Siapa yang Bersalah?

Oleh: Abdurrahman Wahid

Komite Pemilihan Umum (KPU) dalam pandangan penulis melakukan dengan sengaja dual hal yang sebenarnya bertentangan UUD 1945. Ini tentu adalah pendapat pribadi penulis, dan orang lain dapat saja mengajukan pandangan yang berbeda. Negara kita adalah negara hukum, sehingga setiap pihak dapat saja menyampaikan pendapat, terserah kepada rakyat untuk menilainya dalam jangka panjang. Alat untuk itu adalah melalui pemilihan umum; yaitu adalah penciptaan secara demokratis pihak yang berkuasa. Presiden Bush di Amerika Serikat adalah contoh terbaik yang dapat dikemukakan saat ini. Walaupun dalam pendapat umum ia dikalahkan, tapi karena terpilih 4 tahun untuk berkuasa di Gedung Putih. Karenanya, wewenangnya mengambil keputusan hanya dapat disanggah secara politis melalui hasil pemilu bulan November yang akan datang. Kita tidak tahu, upaya menolak keputusannya secara politis akan dibenarkan atau ditolak oleh rakyat AS sendiri. 

Karena “kelemahan” Presiden kita saat ini, Megawati Soekarnoputri maka lembaga yang sebenarnya tidak dapat memutuskan, telah “menggunakan kesempatan” untuk menentukan pendapat sendiri yang sangat penting bagi proses yang kita ingini bersama: demokratisasi. Untuk itu, tidak segan KPU melanggar konstitusi, seperti halnya MPR yang mengadakan Sidang Istimewa yang diselenggarakan bulan Juli 2001 yang dipersoalkan adalah membelokkan sebuah proses hukum/legal menjadi proses politik, karena tidak menemukan pembenaran atas tuduhan-tuduhan yang mereka buat, dan mereka periksa melalui dua buah Pansus. Ketika penulis mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung pengalihan seperti itu bertentangankah atau tidak dengan konstitusi, tidak ada jawaban dari Mahkamah Agung hingga hari ini. Terlepaslah apa kata sejarah dari keadaan kita ini,  di kemudian hari akan terjadi “koreksi” atas hal itu. 

Sekarang ini, terjadi lagi apa yang oleh penulis dianggap sebagai penyimpangan dari konstitusi oleh KPU. Bentuknya sederhana saja. Pertama, KPU dalam skala besar telah gagal menjamin sebuah pemilu yang jujur dan adil. Dimulai dari registrasi/pendaftaran pemilihan yang kacau balau, dengan akibat lebih 30 juta orang (sekitar 25%) pemilih tidak dapat menggunakan suara mereka, yang anehnya tidak hanya dari satu partai politik peserta pemilu saja. Selebihnya yaitu sekitar 20 juta orang memang tidak didaftarkan oleh hal-hal yang bersifat teknis, dan ini dapat dimasukan ke dalam kecerobohan kerja KPU. Kedua, dalam pemberian suara/pencoblosan, juga terjadi keanehan-keanehan yang menguntungkan pihak yang penulis sebut di atas. Ketiga, sikap berpihak dan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak peserta pemilu di atas, yang seharusnya tidak sesuai dengan perolehan hasil yang didapatnya. 

Proses penghitungan suara baik di TPS, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Propinsi maupun di pusat jelas-jelas menunjukkan pemihakan. Jika ini dibiarkan matilah demokrasi di negeri kita, dan penulis tidak tahu lagi kapan ia akan dapat bangkit lagi di bumi ini. Campur tangan dari kalangan yang sekarang menikmati kekusaan harus dilawan dengan sikap yang bijaksana, namun berisikan pula ketegasan sikap untuk menegakkan demokrasi di negeri kita. Alternatifnya memang sangat berat yaitu demokrasi, karena keadaan kita sangat lemah dan “dikuasai” secara politis oleh negara-negara lain, terutama negara-negara Adi Kuasa. Hal ini seperti Hugo Chavez di Venezuela, ia adalah putra mayoritas bangsa (Indian) pertama yang menjadi Presiden di Amerika Latin. Segera ia diganggu oleh semua pihak termasuk pihak luar negeri, yang ingin mempertahankan demokrasi Oligarchi yang mementingkan kepentingan orang-orang keturunan Eropa.  

