PKB, KPU dan Pemilu

Oleh: Abdurrahman Wahid

Semangat reformasi yang dulu menggerakkan para mahasiswa pada tahun 1998 untuk “bergerak” menumbangkan pemerintahan Orde Baru, lima tahun kemudian tampak seperti sebuah perjuangan yang kehilangan momentum. Para mahasiswa dan intelektual yang tergabung dalam gerakan reformasi  kini tinggal termanggu menyaksikan bertapa reformasi yang berarti demokratisasi, sedikit demi sedikit “dicuri” oleh parpol yang menguasai DPR dan MPR di Senayan. Reformasi telah berubah arah tidak lagi berarti demokratisasi, sebuah proses yang semakin lama semakin kabur pengertianya. Reformasi akhirnya menjadi serangkaian perubahan dalam sistem politik kita untuk kepentingan parpol-parpol yang berkuasa dan cenderung digunakan untuk membela mereka yang berkuasa.

Sementar kita lihat sekarang, bagaimana pemilihan umum menjalani persiapan-persiapan yang sangat menyedihkan. Komite Pemilihan Umum (KPU) sekarang ribut dengan persoalan-persoalan teknis seperti sampai atau tidaknya alat-alat pemilu itu sendiri ke daerah tepat pada waktunya. Demikian juga KKN bukan hanya sudah “menghinggapi” lembaga itu, melainkan dianggap sebagai “kewajaran” dalam kegiatannya sehari-hari. Dengan kata lain, KPU yang kemudian harus tunduk kepada kepentingan birokrasi pemerintahan (Departemen Dalam Negeri) semakin lama semakin tampak “warna aslinya”. Pada suatu ketika nanti, akan ada orang yang melakukan penelitian tentang bagaimana birokrasi Indonesia dan  “mengungkap” KPU sebagai bagian dari sebuah sistem yang korup.

Penilaian ini ini baru berdasarkan jika Ketua KPU tidak meminta pemerintah untuk mengundurkan pelaksanaan pemilu, baik secara keseluruhan maupun sebagian saja. Tapi  jika Ketua KPU meminta hal itu dan menjadi keputusan bersama antara KPU pihak eksekutif dan pihak legislatif, yang berati permasalahan pemilu dipecahkan secara otoriter atau tidak melalui jalur hukum, maka akan lengkaplah proses “pembodohan” rakyat. Kejadian ini adalah proses politisasi pemilu, sama halnya dengan proses pelengseran penulis dari jabatan Presiden tahun 2001. Waktu itu Pansus yang sebelumnya bertindak dengan alasan legal, berarti sebuah proses hukum, kemudian menjadi sebuah proses politik dengan memanggil Sidang Istimewa MPR. Penulis memilih untuk tidak berkonfrontasi dengan MPR dalam hal ini, karena tidak ada jabatan negara setinggi apapun layak dipertahankan dengan tetesan darah manusia Indonesia. Padahal masalah-masalah tersebut akan terselesaikan dalam pemilu, yang sekarang terancam diundurkan.

Karena itulah, dalam setiap kampanye penulis senantiasa menekankan perlunya demokratisasi sebagai sasaran pemilu, dengan kedaulatan hukum dengan perlakuan yang sama kepada semua warga negara dihadapan undang-undang sebagai intinya. Tetapi “ajakan” penulis ini tidak pernah dipantulkan/disiarkan media nasional. Padahal pada waktu yang bersamaan selalu digambarkan semua peserta pemilu termasuk penulis tidak membawakan masalah-masalah pokok bagi bangsa ini melainkan hanya bernyanyi-nyanyi dan memberikan hiburan belaka. Dalam pemikiran kaum intelektual,  akibat kurangnya penyiaran pendapat penulis yang mendasar dan penciptaan gambar di media massa,  seolah-olah peserta pemilu hanya membawakan hiburan belaka. Keadaan in tidak berdiri sendiri, tentu ada pihak-pihak yang merancangnya dan ada pihak yang melaksanakannya secara konsisten.

