Sukhoi dan Pertahanan Kita

Oleh: Abdurrahman Wahid

Ketika peluncuran buku biografi dan situs pribadi versi Inggris penulis di hotel Borobudur baru-baru ini, ada tanggapan yang dikemukakan dari kalangan intern TNI (Tentara Nasional Indonesia) maupun dari luar. Dalam sambutannya atas biografi penulis yang ditulis oleh Greg Barton, Letjen (purn) TNI Agus Widjojo mengemukakan adanya informasi, bahwa penulis sebagai Presiden pada waktu itu akan mengangkat Agus Wirahadikusumah sebagai KASAD, ini menimbulkan reaksi di kalangan TNI-AD.  Kemudian penulis dalam sambutannya menyatakan, hal itu sebagai missinformasi. Dalam kenyataan, memang Presiden justru mengangkat bapak Tyasno Sudarto sebagai KSAD.  Karena penulis beranggapan, Agus Wirahadikusumah memang berpikiran maju, tetapi “terlalu maju” bagi kawan-kawannya dalam TNI-AD. 

Penulis menyatakan dalam acara itu, bahwa adalah menyedihkan kalau TNI mengambil keputusan berdasarkan informasi yang salah. Sekarangpun hal seperti itu akan terjadi lagi. Penulis ditanya dari luar kalangan TNI, apakah dasar-dasar pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia? Pertanyaan yang diajukan wartawan dalam konferensi pers tersebut, penulis jawab tak pernah sebagai Presiden negeri ini, pembelian Sukhoi itu di bicarakan dalam Sidang Kabinet. Seorang wartawan mengatakan, bahwa pembelian itu dilakukan sekarang sebagai lanjutan keputusan dalam kabinet penulis, maka spontan penulis menjawab itu adalah kebohongan besar. Dalam pemerintahan penulis, tidak pernah hal itu dibicarakan dalam Sidang Kabinet maupun diputuskan pemerintah untuk melakukannya. 

Menteri Pertahanan Prof. Dr. Mahfud , MD kala itu melaporkan kepada penulis, dalam lingkungan Departemen Pertahanan dicapai kesimpulan, bahwa secara teknis pembelian Sukhoi tidak dapat dilakukan. Atas dasar kesimpulan teknis itu, penulis meminta hal itu tidak dibicarakan lagi. Artinya kualifikasi teknis itulah yang menjadi ukuran satu-satunya dalam pembelian alat-alat pertahanan kita. Kalau sekarang ada pemikiran pembelian pesawat Sukhoi maka dasarnya adalah pertimbangan politis, bukannya teknis. Mengenai harga jika dianggap Sukhoi lebih murah maka penulis sering beranggapan pertahanan negara kita harus dijaga , betapa mahalnya sekalipun harga yang harus dikeluarkan untuk itu. 

***** 

Dalam sebuah kunjungaan ke kompleks KOSTRAD di Cilodong, penulis diminta naik dalam panzer/ Personel carier (kendaraan berlapis baja). Penulis sebagai Presiden bertanya, kendaraan itu buatan mana dan tahun berapa? Ketika dijawab kendaraan ini buatan Perret dari Inggris tahun 1950 penulis tidak habis pikir. Begitu juga, ketika penulis mengunjungi kompleks Korps Marinir (AL), penulis mendapatkan keterangan tank-tank amphibi kita adalah buatan Rusia tahun-tahun 1960-an. Penulis spontan menjawab, kita harus membeli tank-tank amphibi baru bagi pertahanan kita di masa depan. Dalam anggapan penulis, betapa mahalnya sekalipun pertahanan kita harus dibiayai demi keutuhan teritorial negara kita. 

Penulis tetap beranggapan demikian, karena hal itu adalah keharusan mutlak bagi kita semua. Keseluruhan pemikiran kita sebagai bangsa, haruslah diabdikan kepada kepentingan negara dan bangsa bukanya ambisi politik perorangan maupun kepentingan komersial siapapun. Karena itu, dalam masa 20 bulan sebagai Presiden, penulis melakukan perjalanan ke luar negeri sebanyak delapan puluh kali alias rata-rata 4 negara tiap bulan. Tujuan utamanya bukanlah untuk berbelanja ataupun melancong -toh penulis tidak dapat melihat negara yang dikunjungi. Melainkan untuk meminta dunia internasional menghargai keutuhan teritorial kita sebagai bangsa dan negara. 

Karena itu, sampai hari inipun penulis tidak dapat menyetujui pembelian pesawat terbang pemburu militer di luar F-16 dan F-15, hingga ada pesawat lain yang memiliki kualifikasi teknis kedua jenis pesawat militer tersebut. Sebuah keputusan salah tanpa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis di atas, akan membawa kita kepada kesulitan-kesulitan di masa depan. Apapun baiknya pertimbangan-pertimbangan politis yang akan digunakan dalam pembelian pesawat-pesawat Sukhoi, akan selalu dikalahkan oleh pertimbangan-pertimbangan teknis. Demi keselamatan bangsa dan negara kita, prinsip ini harus selalu dipegang teguh oleh kita semua, dan pemerintahan apapun harus tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian dapat dilakukan pengambilan keputusan yang benar. 

***** 

Atas pertimbangan keselamatan negara dan bangsa itu, penulis beranggapan bahwa pulau Biak di Irian Jaya harus dijadikan Pangkalan Udara Utama (Lanuma) untuk Indonesia bagian Timur, di samping Lanuma Iswahyudi di Maospati, Madiun. Hal ini dibenarkan dalam kenyataan sekarang TNI AU membentuk dua buah gugus operasi untuk negara kita, yaitu komando operasi bagian Indonesia Timur dan komando operasi Indonesia Barat, walaupun masih tetap menggunakan sebuah pangkalan udara utama saja yaitu Lanuma Iswahyudi. Ini maksudnya, jika nanti Angkatan Udara mempunyai anggaran cukup besar, maka akan didirikan lagi sebuah Lanuma di kawasan Indonesia Timur. 

Demikian juga pikiran kita tentang pembinaan Angkatan Laut juga harus mengalami perubahan. Jika sekarang kita memiliki dua armada, yaitu Armada Barat dan Armada Timur, haruslah dari sekarang dikembangkan pemikiran tentang Armada Tengah, di samping kedua Armada di atas. Armada Barat berpangkalan di kepulauan Riau, Armada Tengah berpangkalan di Bitung (Sulawesi Utara) dan Armada Timur di Kawasan Maluku. Dilengkapi dengan pesawat angkut berukuran sedang (beserta lapangan-lapangan udaranya) dan helikopter untuk membawa dengan cepat satuan-satuan tempur ke daerah-daerah konflik. 

Pertimbangan-pertimbangan militer di atas, memang penting untuk dikembangkan lebih jauh. Bahan-bahan pertimbangan hendaknya bersifat teknis belaka dan diajukan oleh masing-masing angkatan. Jadi pertimbangan-pertimbangan politis maupun kepentingan komersial siapapun haruslah ditolak dengan cara halus -apalagi kalau hal itu menyangkut mark-up- atas pembelian peralatan militer kita. 

Lebih jelasnya adalah menolak  munculnya watak materialistik dan pertimbangan militerisme dalam mengambil keputusan, namun bukannya penoplakan terhadap institusi/lembaga militer. Bagaimanapun juga kita memerlukan TNI yang kuat, untuk kepentingan pertahanan negara dan bangsa kita. Mudah dikatakan, namun sulit dilaksanakan.

Sinar Harapan; Jakarta, 6 Juli 2003