Gagasan Gus Dur - Kategori : Artikel-artikel Tentang Demokrasi

Karya tulis Gus Dur bertebaran di mana-mana. Rubrik ini didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan kembali berbagai tulisan Gus Dur tersebut.

NU

26 Artikel

Agama

69 Artikel

Demokrasi

108 Artikel

Budaya

110 Artikel

Antropologi

51 Artikel

Mengapa Mereka Menolak?

Hampir 20 partai politik, yang diwakili oleh tokoh-tokoh ‘berbobotnya” kumpul minggu lalu di sebuah hotel di bilangan Jakarta. Melalui pemungutan suara yang ditandai oleh aklamasi, semua yang menjadi wakil-wakil parpol itu, memutuskan untuk menolak hasil-hasil pemilu legilatif tanggal 5 April 2004 itu. Apakah gerangan yang mendorong mereka mengambil keputusan itu?

Mengapa KPU Bertindak Demikian?

Komite Pemilihan Umum (KPU) yang diangkat oleh pihak legislatif dan eksekutif bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 12 tahun 2003. Undang-undang tersebut mengatur waktu pelaksanaan pemilihan umum yang ditetapkan oleh KPU sendiri, tanggal 5 April 2004 untuk pemilu legislatif.

Membaca Perasaan Calon Pemilih

Pada saat penulis berpergian ke Amuntai di Kalimantan Selatan. Di hampir seluruh perjalanan darat lebih dari 200 km itu (airport Syamsudin Noor ke Amuntai), para penduduk berbondon-bondong mendatangi tempat-tempat yang akan penulis lalui.

Konfigurasi Politik Setelah PEMILU

Di sebagian besar daerah pemilu legislatif tahun 2004 telah berlangsung. Pada saat ini KPU tengah menggunakan teknologi informasi (TI) di Hotel Borobudur, Jakarta untuk melakukan tabulasi hasil-hasilnya yang menurut Wakil Ketua KPU DR. Ramlan Surbakti hanya bersifat uji coba, karena hasil tabulasi resmi hanya akan dilakukan berdasarkan laporan-laporan manual, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

INI PEMILUNYA SIAPA?

Dalam menghadapi pemilu yang akan datang, penulis menghadapi tantangan intern maupun ekstern dalam berbagai bentuk. Tantangan ini juga dihadapi oleh parpo-parpol lain, tanpa kecuali.

Jilbab dan Demokrasi Perancis

Beberapa waktu yang lalu, Parlemen Perancis mengesahkan sebuah undang-undang yang melarang pemakaian Jilbab (Hijab) di lembaga pendidikan dan lembaga milik pemerintah negara anggur itu. Dengan suara mendukung 494 melawan 36, parlemen menerima rancangan undang-undang tersebut, yang lebih dulu disetujui oleh pemerintahan Perancis.

Gerakan Perempuan dan Pemilu

Pemilihan umum tahun 2004 terbagi menjadi 2: pemilihan para anggota legislatif pada bulan April 2004, dan pemilihan Presiden. Pemilihan Presiden sendiri, kalau tidak diperoleh separuh lebih dari suara yang diperebutkan, akan diulang beberapa bulan kemudain antara 2 calon Presiden yang memperoleh suara terbanyak.

Kita dan Kasus Akbar

Mahkamah Agung (MA) yang menurut sistem hukum nasional kita sebagai pengambil keputusan terakhir, dalam kasus korupsi uang Bulog sebesar 40 milyar rupiah telah mengeluarkan keputusan Akbar Tanjung “bebas” dari hukuman, dengan perbandingan suara 4 :1. Walaupun sebelumnya, keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah menyatakan ia bersalah atas tuduhan itu.

Keadilan dan Rekonsiliasi

Minggu lalu, di bilangan Kramat V, Jakarta penulis meresmikan sebuah panti jompo milik sebuah yayasan yang dipimpin orang-orang eks tapol dan napol, kasarnya orang-orang PKI (Partai Komunis Indonesia) yang sudah dibubarkan. Mereka mendirikan sebuah panti jompo di gedung bekas kantor Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), yang dianggap sebagai perempuan PKI. Peresmian yang diminta mereka secara apa adanya pada pagi yang cerah itu, disaksikan antara lain oleh SK Trimurti, salah seorang pejuang kemerdekaan kita.

Islam, Nasionalis dan Orang Arab

Peter Mansfield, dalam bukunya History of the Middle East, menyatakan bahwa Islam memang sejak kelahirannya tidak mengemukakan konsep tentang sebuah negara. Namun, seluruh bangunan hukum, tradisi dan ajaran-ajaran Islam bertumpu pada kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan individu menurut garis-garis yang jelas.