Duduk Soal Perda Syariah

 

Oleh Bahtiar Effendy*
Islam merupakan sesuatu yang tak “terelakkan” di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sejarahnya yang panjang, kenyataan bahwa Islam dianut mayoritas penduduk, dan pergulatannya yang intens dengan berbagai persoalan di negeri ini.

Dengan itu, Islam menjadi penting dalam bangunan sosial-budaya dan politik Nusantara. Pada abad ke-15 dan ke-16, Islam pernah menjadi warna dasar bagi berbagai kerajaan di bagian-bagian penting kawasan Indonesia, khususnya di Jawa.

Meskipun tidak seperti dinasti-dinasti Islam yang pernah berlangsung di Timur Tengah atau di kawasan-kawasan lain, peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Mataram, oleh para sejarawan, dilihat sebagai keterlibatan Islam dalam politik yang cukup serius. Demikian pula ketika Islam menjadi faktor penting dalam mobilisasi dukungan dan kekuatan untuk melawan kolonialisme Belanda.

Ketika kemerdekaan akhirnya diproklamasikan, setelah sebelumnya perangkat perundang-undangan dasar dirumuskan, Islam menjadi sesuatu yang juga diperhitungkan. Perbincangan mengenai nasionalisme Indonesia melibatkan Islam.

Mohammad Natsir, misalnya, terpaksa harus terlibat dalam perdebatan sengit dengan Soekarno mengenai soal watak dan dasar kebangsaan Indonesia. Natsir menginginkan Islam sebagai dasar kebangsaan Indonesia, sedangkan Soekarno cenderung pada nasionalisme sebagai dasar kebangsaan negeri ini.

Sewaktu para pendiri Republik harus membicarakan ideologi dan UUD negara, faktor Islam kembali muncul. Perdebatan lebih sengit berlangsung antara mereka yang menginginkan Islam sebagai dasar negara dan mereka yang mendukung ide Soekarno yang dirumuskan dalam Pancasila.

Dalam perspektif mereka yang mengusung Islam, sebenarnya inti persoalannya adalah diakomodasinya Islam di dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik Indonesia. Tujuh kata yang terdapat dalam rumusan Piagam Jakarta (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya) merupakan pertanda paling mencolok dalam hal ini.

Meskipun kesepakatan yang tertuang dalam piagam ini akhirnya dianulir, adanya klausul “keagamaan” di dalam UUD dan dibentuknya Kementerian Agama menjadi dasar legal bagi tak terelakkannya Islam. Ujung dari ini semua adalah diakuinya hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia.

Sebenarnya, sudah sejak lama hukum Islam menjadi bagian penting dari sistem hukum Indonesia. Sampai tingkat tertentu, pemerintahan kolonial Belanda pun mengakui hukum kekeluargaan Islam, terutama yang berkaitan dengan soal perkawinan dan perwarisan. Ketika Indonesia merdeka, hukum perkawinan dan perwarisan juga diakui dengan baik.

Hanya pembagian kewenangan hukum sajalah (hukum Islam masuk dalam kewenangan Departemen Agama dan yang lain menjadi kewenangan Departemen Hukum dan Perundangundangan) yang mengesankan adanya dualisme hukum di Indonesia.

Meskipun perdebatan ideologis mengenai dasar bagi masuknya hukum Islam di dalam sistem hukum di Indonesia terjadi di masa Soekarno, sampai sebelum tampilnya Soeharto di panggung kekuasaan, aspirasi hukum Islam masih terbatas pada soal nikah, talak, rujuk (NTR), waris, dan sejenisnya.

Baru ketika Munawir Syadzali menjadi menteri agama, ”revitalisasi” penguatan hukum Islam mulai tampak. Posisi hakim-hakim (agama) Islam membaik, demikian pula kelembagaan hukum Islam. Kodifikasi hukum Islam juga dilakukan. UU Peradilan Agama, yang sebenarnya merupakan peneguhan dari sesuatu yang sudah ada, menjadi ikon bagi revitalisasi ini.

Sejak gebrakan Munawir Syadzali, perkembangan mengenai hukum Islam melampaui persoalan talak, nikah, dan rujuk. Membaiknya hubungan politik dan ideologi antara Islam dan negara memungkinkan diakomodasinya beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam.

Termasuk dalam hal ini adalah beberapa pasal penting di dalam UU Pendidikan Nasional (1989), kebijakan mengenai jilbab yang pada mulanya dilarang (1991), peraturan mengenai Bazis (1991), dilarangnya SDSB (1993), dan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Oleh mereka yang tidak setuju dengan perkembangan di atas, akomodasi seperti ini pernah dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Menariknya adalah, ketika itu – saat kekuasaan Orde Baru yang gencar menyuarakan persatuan dan kesatuan nasional tengah berada di puncaknya – tidak ada yang menolaknya dalam konteks integrasi nasional atau tegaknya NKRI.

