Gagasan Gus Dur - Kategori : Artikel-artikel Tentang Demokrasi

Karya tulis Gus Dur bertebaran di mana-mana. Rubrik ini didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan kembali berbagai tulisan Gus Dur tersebut.

NU

26 Artikel

Agama

68 Artikel

Demokrasi

90 Artikel

Budaya

105 Artikel

Antropologi

48 Artikel

Barang Lama, Kemasan Baru

Kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (Justice and Development Party) dalam pemilu di Turki baru-baru ini menandakan datangnya era baru dalam perpolitikan Islam. Partai itu merebut lebih dari dua pertiga kursi di parlemen, ini merupakan fenomena baru yang sama sekali tidak diduga sebelumnya. Bahkan, kemenangan partai itu dalam pemilu tersebut adalah sebuah perkembangan yang sama sekali tidak pernah diimpikan banyak orang.

Tentang Marxisme - Leninisme Dalam Pandangan ISLAM

Kalau diproyeksikan terlebih jauh ke masa depan, bahkan akan muncul varian lain dari pola hubungan yang telah ada itu. Yaitu dalam hasil akhir ideologis dari upaya yang sedang dilakukan sejumlah intelektual muslim untuk mendalami sumber-sumber ajaran Islam melalui analisis pertentangan kelas yang menjadi “merek dagang” Maxisme-Leninisme.

Obyektifitas Penyiaran dan Akses Kepadanya

Megawati Soekarnoputri menyatakan RUU Penyiaran dalam bentuknya yang ada sekarang, akan segera diundangkan. Sebaliknya Ir. Akbar Tandjung menyatakan keberatan atas besarnya kekuasaan sebuah badan yang mengatur penyiaran dalam RUU sekarang

Beri Jalan Orang China

Jadi orang Cina di negeri ini, di masa ini pula, memang serba salah. Walaupun sudah ganti nama, masih juga ditanyakan 'nama asli'nya kalau mendaftarkan anak ke sekolah atau jika membuat paspor. Mungkin, karena memang nama yang digunakan terasa tidak pas bagi orang lain, seperti nama Nagaria.

Apakah Itu Ekonomi Rakyat?

Penulis bukanlah seorang ahli ekonomi. Karena itu, tidak mengetahui lebih mendalam tentang ekonomi rakyat (people economics), dan tidak tahu hal-hal lain mengenai sebuah perekonomian, kecuali dua hal saja.

NU dan Negara Islam (1)

Sebuah pertanyaan diajukan kepada penulis: apakah reaksi NU (Nahdlatul Ulama) terhadap gagasan Negara Islam (NI), yang dikembangkan oleh beberapa partai politik yang menggunakan nama tersebut? Pertanyaan ini sangat menarik untuk dikaji terlebih dahulu dan dicarikan jawaban yang tepat atasnya. Inilah untuk pertama kali organisasi yang didirikan tahun 1926 ini ingin diketahui orang bagaimana pandangannya mengenai NI. Ini juga berarti, keinginntahuan akan hubungan NU dan keadaan bernegara yang kita jalani sekarang ini dipersoalkan orang. Dengan kata lain, masalah pendapat NU sekarang bukan hanya  menjadi masalah intern organisasi saja, melainkan sudah menjadi \"bagian\" dari kesadaran umum bangsa kita. Dengan upaya menjawab pertanyaan tersebut, penulis ingin menjadi bagian dari proses berpikir yang sangat luas seperti itu, sebuah keinginan yang pantas-pantas saja dimiliki seseorang yang sudah sejak lama tergoda oleh gagasan NI.

NU dan Negara Islam (2)

Siapapun tidak dapat menyangkal bangsa Indonesia adalah memiliki jumlah terbesar kaum Muslimin. Ini berbeda dari bangsa-bangsa lain, Indonesia justru memiliki jumlah yang sangat besar kaum \"Muslimin statistik\" atau lebih di kenal dengan sebutan \"Muslim abangan\". Walaupun demikian, kaum muslim yang taat beragama dengan nama \"kaum santri\" masih merupakan minoritas. Karena itu, alangkah tidak bijaksananya sikap ingin memaksakan NI atas diri mereka.

Damai Dalam Pertentangan

Memang ironis kalau simbol lebih dikenal dari kenyataan. Tapi itulah yang terjadi di Tokyo bulan lalu, April 1983. Film Gandhi, yang baru saja memenangkan delapan Oscar di Hollywood, diputar serentak di sekian bioskop. Karcis dibeli berebutan . Masyarakat Jepang rupanya disentuh nuraninya oleh film yang menggambarkan perlawanan tanpa kekerasan.

Negara Hukum ataukah Kekuasaan

Minggu ini diramaikan dengan tindakan sepihak oleh Front Pembela Islam (FPI), atas kompleks milik sebuah organisasi Islam Ahmadiyah di Bogor. Mau tidak mau, kita lalu menjadi tercengang karena \"serangan\" itu akibat dari fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), bahwa gerakan Ahmadiyah dalam segala bentuknya dilarang oleh Islam. Pendapat ini jelas-jelas bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Sedang badan yang berwenang dalam hal ini, yaitu Pakem (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) di lingkungan Kejaksaan Agung mengatakan gerakan Ahmadiyah Qadiyan saja yang dilarang oleh ajaran Islam, sedangkan aliran lainnya tidak demikian. Karena itu, patutlah kita saat ini mengajukan pertanyaan: manakah yang akan dipakai keputusan berdasarkan Undang-Undang Dasar, ataukah pendapat sebuah lembaga betapa terhormatnya sekalipun, seperti MUI.

Kekuasaan dan Hukum

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu yang lalu, seperti memberi sinyal bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki wewenang untuk membubarkan Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) karena bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kalau pendapat ini dikemukakan orang lain, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ia dinyatakan oleh SBY dalam kapasitas pemimpin formal negeri ini. Padahal ia sebenarnya seharusnya sudah tahu bahwa wewenang itu harus berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Katakanlah keputusan MUI tentang JAI itu, yang sudah diambil sejak lama, memiliki nilai ‘kebenaran\' dan karenanya harus dilaksanakan. Tapi toh yang terjadi hanyalah ‘kebenaran\' dalam pendapat keagamaan bukan pendapat kenegaraan. Dalam hal ini, jika kita benar-benar konsekuen dengan Undang-Undang Dasar (UUD), fatwa MUI itu bukanlah pendapat negara .