Gerakan NU Muda
Sikap Radikal dan Perubahan Gradual

Oleh Ahmad Suaedy

Perhelatan Akbar lima tahunan NU, Muktamar ke 31, akan segera bergulir bertempat di Asrama Haji Donoyudan, Boyolali, 28 Nopember – 2 Desember 2004. Sudah dapat diduga, mengiringi pemiliham umum legislatif dan DPD serta dua kali putaran pemilihan presiden, dimana NU terlibat secara kurang lebih bersifat langsung, masalah politik akan menjadi isu utama. Di antaranya, apakah NU akan status quo seperti sekarang yangberorientasi politik praktis tetapi dengan malu-malu, atau sekalian menjadi partai politik, atau penegasan kembali Khittah 26 yang berarti melarang para pengurusnya untuk terjun ke politik praktis.

Ketiga-tiga pilihan orientasi di atas akan terwakili dalam berbagai calon dan pendukungnya, untuk ketua umum Tranfidziyah maupun Rois ‘Am Syuriyah yang akan berebut dalam arena itu. Pilihan status quo akan diwakili oleh struktur PBNU sekarang yang masih berambisi untuk kembali menjadi pilot organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Tetapi konsekuensinya, jika jajaran PBNU sekarang yang kembali naik, maka NU akan menjadi oposisi pemerintah.
Semua orang tahu bahwa ketua PBNU sekarang, KH. Hasyim Muzadi, menjadi calon wakil preesiden mendampingi Megawati pada pilpres yang lalu, sedangkan jajaran pengurus di bawahnya sampai ke tingkat ranting di seluruh Indonesia menjadi tim sukses (TS) Mega- Hasyim. Dengan kekalahan mereka, pilihanstatus quo mau tidak mau akan menempatkan NU sebagai oposisi. Polarisasi di DPR saat ini sangat jelas menunjukkan bahwa tingkat oposisi dari Koalisi Kebangsaan pendukung Mega- Hasyim semakin mengeras. Bersamaan dengan itu, konsolidasi pemerintah di semua tingkatan akan segera menempatkan NU--yang bukan parpol itu-- di pinggiran.

Masalahnya adalah sudah biasa kalau orang perorang anggota dan tokoh NU menjadi oposisi, tetapi NU sebagai organsiasi tampaknya bukanlah tradisi. Dr. Andree Feillard, penulis Prancis dalam disertasinya tentang NU, menunjukkan bahwa ideologi Aswaja ( Ahlul sunah wal jamaah) yang dianut NU membuatnya akomodatif terhadap perubahan, termasuk terhadap pemerintah, sehingga hampir mustahil menempatkan NU menjadi oposisi. Pilihan NU, baik sebagai oposisi maupun sebagai pendukung pemerintah yang monolitik-- dalam perjalanan NU selama ini, selalu akan menuai perpecahan yang membutuhkan energi besar untuk menyelesaikannya.

Di lain pihak, para aktivis dan eksponen dari berbagai partai politik dari kalangan NU meskipun tidak cukup kuat pengaruhnya masih meinginginkan agar NU kembali menjadi partai politik. Argumennya , agar semua warga NU yang ada di berbagai parpol dan instansi bisa dipersatukan dalam satu aspirasi politik, partai NU. Bagi mereka, pengalaman PKB yang kemudian bersitegang dengan PBNU, menunjukkan perlunya mengakomodasi tuntutan itu. Tetapi pengalaman masa lalu yang kemudian memicu ditetapkannya khittah 1926, telah menunjukkan bahwa ketika NU mengurus politik secara total, maka misi lain seperti pendidikan, pesantren, dan pemberdayaan masyarakat menjadi telantar. Itu pula yang menyadarkan para pemimpin pesantren dan tokoh-tokoh NU sendiri untuk mengambil jarak dari politik praktis.