Sejarah memang sering menunjukkan bahwa mayoritas orang kebanyakan dipakai namanya, termasuk nama demokrasi, oleh kaum elit politik melalui berbagai jalan Seolah-olah hal itu berjalan di sebuah negeri dengan tenang dan aman. Hal itu tampak dalam sejarah kita yang tidak begitu panjang di masa pemerintahan Orde Baru yang berkali-kali melakukan pemilu yang tidak demokratis. Akibatnya. “demokrasi semu” seperti itu membuat mayarakat kita kehilangan kemampuan untuk menjadi bangsa yang benar-benar kuat dan maju. Setelah dininabobokan selama tiga dasawarsa oleh pemerintahan Orde Baru, kita ketahui sekarang bahwa betapa melarat, bodoh dan tertinggalnya kita sebagai bangsa diantara berbagai bangsa pendiri ASEAN. Indikator apapun yang kita gunakan akan menunjukkan hal itu, yang hanya diakui belakangan ini saja. 

Akibat dari keterbelakangan dan ketertinggalan itu, membuat kita semakin parah dalam percaturan-percaturan internasional. Negeri kecil seperti Singapura memiliki lebih dari 100 hak paten Internasional atas produk-produk yang terbuat dari rotan, walaupun tidak memiliki satu hektarpun kebun rotan. Sebaliknya, dengan ribuan hektar kebun rotan, kita tidak punya hak paten satupun. Tidak heranlah, jika kita lalu menjadi bangsa pengemis yang tertinggal dalam segala hal. Benarlah kata Bung Karno: Indonesia adalah bangsa kuli. Sungguh merupakan alur sejarah yang pahit, padahal kita sebenarnya memiliki kemampuan menjadi bangsa yang adil dan makmur. Karena tidak demokratis, kita belum mampu mengejar ketertinggalan yang kita alami, bahkan masa depannya menjadi lebih gelap dari itu. 

Karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita, selain menciptakan kehidupan demokratis negeri kita. Untuk itu, kebangkitan politik dari kita semua diharapkan untuk menciptakan masyarakat demokratis itu. Betapa menariknya sekalipun, pemikiran mempertahankan status quo adalah pemikiran sangat berbahaya karena itu berarti sikap eksklusif, yang dalam jangka panjang justru memandulkan setiap upaya demokratisasi. Ini tentu bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Kedaulatan hukum dan persamaan perlakuan terhadap sesama warga negara di muka undang-undang, merupakan bagian yang tidak boleh tidak, harus menjadi ukuran demokrasi atau tidaknya sebuah negara atau bangsa. Karenanya, perjuangan kearah itu harus diteruskan apapun tantangannya. 

Untuk mewujudkan demokrasi secara bersungguh-sungguh, kita tidak boleh sekejappun lengah akan hambatan dan rintangan dari mereka yang ingin mempertahankan status quo. Dengan kata lain, upaya mewujudkan demokrasi tidak bisa demikian saja dihentikan oleh siapapun yang ingin mempertahankan status quo. Karenanya, kita harus berani menggunakan segala kemampuan yang ada untuk membuat demokrasi berjalan maju secara penuh, walaupun dengan langkah tertatih-tatih. Maklumlah, kita sedang berada dalam tahap belajar, termasuk belajar berdemokrasi. Hal-hal yang benar kita teruskan di masa depan sedangkan hal-hal yang salah harus kita perbaiki dan koreksi dengan tepat. Memang tidak mudah melakukan hal itu, namun ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditawar lagi. Mudah mengatakannya, namun sulit melaksanakannya, bukan?

Sukabumi, 24 April 2004