Mereka hanya membatasi diri pada pandangan bahwa akomodasi sejenis itu merupakan tindakan diskriminatif. Dengan “kesadaran” bahwa undang-undang seperti itu hanya mengatur kehidupan kekeluargaan komunitas muslim, sebagian pengkritik akhirnya bisa menerima.
DPR – siapa pun tahu bahwa hitam-putihnya lembaga legislatif ini berada di tangan Golkar – dengan mudah mengesahkannya sebagai undang-undang. Meski demikian, kita semua paham bahwa payung politik otoritarianisme Orde Baru ikut menentukan disahkannya perundang-undangan Islam tersebut.

Reformasi 1998 yang menandai pergantian otoritarianisme ke demokrasi membuat semangat untuk menampakkan identitas keislaman menjadi semakin tebal. Lebih dari 40 partai yang menggunakan asas Islam muncul. Ketika proses amendemen UUD 1945 berlangsung, partai-partai Islam yang ada di parlemen seperti PPP, PBB, dan partai-partai Islam kecil yang tergabung dalam fraksi Persatuan Daulatul Islam memperjuangkan masuknya kembali Piagam Jakarta di dalam UUD.

Di luar kekuatan-kekuatan politik resmi ini, ada pula beberapa komite ad hoc seperti KPPSI (Sulawesi Selatan) dan organisasi massa Islam seperti Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam, MMI, dan Laskar Jihad yang mendukung pengakomodasian hukum Islam. Secara teoretis, ini semua memompa semangat untuk memperjuangkan syariat Islam di parlemen.

Kecuali dalam hal perjuangan memasukkan kembali Piagam Jakarta, hampir-hampir kiprah partai-partai Islam di dalam konteks perumusan undang-undang tidak menimbulkan gejolak. Memang, kita semua tahu bahwa dibandingkan dasawarsa awal 1990-an terakomodasikannya syariat Islam dalam sistem perundang-undangan menjadi lebih banyak (termasuk UU tentang penyelenggaraan ibadah haji, perbankan syariah, dan sebagainya).

Yang paling bersejarah adalah disahkannya undang-undang mengenai Aceh. Otonomi khusus yang diberikan kepada daerah ini antara lain sebagai langkah agar Aceh tidak memisahkan diri dari Indonesia sehingga NKRI tetap terjaga, termasuk kewenangan Aceh untuk dikelola menurut hukum Islam.

Disahkannya undang-undang yang berbau syariah di DPR relatif tidak menimbulkan perdebatan nasional tentang posisi Islam atau syariah Islam di dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Akan tetapi, ketika daerah yang menurut UU juga memiliki otonomi sangat luas, meskipun tidak sebesar Aceh, meniru DPR pusat dengan mengesahkan sejumlah aturan yang oleh banyak orang disebut “Perda Syariah”. Hal ini justru menimbulkan perdebatan. Tak banyak anggota legislatif di pusat yang mempersoalkan hal ini. Akan tetapi, tidak begitu halnya dengan kalangan akademisi dan pengamat serta aktivis sosial-politik dan hak asasi manusia.

Pada umumnya perda-perda tersebut berbicara mengenai busana muslim, larangan mengonsumsi dan menjual alkohol, larangan berjudi, larangan prostitusi, ihwal kemampuan membaca Alquran, salat berjamaah, larangan berbuat maksiat, dan sebagainya.

Yang paling memicu kontroversi adalah larangan bagi perempuan untuk berada di luar rumah setelah jam sembilan malam. Selain Aceh, yang memang telah diberi hak untuk mengatur dirinya sendiri menurut hukum Islam, banyak daerah memiliki aspirasi di atas.

Termasuk di dalamnya adalah sebagian wilayah Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Gorontalo, dan sebagainya.

Pada tingkat kabupaten dan kota, barangkali terdapat 40-an daerah yang terkait dengan “perda syariah”. Berbeda dengan reaksi pada dasawarsa 1990-an, dengan semangat demokratisasi atau persamaan posisi di mata undang-undang, mereka yang tidak setuju dengan “perda-perda syariah” ini menilai bahwa kehadiran mereka bersifat diskriminatif, melanggar hak asasi manusia, mengancam NKRI, bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi negara.

Tak urung, Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, Prof. Dr. Mahfud MD, juga berpendapat demikian. Begitu juga sebagian kalangan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Bahkan, menurut ketuanya, Ginanjar Kartasasmita, DPD akan membentuk badan untuk mereview “perda-perda syariah”.

Konon, pemerintah juga akan melakukan hal yang sama atas 37 peraturan daerah yang berbau syariah. Beberapa waktu lalu, 40-an anggota DPR bertanda tangan dan menyerukan agar peraturan daerah yang seperti itu dicabut.(*)

*Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta   

(Seputar Indonesia, Rabu, 03 September 2008)