Umat Budha dan Kesadaran Berbangsa

Oleh: K.H. Abdurrahman Wahid

Pengantar ini disampaikan sebagai sambutan atas datangnya Hari Raya Waisak 2547/2003. Semakin hari semakin nyata, bahwa peranan umat Buddha sebagai bagian dari bangsa Indonesia tampak semakin penting, terutama karena mereka banyak yang bergerak di bidang ekonomi dan dunia usaha. Dunia tersebut mengharuskan adanya orientasi yang jelas sebagai umat agar tidak terjadi kehilangan arah secara kolektif. Karena itulah, dalam jumlah penganut yang tidak terlalu besar, namun pengaruh umat Buddha itu sendiri tambah hari tampak semakin besar.

Jacob Oetama, pemimpin utama “Kompas” mengatakan masa depan bangsa kita ditentukan oleh kemampuan mempersatukan diri antara dua kelompok golongan yang berperan besar dalam hidup kita: Kaum Muslimin “mainstream” (mereka yang tidak mendukung terorisme serta tidak menghendaki negara agama di negeri kita) dan kaum pengusaha. Di pihak kaum pengusaha dengan demikian banyak sumber-sumber dan kemampuan teknis yang mereka miliki, siapa lagi yang dimaksud kalau bukan pengusaha Tionghoa, yang umumnya beragama Buddha atau pun Konghucu.

Orang-orang Tionghoa, yang di negeri asal dianggap sebagai perantau (Hoa-Kiauw), di negeri ini menggangap diri dan diterima sebagai warga negara, dan memiliki hak-hak yang sama dengan para warga negara yang lain. Mengapa? Karena mereka lahir di negeri ini dan menjadi warga negara, sehingga sepatutnya mereka juga dikenal sebagai “penduduk asli” seperti yang lain-lain juga. Hanya karena peraturan kolonial yang tertulis sajalah mereka dianggap sebagai “orang Asing Timur” (freedom osterlingen) yang hidup damai dengan penduduk Asli. Yang sangat menyakitkan pengalaman orang-orang seperti John Let atau Oom Fo-De, yang turut angkat senjata memperjuangkan kemerdekaan kita, adalah bukti dari perjuangan mereka mempertahankan kemerdekaan dari serangan Belanda.

Karenanya, menganggap mereka sebagai orang lain adalah kesalahan besar yang harus kita koreksi. Kalaupun ada ikatan dengan tanah leluhur, itu tidak lain hanyalah sesuatu yang bersifat kultural dan historis belaka. Sama dengan orang Minahasa dan orang Minangkabau menggunakan nama-nama barat, seperti Freinch Waworontu dan Emil Salim, yang tidak menjadikan mereka Barat.

Karena itulah, saya selalu melawan anggapan atau penyebutan umat Budha yang sebagian besar dianut oleh suku Tionghoa di sini sebagai “warga keturunan”. Mereka adalah orang Tionghoa sebagaimana halnya ada orang Papua, Orang Aceh, Orang Sunda dan sebagainya. Juga menjadi kerja kita untuk memberikan kerangka gerak yang memadai bagi golongan Buddha, yang merupakan salah sebuah asset (kekayaan) bangsa kita. Pengembangan asset ini haruslah dilakukan dengan kepala dingin, sebagai bagian dari penataan kehidupan nasional secara keseluruhan dalam jangka panjang. 

Kalau nilai-nilai yang diikuti golongan Islam seperti santri ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), orang-orang Katholik oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) dan umat Kristen Protestan oleh Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI), orang-orang Konghucu oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), maka umat Buddha dalam pandangan penulis mengikuti dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut sebagaimana di rumuskan oleh Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), bukannya oleh pihak lain atau perkumpulan orang awam manapun, merekalah yang harus tunduk kepada perkumpulan para agamawan. Hal inilah yang harus kita sadari, baik sebagai aparat pemerintah maupun sebagai warga masyarakat selama hal ini belum terwujud dengan sempurna, maka kehidupan kita sebagai bangsa juga akan pincang. 

DIRGAHAYU ATAS DATANGNYA HARI RAYA WAISAK 2547/2003 SEMOGA TUHAN MELINDUNGI KITA SEMUA.

AMIN  

Jakarta, 1 Mei 2003

 

 

 

 

 

 

Abdurrahman Wahid