang lalu. Berbagai reaksi telah dinyatakan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga-lembaga survey luar negeri telah membuat pernyataan. Bahkan “Tim pemantau masyarakat Eropa” (atau Masyarakat Ekonomi Eropa/MEE) menyatakan pemilu telah berlangsung 80-85% jujur. Mengapakah dunia Internasional, termasuk persnya mengeluarkan reaksi seperti itu, seperti yang didengarkan penulis dari berbagai siaran Radio Luar Negeri? Apakah mereka tidak tahu, banyak terjadi pelanggaran demi pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun ini?. Di manakah kejelian mereka seperti yang biasanya terlihat, dalam masalah-masalah “dalam negeri” seperti HAM, KKN dan sebagainya? Kelanjutan sikap menganggap gampang “penyelewengan-penyelewengan” dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, tahun ini, ternyata bersambung pada sikap menyalahkan penolakan hasil-hasil pemilu itu oleh ‘segelintir” orang, lalu terjadi secara alami.

Ini tidak mengherankan, kalau kita ketahui bahwa pers Internasional berpegang kepada sebuah”ketentuan” yang digariskan oleh beberapa negara besar. “Ketentuan” tersebut adalah  kegembiraan melihat kelompok-kelompok Islam yang militan, katakanlah para teroris, dinyatakan kalah dalam pemilu tersebut. Tidak dipahami, bahwa ukuran tersebut masih kurang, yaitu tentang ‘kebersihan pemilu”. Keinginan besar dari beberapa pemerintahan, terutama pemerintahan AS agar para teroris dan kawan-kawan tidak memenangkan pemilu, akhirnya mengakibatkan distorsi yang sudah sering kita lihat dalam pergaulan Internasional. Mantan mendiang Presiden Ngo Dinh Dien dari Vietnam Selatan, dilihat sebagai “tokoh demokrasi “ oleh Amerika Serikat sebelum tahun 1975. Waktu itu dilupakan bahwa  ia telah melanggar HAM dan melakukan korupsi besar-besaran.

Demikian pula halnya, pemilu legislatif 2004. Di negeri kita sendiri karena Euphoria akan kemenangan golongan anti teroris dilupakan orang bahwa Komite Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan kecurangan-kecurangan dalam skala sangat besar untuk kepentingan sebuah peserta pemilu itu sendiri. Ke-19 parpol yang menerima dan kemudian melaporkan kecurangan-kecurangan itu kepada KPU pada akhirnya melakukan pemungutan suara dengan hasil akulumasi atas kecurangan-kecurangan tersebut. Itupun tidak ditanggapi oleh KPU. Jika diikuti jalan pikiran mereka, kita harus membawa masalahnya kepada Mahkamah Konstitusi, dengan adanya bahaya berikut: jika melihat bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah jelas akan menyatakan pemilu akan berjalan tidak sah. Ini berarti, tidak ada lagi ruang untuk negosiasi, sedangkan kita tahu bahwa pemilu yang demokratis tidak dapat ditegakkan sekaligus di negeri kita.

Karena itu, sebagian besar dari parpol-parpol peserta pemilu itu menyatakan penolakan mereka atas hasil-hasil yang dicapai. Ini berarti, penolakan itu sendiri adalah alat penawar “bargaining point” untuk meminta pergantian Ketua, Wakil Ketua dan Sekjen KPU itu melalui “proses yang wajar”. Ini diperlukan, untuk menjamin agar pemilu yang akan datang mempunyai nilai demokratis sendiri yang menjamin agar supaya berlangsung proses demokratisasi politik di negeri kita. Kalau hal tersebut di lewatkan tahun ini, jelas di kemudian hari pemilu kita tidak akan dapat berlangsung secara demokratis. Adapun penolakan atau penerimaan atas hasil-hasil pemilu legislatif itu, dapat dinegosiasikan lebih jauh. Inilah  yang tidak dapat dilihat oleh pers Internasional dan negara-negara sahabat kita.

