Ancaman Kebebasan Beragama

Editorial Oleh Rumadi

Kehidupan beragama di Indonesia sekarang ini ditandai dengan fenomena yang agak merisaukan. Di satu pihak terjadi gelombang Islamisasi luar biasa yang ditandai dengan adanya formalisasi syariat Islam di sejumlah daerah dengan berbagai isu yang dipilih, dan di pihak lain terjadi gelombang penyesatan satu aliran keagamaan atas aliran dan ekspresi keagamaan yang lain. Yang disebut terakhir merupakan ancaman serius bagi hak asasi manusia (HAM) dan sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Penyerbuan komplek Ahmadiyah di Parung Bogor oleh kelompok Islam tertentu beberapa waktu lalu, merupakan salah satu bentuk ancaman serius bagi kebebasan beragama kita. Kasus ini merupakan kekerasan kesekian kali yang dialami Jemaat Ahmadiyah, seperti di Pancor NTB dan Kuningan Jabar. Mereka mengalami kekerasan secara fisik dan mental. Masjid mereka dirusak, dilempar batu, dan berbagai bentuk kekerasan yang lain.

Apa yang dialami Jemaat Ahmadiyah merupakan puncak, tapi bukan akhir, dari berbagai kasus lain yang terjadi beberapa bulan terakhir. Kasus-kasus itu mempunyai modus yang kurang lebih sama, yaitu persekusi atas keyakinan beragama yang diklaim sebagai aliran atau ekspresi agama yang sesat. Beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan kasus pensesatan kaset group musik Dewa yang dianggap menggunakan simbol Allah (lam jalâlah) bukan pada tempatnya. Ahmad Dhani dan kawan-kawan dianggap telah melakukan penghinaan atas simbol sakral Islam. Bahkan, beberapa lirik lagunya dianggap membawa paham sufi yang "sesat".

Setelah kasus group musik Dewa mereda, muncul kasus yang lebih menghebohkan, berupa penyesatan terhadap shalat bilingual (Arab-Indonesia) yang dilakukan komunitas "Pondok I'tikaf Ngaji Lelaku" di Malang Jawa Timur pimpinan Muhammad Yusman Roy. Yusman Roy sendiri akhirnya ditahan kepolisian dan niat baiknya agar shalat bisa lebih khusyu' dengan memahami artinya berakhir di jeruji besi. Yusman Roy dituduh telah melakuan penodaan atas agama, sehingga shalat dua bahasa dianggap sebagai "kriminal".

Beberapa minggu setelah Yusman Roy ditahan kepolisian, kasus penyesatan muncul kembali di Probolinggo Jatim. Kelompok yang menjadi korban kasus ini adalah Padepokan Yayasan Kanker dan Narkoba Cahaya Alam (YKNCA), di Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Probolinggo yang diserbu dan dirusak ribuan massa. Yayasan yang dipimpin Ardhi Husein itu diangap menyebarkan paham sesat melalui buku yang diterbitkan, Menembus Gelap Menuju Terang 2. Ardhi Husein dan beberapa orang yang terlibat dalam penerbitan buku tersebut akhirnya ditahan kepolisian dan YKNCA ditutup, sejumlah bangunan dirobohkan. Anggota jama'ahnya sendiri diusir dari wilayah tersebut dan hidup terlunta-lunta, termasuk anak-anak yang tidak tahu apa-apa. Bahkan, ketika anak-anak tersebut ditampung oleh aktifis HAM, mereka tetap diusir karena anak-anak tersebut dianggap sebagai bibit berpaham sesat.

Melihat sejumlah kasus yang terjadi secara beruntun tersebut, kita patut menduga bahwa hal ini bukan terjadi secara alamiah. Karena itu, kasus penyesatan akan terus terjadi dengan grand design dan ending yang sudah dipersiapkan. Saya menduga, setelah kasus Ahmadiyah akan dimunculkan kasus-kasus baru dengan isu "aliran" atau pemikiran sesat. Tidak menutup kemungkinan, kelompok-kelompok pemikir Islam progresif akan menjadi tujuan lanjutan dari kasus penyesatan ini.

Bila hal ini terjadi, kebebasan beragama yang sudah dijamin konstitusi dan menjadi bagian dari HAM benar-benar dalam ancaman serius. Sayangnya, pemerintah terkesan ragu-ragu untuk menegakkan konstitusi dengan memberi perlindungan kepada seluruh warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya. Hal ini antara lain bisa dilihat dari bagaimana cara aparat kepolisian menangani kasus-kasus tersebut yang, bukan saja tidak membuat antisipasi pernyerbuan, bahkan mereka terkesan melakukan pembiaran atas tindak kriminal yang dilakukan para perusak.

Kenyataan tersebut secara telanjang berlawanan dengan jaminan kontitusi kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 disebutkan: (1). "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali"; (2). "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Hal itu ditegaskan ulang dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 22 ditegaskan: 1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; 2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Atas dasar itu, pemerintah jelas tidak bisa mengelak dari tanggung jawab penegakan konstitusi dengan memberi perlindungan kepada berbagai bentuk keyakinan warganya. Bukan hanya jaminan perlindungan memeluk agama, tapi juga meyakini dan menjalankan aliran keagamaan tertentu. Siapapaun yang melanggar prinsip tersebut, apalagi dengan melakukan tindak kekerasan, aparat pemerintah tidak boleh ragu-ragu untuk menindak, karena hal itu bukan saja tindak kriminal, tapi secara nyata telah melawan konstitusi. Dengan begitu, masyarakat akan bisa menilai bahwa pemerintah memang mempunyai komitmen menghormati konstitusi dan penegakan HAM.

Ada pola yang sama dari gerakan penyesatan yang senantiasa melibatkan Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam berbagai tingkatan dan kelompok keagamaan tertentu yang seolah menjadi pemegang otoritas kebenaran tunggal atas agama. Sayangnya, aparat pemerintah senantiasa tunduk dengan fatwa dari kelompok kegamaan tersebut yang seolah tidak mempunyai interest tertentu di balik fatwa yang dikeluarkan.

Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalau pemerintah dan segenap aparatusnya taat dan tunduk pada konstitusi yang sebenarnya menjamin perlindungan bagi kebebasan berkeyakinan dan mengekspresikannya. Bentuk ketundukan pada konstitusi dalam hal ini bisa diwujudkan dengan memberi perlindungan kepada warga negara dengan segala bentuk keyakinannya, dan pada saat yang sama menindak kelompok yang secara sengaja melanggar konstitusi.

Kelompok-kelompok agama semacam MUI juga harus tunduk pada aturan konstitusi dan tidak boleh memonopoli tafsir atas agama, apalagi menganggap paham yang tidak disetujui sebagai sesat. MUI seharusnya bukan menjadi kumpulan ahli agama yang melawan konstitusi.***

Editorial www.gusdur.net , 19 Juli 2005