“Ukuran Kesetiaan Kita” Sebuah Introspeksi Untuk PKB

Oleh: Abdurrahman Wahid

Akhir-akhir ini ramai dibicarakan orang bahwa PKB dalam pemilihan berbagai kepala daerah telah ditunjuk orang-orang yang bukan berasal dari NU (Nahdlatul ‘Ulama). Bahkan Sekjen PKB sendiri menuduh terang-terangan mengapa yang diangkat menjadi pengurus partai orang-orang yang tidak aktif di dalam lingkungan NU? Bahkan ia menyatakan, bahwa para kader seperi dirinya justru tidak ditetapkan menjadi apa-apa dalam partai tersebut? Ini tentu saja membuka pertanyaan lain: apakah ukuran pengangkatan fungsionaris PKB? Bahkan lebih jauh lagi apakah ukuran kesetiaan kita, yang dalam hal ini tentu kepada NU dan PKB? Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan persoalan ini secara terbuka dimuka umum. Diharapkan dengan demikian masyarakat mengetahui ukuran-ukuran apa yang harus digunakan dalam hal ini.

Pertama penulis tidak pernah mengukur kesetiaan orang berdasarkan bahwa ia atau mereka pernah menjadi pengurus NU, PKB maupun badan-badan otonom di dalamnya. Karena warga NU hanya sedikit menjadi pengurus dan kebanyakan adalah “orang awam” yang bekerja atau bertugas di berbagai bidang. Bahkan ketika mereka menjadi anggota birokrasi, salah satu angkatan dalam TNI maupun Polri,  mereka dilarang menjadi anggota pengurus NU. Ini dapat dimengerti, karena di masa lampau Golkar memang menghendaki “netralitas” warganya dari kepengurusan organisasi-organisasi kemasyarakatan, terutama NU. Kalau penulis berpegang kepada pandangan ini dengan ketat, tentu banyak orang yang tidak akan aktif di NU, berbagai Banom (Badan Otonom) di dalamnya dan PKB.

Bahkan, bagaimana PKB akan dapat diperluas keseluruh daerah di Indonesia jika tidak dibuka untuk organisasi lain di kalangan gerakan Islam maupun Non-Muslim? Begitu juga jika kelompok-kelompok etnis seperti keturunan Tionghoa dan Arab tidak dimasukkan dalam kepengurusan PKB, bagaimana partai itu akan mencakup semua kawasan nasional kita? Karena itu, dengan sengaja penulis menempuh kebijakan partai itu sebagai partai terbuka dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau orang-orang seperti Sekjen PKB tidak dicalonkan untuk jabatan tertentu ini, tentu ada kaitannya dengan perkembangan lain, yang tidak pada tempatnya dikemukakan di sini. Cukuplah kalau dikatakan bahwa seseorang yang berasal dari lingkungan non-NU, dapat saja menjadi fungsionaris PKB.

*****

Keluhan mengenai apa yang dikatakan “bukan kader NU” dalam jajaran kepengurusan PKB, di sampaikan Sekjen PKB kepada berbagai pihak di luar PKB maupun di kalangan fungsionaris PKB di daerah-daerah. Yang dimaksudkan dengan mereka itu adalah orang-orang seperti DR. Alwi Shihab, Prof. DR. Mahfud MD, DR. AS. Hikam dan Drs. Z. Arifin Djunaidi. Sekjen PKB lupa, bahwa ketika ia diangkat menjadi Ketua GP Ansor beberapa tahun lalu juga tidak pernah berkiprah di lingkungan NU melainkan di lingkungan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam).  Namun ia memiliki latar belakang kekeluargaan yang sama dengan mereka itu, yaitu dari keluarga NU di tempat asal masing-masing. Bahkan, beberapa orang seperti Abdul Kahfi juga demikian. –Nama yang penulis sebut belakangan ini memang warga TNI dan Polri yang tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota organisasi kemasyarakatan seperti NU.

Jelaslah dengan demikian, bahwa ada dua prinsip yang digunakan dalam menunjuk para fungsionaris PKB. Karena: pertama, Kesetiaan mereka kepada PKB tidak diukur melalui kepengurusan NU; kedua, mereka memang tidak harus berasal dari lingkungan NU saja,  bahkan tidak dari lingkungan Islam saja sekalipun. Ini penting untuk diingat selalu, kalau kita menginginkan PKB sebagai sebuah partai politik yang mengacu kepada masa depan bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa Republik Indonesia memiliki motto: Bhineka Tunggal Ika, yang mencerminkan adanya persatuan dalam keberagaman. Hanya dengan keberagaman itulah kita mampu membentuk bangsa yang kuat dan besar dimasa depan. Keluhan Sekjen PKB itu berarti ia tidak memahami tempat PKB dalam kehidupan bangsa kita di masa depan.