Kerancuan ini ditambah pula oleh “perundingan” antara DPR dan KPU untuk mencari “payung hukum” bagi penundaan pemilu di beberapa tempat. Payung itu didapatkan dengan mengeluarkan sebuah Perpu (Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang). Penulis menggariskan kepada DPP PKB,  agar supaya FKB di DPR-RI tidak menyetujui dikeluarkannya Perpu itu, walaupun itu adalah hak Presiden. Tapi tersirat dalam aturan main yang ada bahwa Perpu itu kemudian harus diundangkan, dan hanya dapat dilakukan oleh DPR-RI. Kalau pada saat itu cukup keras perlawanan terhadapnya, maka Perpu itu tidak dapat dijadikan Undang-undang, alias percuma saja dibuat. Kalau hal itu terjadi maka hak hidup KPU pun akan hilang, berarti ia diganti oleh KPU lain. Setiap orang tahu, bahwa sebenarnya direncanakan untuk menjadi Ketua KPU adalah Mulyanah W. Kusumah, tetapi ketika dilakukan pemilihan Ketua KPU, dengan menggunakan dukungan politik penguasa, Nazarudin Samsudin yang notabene adalah penulis buku Megawati dan Soeharto pada akhir masa pemerintahan Orde Baru) berhasil menduduki jabatan tersebut.

Karena ini berkenaan dengan masa depan bangsa kita, yaitu bahwa menurut UU 12/2003 penundaan pemilu dapat ditunda hanya karena kekuasaan Allah belaka (gempa bumi, malapetaka, dan huru-hara) maka tambahan Perpu dengan menyatakan bahwa penyampaian logistik yang terlambat juga dapat menunda pelaksanaan pemilu, penulis berpendapat Perpu itu sendiri harus ditolak. Karena keterlambatan logistik menunjukkan kebodohan KPU, yang kita tahu penuh dengan KKN dan tidak selayaknya menjadi penyelenggaraan pemilu kita kali ini. Apalagi A.S telah memberikan bantuan sebesar lebih dari 24 juta dollar A.S, sedangkan permintaan Perpu itu hanya dilakukan sehari setelah Duta Besar A.S menyerahkan seluruh uang yang dijanjikan itu kepada pemerintan RI.

Perbuatan yang dilakukan Ketua KPU itu adalah untuk menyelematkan diri dari tudingan orang banyak. Ini berarti ia mengorbankan bangsa dan negara untuk kepentingan pribadi belaka. Karenanya, penulis mengajukan hal-hal berikut. Perpu itu harus dirundingkan rencananya oleh 4 pihak, bukannya hanya 3 pihak saja seperti sekarang ini. Pihak keempat adalah partai-partai politik yang berjumlah 24 buah yang disyahkan untuk mengikuti pemilu legislatif oleh KPU sendiri hasil persetujuan itu baru di Kepres-kan (Keputusan Presiden) oleh Presiden. Lebih baik  lagi, kalau KPU yang ada sekarang dibubarkan dan diganti dengan KPU yang baru, yang harus bersih dari KKN. KPU hanyalah sebuah alat kenegaraan saja, karena itu harus tunduk kepada hukum yang pelaksananya adalah Polri dan Kejaksaan Agung. Karenanya, ia bukanlah sesuatu yang sakral seperti kitab suci yang tidak dapat dikutik-kutik lagi.

Sikap penulis itu ditambah dengan pandangan realistis tentang kehidupan. Agar supaya pemilu dapat berlangsung, memang mau tidak mau tidak mau pelaksanaan pemilu itu sendiri harus ditunda. Dan untuk melakukan penundaan, diperlukan sebuah Perpu untuk itu, namun kedua hal harus dipenuhi dalam hal ini. Pertama, Perpu itu harus merupakan keputusan bersama pihak eksekutif, pihak legislatif, parpol-parpol yang 24 buah dan KPU sendiri. Syarat kedua, bahwa KPU harus mengakui kesalahan/ ketidakmampuan menyerahkan logistik kepada TPS-TPS pada waktu yang telah ditetapkan oleh UU No. 12/2003 (yaitu jam 24.00 tanggal 26 maret 2004). Hanya dengan cara demikian, kita dapat melaksanakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu legislatif.

PKB banyak di dzalimi oleh berbagai pihak, langsung atau tidak dalam pemilu kali ini, yang antara lain juga dilakukan oleh KPU. Tetapi ini tidak membuat penulis geram dan bersikap marah terhadap badan tersebut, karena penulis menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses transisi menuju demokrasi yang sebenarnya. Namun dalam hal-hal yang bersifat prinsipil, seperti arogansi KPU untuk tidak mengakui kesalahan dan minta maaf terbuka kepada bangsa, tidak dapat dibiarkan. Harus ada sebuah pihak, yang dengan terbuka melakukan itu. PKB akan terus mengikuti pemilu legislatif dan menetapkan calon Presidennya (yaitu penulis sendiri), sebagai bagian dari sebuah proses politik yang besar untuk menuju demokrasi yang sebenarnya. Memang mudah dikatakan berjuang untuk demokratisasi, tapi sulit dilakukan, bukan?  

Jakarta, 31 Maret 2004

Sumber: Duta Masyarakat