Kalau melihat korelasi keadaan seperti itu, kita tidak dapat langsung menyalahkan pers Internasional atas pandangan-pandangan dan tinjauan-tinjauan yang mereka lakukan terhadap hasil-hasil pemilu legislatif kita tahun ini. Kita tidak boleh marah kepada mereka, lebih-lebih lagi terhadap beberapa negara sahabat yang mendasarkan kebijakan mereka atas pandangan-pandangan pers Internasional itu. Paling jauh, yang dapat kita lakukan adalah mendudukan perkara pada keadaan yang sebenarnya. Kita tidak  boleh dipengaruhi emosi kita sendiri dalam hal ini, karena itu akan membuat persoalan lebih  ruwet dan kompleks lagi. Kita harus tenang menghadapi  kenyataan yang berlangsung dengan tujuan menegakkan demokrasi melalui proses pemilu.

Hal ini akan berlangsung sangat lama, mungkin berpuluh-puluh tahun dan semuanya harus dilakukan sedemikian rupa tanpa emosi dan dengan kepala dingin. Karenanya “kesalah-pahaman” yang terjadi di antara kita dan pers Internasional ini harus dikelola dengan baik. Tulisan  ini dimaksudkan untuk itu, sehingga “nadanya” bersifat penjelasan dan tidak menuduh siapa-siapa. Sikap seperti ini harus kita kembangkan lebih jauh di masa-masa yang akan datang. Kalaupun ada pandangan dan penilaian yang negatif terhadap keadaan kita harus dibatasi pada hal-hal itu saja, dan tidak ada gunanya untuk melihatnya sebagai ‘kesengajaan umum” dari sesuatu bangsa atas bangsa kita.  Jika perinsip ini dapat dipegang teguh, kita dapat berbeda pandangan dan penilaian dari pers Internasional, tanpa harus “bertengkar” dengannya. Prinsip inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, sebagaimana rumusan masa lampau.

Cara inilah yang oleh penulis dianggap sebagai pemecahan bagi hubungan kita dengan pers Intenasional. Kita tidak dapat memaksakan kehendak kepada mereka, dan mereka pun tidak dapat melakukan hal itu kepada kita. Kenyataan yang sebenarnya sederhana inilah, yang harus kita pegang teguh. Tanpa  ada pedoman seperti itu mudah sekali kita terjerumus ke dalam sikap mencurigai orang lain, seperti kecurigaan pemerintah kita atas dasar nasional yang sempit, atas motif-motif pihak Australia terhadap negara kita, sekitar dua-tiga tahun yang lampau. Kedewasaan kita sebagai bangsa dalam tata hubungan Internasional, dengan negara-negara lain, haruslah didasarkan kepada prinsip-prinsip yang tidak merugikan siapapun. Digabungkan dengan kewaspadaan kita sebagai bangsa dalam menjaga kepentingan nasional, mengharuskan kita untuk berhati-hati dalam menilai hubungan kita sendiri dengan pers Internasional.

Harry  S. Trumann  menyatakan dalam otobiografinya, bahwa pekerjaan utama seorang Presiden AS adalah “membujuk/persuasi orang agar melakukan sesuatu, yang jika ia berpikir rasional, akan dilakukannya tanpa bujukan/persuasi tersebut”. Pengamatan demikian jeli dari mantan Presiden AS itu, sebenarnya berlaku juga bagi hubungan kita dengan pers Internasional. Mungkin perlu  ada sedikit perubahan yaitu penjelasan akan perlunya kita menekankan kepentingan nasional dalam mengembangkan hubungan baik dengan pers Internasional. Hanya dengan cara demikianlah kita akan mampu mengembangkan hubungan baik dengan pers Internasional tanpa mengorbankan   kepentingan nasional kita sendiri. Jika kita berpegang teguh, dan dengan sendirinya melaksanakan prinsip ini dalam hubungan dengan pers Internasional, akan membuat kita mengerti mereka, tanpa mengorbankan kepentingan nasional kita.

Dengan sikap positif seperti ini, pandangan dan penilaian pers Internasional atas hasil-hasil pemilu legislatif kita kali ini, dapat dikembangkan untuk menjadi pandangan dan penilaian yang lebih obyektif. Hal ini kita utamakan, karena kepentingan nasional kita menghendaki hal itu. Tidak ada gunanya kita bersikap negatif dalam hal ini, karena bukankah adagium yang pepuler menyatakan “kalau ada anjing menggigit orang, itu bukanlah berita; yang harus diperlakukan sebagai berita, adalah; kejadian orang menggigit anjing”. Kita harus berpegang teguh kepada prinsip yang demikian sederhana. Tetapi ini mudah dikatakan, namun sulit dilakukan, bukan?

Jakarta, 15 April 2004