Cacat Hukum yang Tak Bisa Ditolak

Oleh: Moh. Mahfud MD

Bagi saya, sidang Istimewa MPR yang menjatuhkan Gus Dur itu, dipandang dari sudut konstitusi, adalah cacat, tetapi harus diterima sebagai kenyataan politik yang tak bisa dihindari. Seperti halnya Dekrit Presiden atau kudeta, suatu tindakan inskonstitusional yang menang, dan bisa dipertahankan secara politik dan dengan dukungan militer, dapat dianggap sebagai sumber hukum baru. Ungkapan ini sangat mengerikan dan mengkhawatirkan, tetapi itulah kenyataan yang memiliki dasar teori yang kuat.

Ini sama masalah hukumnya dengan ketika Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 atau ketika dia mengeluarkan Penpres (Penetapan Presiden) yang membubarkan DPR hasil pemilu. Semuanya adalah inskontitusional, tetapi harus diterima sebagai kenyataan politik dan sumber hukum baru karena yang inskonstitusional itu didukung oleh kekuatan tentara yang dapat mempertahankan kemenangannya secara politik. Siapa yang bisa membantah ini?

Memang, sebuah tindakan inskonstitusional itu dapat saja dilakukan sebagai bentuk hukum darurat karena terjadinya sesuatu, tetapi ukuran tentang kedaruratan itu sifatnya sangat subjektif. Ukuran kedaruratan itu ditentukan oleh yang kuat dan menang dalam pertarungan politik. Dalam kasus ini, Gus Dur kalah secara politik, bukan kalah secara konstitusi. Bagaimana menjelaskannya?

Penjatuhan atas Gus Dur adalah cacat konstitusional tetapi, tidak dapat ditolak sebagai kenyataan politik. Oleh sebab itu, peristiwa tersebut akan lebih mudah jika dipahami sebagai produk pertarungan politik dan bukan masalah konstitusi. Jika peristiwa itu akan dipahami secara konstitusi semata-mata, maka pastilah bisa dikatakan bahwa prosedurnya cacat. Di mana cacatnya?

Pertama, Sidang Istimewa itu semula diputuskan oleh sebuah siding paripurna MPR yang diputuskan oleh Pimpinan MPR dan fraksi-fraksi. Padahal, menurut Tata Tertib MPR, sebagaimana dimuat di dalam Tap MPR No.II/MPR/2000, sidang paripurna itu merupakan bagian dari Sidang Umum atau Sidang Istimewa; bukan sebaliknya siding paripurna yang justru menentukan Sidang Istimewa.

Kedua, rencana Sidang Istimewa itu semula ditetapkan karena Presiden dianggap telah melanggar haluan Negara dengan melantik Chaeruddin Ismail sebagai Pelaksana Tugas Kapolri. Artinya, dengan mengangkat Chaeruddin Ismail dalam jabatan itu, Presiden melanggar Tap MPR No.VII/MPR/2000. Nah, jika Sidang Istimewa akan diselenggarakan karena Presiden melanggar haluan Negara maka seharusnya ia didahului dengan Memorandum I dan Memorandum II, bukan dnegan langsung menyelenggarakan Sidang Istimewa. Dalam kasus yang dikaitkan dengan pengangkatan Pelaksana Tugas Kapolri itu, ternyata Sidang Istimewa diadakan tanpa didahului oleh keluarnya Memorandum I maupun II oleh DPR Memorandum I dan II yang ada ketika itu adalah dalam kasus lain, yakni kasus dana Bulog dan bantuan dana dari Sultan Brunei yang jadwal Sidang Istimewanya masih harus menunggu tanggal 1 Agustus 2001.

Ketiga, untuk mengambil keputusan dalam menjatuhkan Presiden, menurut Pasal 87 Tap MPR No.II/MPR/2000, semua fraksi harus hadir. Tetapi, dalam kenyataannya pada Sidang Istimewa tanggal 23 Juli itu, Fraksi PKB dan Fraksi PDKB menyatakan tidak hadir secara resmi. Memang pada waktu itu ada Matori Abdul Jalil dan Astrid Susanto yang masing-masing adalah anggota Fraksi PKB dan Fraksi PDKB. Tetapi, kehadiran Matori jelas dinyatakan sebagai Wakil Ketua MPR dan bukan mewakili fraksi karena frekuensinya secara resmi menyatakan tidak hadir, sedangkan kehadiran Astrid, seperti diumumkan kepada public, adalah sebagai peninjau.

Keempat, dari sudut keanggotaan, MPR yang bersidang itu cacat karena dihadiri oleh orang-orang yang seharusnya tidak lagi berhak menjadi anggota MPR, yakni Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie. Kedua orang ini seharusnya telah kehilangan status sebagai anggota MPR/DPR karena sejak bulan Oktober 1999 telah diangkat menjadi menteri. Menurut UU No.4 Tahun 1999, keanggotaan MPR/DPR tidak dapat dirangkap dengan jabatan menteri, sehingga begitu yang bersangkutan menerima jabatan menteri maka seharusnya ia berhenti dari anggota DPR/MPR. Inilah yang dilakukan oleh Mahadi Sinambel, Alwi Shihab, dan Chofifah Indar Parawansa yang langsung minta berhenti dari keanggotaan DPR/MPR begitu mereka diangkat menjadi menteri. Tetapi, ternyata Laksamana Sukardi dan Kwik Kian Gie tidak mau berhenti dari keanggotaan DPR/MPR begitu mereka diangkat menjadi menteri, sehingga secara diam-diam mereka merangkap kedudukan yang dilarang oleh UU itu. Dan, ternyata pula setelah berhenti sebagai menteri mereka masuk kembali ke gedung DPR/MPR dengan sikap enteng. Jika mau berpegang pada UU, siding MPR yang diikuti oleh orang yang sebenarnya sudah tidak berhak seharusnya tidak sah dan dinyatakan inkonstitusional. Tetapi, karena berlakunya UU itu tergantung pada kemauan politik, maka diterimalah itu sebagai kenyataan politik yang tak dapat dipersoalkan. Sebagai produk politik maka hukum itu memang tidak pernah supreme; karena supremasi politiklah yang nyata-nyata berjalan sebagai das sein.

Jadi, kalau mau ditinjau dari optic konstitusi, konstitusionalitas atau cacat hukum Sidang Istimewa itu tampak jelas dari, minimal, empat hal di atas. Tetapi, jika dilihat dari aspek politik, urusan Sidang Istimewa 2001 itu sudah selesai sebab keputusan politik pula, menurut ilmu hukum, bisa dijadikan sebagai konstitusi atau sumber hukum baru.

Mungkin ada yang mengatakan bahwa dengan demikian politik itu bisa selalu menjadi panglima dan supremasi hukum hanya ada diangan-angan. Lepas dari soal setuju atau tidak setuju, begitulah faktanya dalam sepanjang sejarah ketatanegaraan.

Sumber: Setahun Bersama Gus Dur, Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit, Murai Kencana, Jakarta, 2010.