TNI dan Demokratisasi

Oleh: Abdurrahman Wahid

Selama lebih dari 30 tahun TNI pernah berkuasa di negeri ini. Wajarlah kalau sekarang kecurigaan selalu diarahkan kepadanya. Segala macam hal yang menunjukkan pada melemahnya pemerintahan dan tereduksinya kebebasan bagi masyarakat sipil (civil society), selalu dianggap sebagai  “upaya TNI” untuk berkuasa kembali. Dalam hal ini, penulis berpendapat hendaknya kita berhati-hati dengan tidak melakukan generalisasi atas TNI sebagai lembaga. Memang ada oknum yang mengejar ambisi pribadi, seperti memandang peranan TNI dalam politik sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup bangsa ini. Namun kenyataannya, peranan seperti itu tidak akan pernah bisa. Karena struktur serta hirarki TNI sendiri, yang bertopang atas ketundukan mutlak kepada atasan, tidak menungkinkan TNI untuk berperan demokratis tanpa kehadiran pihak sipil dalam pengendalian keadaan. Oleh karena itulah demokratisasi itu sendiri haruslah dilakukan bangsa ini bersama, termasuk ditopang oleh kemauan TNI sebagai institusi.

Penulis lahir dilingkungan orang-orang militer. Paman penulis, KH. A. Chaliq Hasyim sudah menjadi Mayor Jendral di Divisi Brawijaya sejak tahun 1948. Ia adalah salah seorang pendiri BRANI (Barisan Rakyat Nasionalis Indonesia), yang menjadi cikal-bakal jaringan lembaga intel kita. Seperti diceritakan Almarhum Yono Suwoyo yang juga Mayor Jendral TNI, ia pula yang membebaskan kota Madiun dari tangan Partai Komunis Indonesia (PKI) -terlepas dari klaim Divisi Siliwangi bahwa merekalah yang membebaskan kota tersebut.- Banyak saudara penulis lainnya dari kalangan militer, seperti ajudan Ayah penulis di masa gerilya melawan Belanda adalah seorang warga Brimob, bernama Sukirno, sekarang purnawirawan perwira pertama  Polri di Surabaya.

Sementara itu ayah penulis sendiri juga dekat dengan kalangan militer. Beliau adalah penasehat Panglima Besar  Soedirman, -yang dalam paruh kedua tahun 40-an mempunyai 2 orang penasehat, yaitu Ayah penulis sebagai penasehat sosial-politik dan penasehat militer Sekarmadji Kartosuwiryo. Panglima Besar Soedirman mematuhi perjanjian Renville, yang mengharuskan Republik Indonesia menarik tentara dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kemudian beliau memerintahkan Kartosuwiryo membentuk Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), guna mengisi kekosongan itu. Namun akhirnya setelah Kartosuwiryo gagal merebut jabatan Gubernur Jawa Barat dan menggunakan DI/TII untuk memberontak, barulah ia menjadi musuh negara ini. Lagi-lagi kisah individu yang kalah bersaing lalu memberontak kepada negara, sama dengan warga TNI individual yang menggangap kaum militer paling berhak mengendalikan negara.

Menurut seorang purnawirawan perwira tinggi TNI ada beberapa doktrin yang dikembangkan ABRI (sekarang TNI) yang memerlukan koreksi, karena didalamya ada dominasi kaum militer atas pihak sipil. Bahkan kini pun masih cukup banyak kaum militer yang beranggapan mereka lebih baik daripada pihak sipil. Ini jelas merupakan pandangan individual, karena TNI sendiri sebagai institusi telah menerima dihapusnya Fraksi TNI-Polri dari DPR-RI tahun 2004 dan dari MPR-RI tahun 2009. Karena mereka harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar 1945, yang tidak membeda-bedakan golongan manapun, maka dengan sendirinya sebagai institusi mereka harus tunduk kepada proses demokratisasi. Impian beberapa perwira tinggi TNI untuk berkuasa sendiri tidak perlu dikhawatirkan.

