Gagasan Gus Dur - Kategori : Artikel-artikel Tentang Demokrasi

Karya tulis Gus Dur bertebaran di mana-mana. Rubrik ini didedikasikan untuk mendokumentasikan dan menyebarkan kembali berbagai tulisan Gus Dur tersebut.

NU

26 Artikel

Agama

69 Artikel

Demokrasi

95 Artikel

Budaya

110 Artikel

Antropologi

51 Artikel

Antara NKRI dan Federalisme

Istilah NKRI dipakai oleh para pendiri negara ini untuk menunjukkan bahwa ia adalah sebuah negara dengan kepemimpinan tunggal dan arah perjalanan hidup yang sama bagi warga bangsa ini.

Birokratisasi Gerakan Islam

Yang dimaksudkan dengan birokratisasi adalah keadaan yang berciri utama kepentingan para birokrat menjadi ukuran. Sama saja halnya dengan militerisme jika kepentingan pihak militer merupakan ukuran utama bagi perkembangan sebuah negeri. Jadi bukannya apabila kaum birokrat turut serta dalam kepemimpinan, seperti halnya jika para pemimpin militer ada dalam pemerintahan. Kata kunci dalam kedua hal ini adalah di tangan siapa kekuasaan itu.

Tahan Berpolitikkah Pondok Pesantren?

Dalam apa yang dinamakan ‘Muktamar Sukolilo\' di Surabaya baru-baru ini, kubu Alwi Shihab mengalami permasalahan yang cukup serius. Pertama, KH. Abdullah Faqih dari Pondok Pesantren (Ponpes) Langitan di Tuban, menyatakan siap bertemu penulis kapan saja. Penulis mensyaratkan pertemuan itu harus diselenggarakan di luar ponpes tersebut, karena ‘biang kerok\' persoalan antara beliau dan penulis, terletak pada salah seorang putra beliau yaitu Gus Ubed. Selain itu dalam forum tersebut, KH. Idris Marzuki dan Ponpes Lirboyo mendahului pulang ke Kediri karena kecewa tokoh yang ingin dijadikan Ketua Umum Dewan Tanfidz Saifullah Yusuf tidak bersedia menempati posisi itu, dan malah ‘mengatur\' agar Choirul Anam yang terpilih. Dengan kepulangannya itu, KH. Idris Marzuki dianggap akan menekuni ponpes yang dipimpinnya, dan bukannya aktif dalam kegiatan politik seperti yang dilakukannya dua tahun terakhir ini.

NU, Nasionalisme dan Politik

Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

NU, Muktamar XXXI dan Demokratisasi

Tugas dan peranan NU masa depan adalah memimpin bangsa ke arah kejayaaan dan kebesaran, bukan sekedar menonton. Namun karena satu hal penulis melihat peranan demokratisasi yang seharusnya ditunjukkan dalam muktamar itu tampaknya gagal berperan demikian.

Aneka Pendapat Tentang Golput

Dalam hal ini, yang sangat menarik perhatian adalah reaksi jumlah cukup besar pendengar kedua siaran radio niaga tersebut. Mereka “melampiaskan” kemarahan kepada orang yang akan bertindak golput itu.

Mengapa Saya Golput?

Karena ditanya berulang kali dimana-mana, maka penulis memutuskan untuk mengemukakan jawaban itu dalam sebuah artikel yang kali ini Anda baca sendiri. Penulis berharap, dengan demikian tidak ada lagi yang bertanya, dan terus terang saja tidak akan ada yang dapat merubahnya.

NU, TNI, Dan Demokrasi

Oleh: Abdurrahman Wahid Dalam sebuah tulisan, penulis pernah menyatakan bahwa NU (Nahdlatul Ulama) memiliki dasar-dasar demokrasi dalam sejarahnya. Pertama, karena NU mendasarkan diri pada hukum Islam (fiqh), otomatis ia memperlakukan semua orang secara sama di hadapan hukum itu sendiri. Kedua, sejak 1952 dalam Muktamar Palembang para jajaran PBNU dipilih secara tebuka oleh para anggotanya. Bahkan, dalam Muktamar 1968 di Bandung, NU memilih KH. M. Bisri Syansuri sebagai Ra\'is Aam PBNU, yang beliau tolak karena penghormatan sangat besar kepada kakak ipar beliau KH. A Wahab Hasbullah. Beliau berkeras bahwa selama sang kakak ipar masih hidup, biarlah jabatan orang pertama di lingkungan NU itu dipegang sang kakak ipar dan beliau menjadi wakil Ra\'is A‘am.

Islam, Ideologi dan Etos Kerja di Indonesia

Oleh Abdurrahman Wahid Dalam Muktamar Nadhlatul Ulama (NU) tahun 1935 di Banjarmasin, forum menyampaikan permintaan fatwa, bagaimana status negara Hindia Belanda dilihat dari pandangan agama Islam, karena ia diperintah oleh pemerintah yang bukan Islam dan orang-orang yang tidak beragama Islam? Dari sudut pandang agama Islam, wajibkah ia dipertahankan bila ada serangan luar?

Islam, Agama Populer atau Elitis?

Oleh Abdurrahman WahidPADA tahun 1950-an dan 1960-an, di Mesir terjadi perdebatan sengit tentang bahasa dan sastra Arab, antara para eksponen modernisasi dan eksponen tradisionalisasi. Dr Thoha Husein, salah seorang tunanetra yang pernah menjabat menteri pendidikan dan pengajaran serta pelopor modernisasi, menganggap bahasa dan sastra Arab harus mengalami modernisasi, jika diinginkan ia dapat menjadi wahana bagi perubahan-perubahan sosial di zaman modern ini. Ia menganggap bahasa dan sastra Arab yang digunakan secara klise oleh sajak-sajak puja (al-madh) seperti bahasa yang digunakan dalam dziba\'iyyah dan al-barzanji sebagai dekadensi bahasa yang justru akan memperkuat tradisionalisme dan menentang pembaruan. Dari pendapat ini dan dari tangan Dr Thoha Husein, lahir para pembaru sastra dan bahasa Arab yang kita kenal kini.