Bahkan lebih jauh lagi, dengan sikap-sikapnya  serta pandangan-pandangannya dapat dikatakan Sekjen PKB tidak pernah memikirkan masa depan bangsa, melainkan ambisi pribadinya saja. Kalau ia dengan mudah menilai DPP PKB maupun penulis bersikap dan berpandangan, maka ia sendiri pun harus bersedia dinilai orang. Inilah cara yang adil untuk menentukan pandangan kita mengenai segala sesuatu. Terlebih-lebih lagi ia selalu menyatakan bahwa dalam tubuh PKB ada pertentangan antara kaum muda dan kaum tua. Ini jelas menyesatkan, karena tidak ada parpol yang menandingi PKB dalam kegairahan merekrut orang muda. Orang-orang muda seperti: Khofifah Indarparawansa, Muhaimin Iskandar, Ali Masykur Musa, dan Sekjen sendiri adalah orang-orang yang berumur di bawah 40 tahun, namun telah diletakkan/ditugaskan di tempat-tempat yang strategis.

*****

Jelas dari uraian di atas, penulis yang dahulu diserahi para sesepuh NU dan diajak melakukan deklarasi PKB, sejak semula telah menyadari arti penting dari pembinaan tenaga-tenaga muda untuk kepentingan parpol itu sendiri. Karena itu, sebenarnya tidak ada pertentangan antara kelompok muda dan kelompok tua dalam tubuh PKB. Kalau pun terjadi “tabrakan”antar individu dalam ambisi pribadi, itu adalah urusan perorangan yang tidak selayaknya dijadikan masalah antar kaum atau antar kelompok dalam sebuah organisasi. Demikian pula,  adanya kecaman yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi dengan menilai penulis otoriter.  Sebenarnya sebelum mengambil suatu keputusan, penulis telah meminta pendapat dan pandangan dari berbagai lingkungan dalam tubuh PKB. Namun bagaimanapun juga keputusan harus diambil oleh pimpinan yang kuat dan tegas.

Mungkin kasus ini dapat dijadikan pelajaran. Orang tidak akan menyangka keputusan Presiden Bush untuk melakukan serangan atas Iraq. Namun di kalangan warga Partai Republik -dimana Bush menjadi anggota-, pada akhirnya ia yang harus bertanggung jawab atas keputusan itu. Dihujat jika gagal dalam pelaksanaan atau berhasil pada akhirnya. Kata Presiden John F. Kennedy: “Kemenangan milik 100 orang bapak tetapi kekalahan adalah milik seorang anak yatim”. Jika ini kita pegang maka jelaslah bahwa pertentangan yang ada bukanlah bersikap kolektif, melainkan perorangan saja. Karenanya, PKB sebagai lembaga politik tidak boleh terganggu oleh soal-soal kecil seperti itu.

Dan disitulah terletak sasaran PKB: memperjuangan demokratisasi dalam tubuh kehidupan bangsa dimasa yang akan datang. Jadi, ukuran kesetiaan yang utama adalah dukungan terhadap proses demokratisasi dalam kehidupan berbangsa kita di masa yang akan datang. Segala macam pemikiran lain di luar proses demokratisasi haruslah dihindari sejauh mungkin. Kenyataannya justru hal ini yang belum banyak dipahami kalangan dalam PKB, karena mereka sibuk dengan ambisi masing-masing yang  asyik dengan memperjuangkan “calon-calon” kepala daerah yang banyak memberikan “keuntungan” bagi diri mereka, di luar konteks  mencari calon-calon yang dapat diharapkan mendukung proses demokratisasi dimasa yang akan datang.

Seperti halnya sebuah parpol yang kini dikuasai kaum preman. Mereka akan hanya memperjuangkan hal-hal jangka pendek dengan tidak memperdulikan arti mereka bagi masa depan demokratisasi. Namun parpol ini justru akan selalu didukung oleh para fungsionaris preman itu. Memang, kelihatannya mudah menggunankan ukuran demokratisasi dalam berpolitik namun ternyata sangat sulit pelaksanaannya.

Sinar Harapan; Jakarta, 23 Juli 2003