*****

Tentu saja pandangan ini adalah pemikiran ideal yang harus dilihat bagaimana pelaksanaan dalam kenyatannya. Peledakan bom dari satu tempat ke tempat lain, menunjukkan adanya keterlibatan langsung atau tidak langsung beberapa orang Perwira Tinggi TNI secara perorangan/individual. Salah satu moivasinya adalah mempertahankan “secara sia-sia” peranan politik TNI dalam lingkungan negara kita. Mereka mencoba menegakkan militerisme (paham serba militer) yang oleh banyak kalangan masyarakat sipil dianggap mencurigakan. Namun masyarakat sipil secara keseluruhan juga mempunyai banyak perbedaan, ada yang berpandangan ideal seperti penulis dan ada yang bersikap curiga kepada TNI.  Hal itu merupakan hal wajar yang menghasilkan sikap teliti dan waspada untuk menjaga keselamatan negara dan bangsa kita.

Memang ada yang berkeberatan atas penampilan para purnawirawan TNI untuk menjadi calon Presiden -Jendral TNI (purn) Wiranto dan Letjen (purn) Prabowo Subianto- melalui konvensi partai Golkar sebentar lagi, dan melihatnya sebagai penampilan ulang militerisme di negeri kita. Tetapi penulis berkeyakinan hal itu merupakan prakarsa pribadi/golongan yang tidak perlu dirisaukan. Sikap ini dianggap gegabah oleh sementara kalangan, namun penulis anggap penting untuk dikemukakan karena menyangkut masa depan negara dan bangsa ini. Masa depanlah yang akan membuktikan benar atau salahnya pandangan di atas. Namun penulis ingin menyatakan kepada kawan-kawan di kalangan militer dan sipil yang berpendirian sama, untuk tidak menggangap pendapat yang mengkhawatirkan munculnya kembali militerisme, sebagai sesuatu yang akan merugikan negeri ini dalam jangka panjang. Selama TNI menjalankan tugas secara professional dan ada kalangan sipil yang berpandangan seperti penulis, selama itu pula kehadiran kaum militer, tanpa militerisme merupakan hal yang wajar-wajar saja. Tentu saja ini berarti bahwa kaum militer juga berhak turut mengatur jalannya pemerintahan, asal tujuan dan sasarannya adalah kesejahteraan rakyat banyak melalui proses demokratisasi. Jenderal George Marshall dan Colin Powel telah membuktikan hal ini di abad modern ini.

*****

Walaupun mengemukakan pandangan yang “tidak mencurigai” peranan politik TNI ini, namun penulis minta kepada kalangan yang “mencurigai” TNI untuk tetap berhati-hati terhadap individu yang ingin menegakkan kembali kekuasaan politik TNI. Sikap tidak mencurigai digabungkan dengan sikap berhati-hati dan waspada akan menjamin tegaknya demokrasi di negeri kita. Di sinilah terletak arti kepemimpinan yang kita harapkan di masa-masa yang akan datang, walaupun pada saat ini justru kepemimpinan itulah yang tidak ada dikalangan pemerintahan kita, karena itu benarlah pengamatan Dr. Syahril ”saat ini kita tidak mempunyai pemimpin, melainkan sekedar penguasa”. Sesuai dengan wataknya kata –kata ini memang tajam, tetapi demikian kenyataannya.

Dengan tulisan ini penulis berharap adanya rasa saling mencurigai antara kawan-kawan TNI dengan pihak sipil itu dapat dikurangi. Biarkan sejarah mengambil kesimpulannya sendiri di masa yang akan datang. Kerja-kerja kongkrit seperti pemilu yang akan datang sangat bergantung kepada timbulnya rasa saling mendukung antara kita. Meskipun ini tidak berarti kita harus lalai dan tidak menerapkan prosedur hukum jika terjadi kesalahan oleh salah satu pihak,  guna menjamin hasil-hasil yang benar-benar jujur. Hanya dengan kejujuranlah pemerintahan yang memenuhi tujuan konstitusi, masyarakat adil dan makmur dapat ditegakkan di negeri ini.

Kompas, RSCM Jakarta, 9 Agustus 2003