Sikap radikal
Di lain pihak, sebagian gerakan NU muda yang dimotori kalangan aktivis dan eskponen NGO atau LSM, serta didukung sebagian kalangan kiai senior yang netral, secara diam-diam terus memperjuangkan ditegakkannya kembali kebijakan khittah NU 1926 dengan penegasan orientasi kerakyatan, serta memerinci aturan pelaksanaan dan etika berpolitik ketua umum dan pengurus NU di semua jajaran. Langkah ini bukan hanya mereka ambil dengan tawaran wacana tetapi mereka telah melakukan berbagai pertemuan yang melibatkan eksponen yang sangat luas yang kemudian berpuncak pada perhelatan Musyawarah Besar ( Mubes) Warga NU di pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon 8 – 10 Oktober lalu.

Langkah ini boleh dibilang sebagai sikap radikal. Karena , tidak seperti tradisi NU mengadakan perhelatan yang selalu melibatkan orang luar dalam pembiayaan, acara-acara mereka selalu dibiayai dengan iuran dari lembaga-lembaga yang mereka kelola dan konstribusi pribadi dari mereka sendiri, serta kehadirannya dengan biaya sendiri. Dan mereka juga dengan sengaja memilih pesantren sebagai tempat perhelatan yang dekat dengan tradisi dan umat NU. Dalam kasus Mubes di Cirebon, masyarakat juga sangat antusias mendukung acara tersebut, dengan membawa sayuran, beras, buah-buahan, kelapa, gula, kambing dan ayam untuk disumbangkan pada acara itu menurut kemampuan mereka.

Pembiayaan dari pihak luar, menurut para eksponen itu, selalu membawa kepentingan politik jangka pendek dan seringkali mengorbankan NU itu sendiri meskipun menguntungkan sebagian orang dan pengurus NU. Itulah yang terjadi pada kepengurusan NU saat ini. Dan akan membawa NU pada pilihan yang didikte oleh pihak lain dan meninggalkan amanat untuk mempedulikan nasib umat NU.

Sikap radikal juga ditunjukkan dalam membangun jaringan di daerah-daerah. Mereka tidak mengikuti struktur yang ada di dalam organisasi NU, namun lebih mementingkan pada visi, aktivitas dan target capaian tanpa mengindahkan struktur formal dalam bentuk apapun. Dengan jaringan ini, mereka memiliki hubungan pribadi dan komitmen yang jelas dan saling mengenal satu dengan lainnya. Mereka juga mengambil isu-isu yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat grass-root, seperti soal pertanian dan nasib petani, nelayan, buruh, kesetaraan perempuan, resolusi konflik, kerjasama antar agama dan sebagainya sesuai dengan bidang keahlian dan aktivitas masing-masing eksponen.

Gerakan NU muda ini akan bersedia dialog dan kerjasama dengan struktur formal NU, jika orientasi yang sedang mereka geluti menjadi kepedulian pengurus formal NU. Jika tidak, mereka akan memilih jalan sendiri. Pengalaman sejauh ini menunjukkan, lebih banyak kiai-kiaigrass-root yang netral dan memilih mendukung kerja-kerja seperti ini ketimbang yang menginginkan NU berpolitik praktis, dengan malu-malu maupun terang-terangan. Inilah penjelasan   mengapa Mega- Hasyim kandas dalam pilpres yang lalu, termasuk di kantong-kantong anggota NU sendiri.

Walaupun gerakan NU muda ini memiliki sikap militan, tapi tidak melakukan perubahan struktural secara radikal. Mereka lebih memilih perubahan gradual yang dimulai dari bawah melalui penyadaran masyarakat dan umat NU ketimbang berusaha merebut jabatan di struktur PBNU. Karena itulah, sampai sekarang tidak terdengar siapa yang akan diusung dan merepresentasikan mereka dalam struktur formal NU di Muktamar mendatang.  
Tetapi , siapapun yang menginginkan jabatan di PBNU selayaknya tidak mengabaikan fenomena gerakan ini.

*Penulis adalah Direktur Eksekutif  The Wahid Institute, Jakarta. Sedang melakukan penelitian gerakan Muslim progresif di Indonesia.