Gus Dur dan Inklusivisme NU

Dengan hanya mengenakan kaus oblong dan sarung, KH Sahal Mahfudz bersila. Beberapa ulama lain berbaring miring. Sebagian ada yang merokok. Suasana santai itu bukan waktu istirahat, tetapi justru mereka sedang membahas masalah penting bagi masa depan Nahdlatul Ulama.

Para kiai yang sebagian sudah sepuh itu tengah membahas penggunaan kitab standar mazhab di pondok pesantren. Mereka ingin agar ponpes tidak hanya mengajarkan kitab kuning ulama mazhab Imam Syafii.

Meski santai, para ulama itu dengan tegas menumpahkan argumentasi dan pikirannya. Masih banyak ponpes mengalami kejumudan (mandek) yang diduga karena hanya mengenal kitab bermazhab Imam Syafii dari empat mazhab yang diakui NU. Bahkan, sebagian ulama masih memakai cara bermazhab mengikuti pendapat (qauli) ulama Syafiiyah semata.

Sebagian ulama menolak mengenalkan kitab dari luar Imam Syafii di pesantrennya. Sebagian ulama berpandangan, dalam beberapa hal ketiga imam mazhab yang lain, Maliki, Hanbali, dan Hanafi, lebih rasional dibandingkan dengan Imam Syafii.

Itulah gambaran bagaimana Ketua Umum PBNU KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merombak pola pikir elite NU hingga seperti sekarang. Saat itu perkumpulan pesantren NU atau Rabithah Ma’ahidil Islami (RMI) dipimpin KH Abdul Wahid Zaini (Probolinggo) sering menggelar pertemuan untuk membedah kitab.

Musyawarah nasional RMI di Pesantren Bungah, Gresik, 1990, menjadi tonggak bagi NU untuk mulai meninggalkan mazhab qauli ke manhaji. Artinya, saat itu muncul kesepakatan tidak tertulis menganut mazhab dengan hanya mengambil pendapat para ulama terlebih dahulu (mazhab qauli), khususnya Imam Syafii, saatnya dievaluasi. Para ulama NU, dimotori KH Sahal dan KH Ali Yafie, mengenalkan mazhab manhaji.

Kesepakatan itu menjadi ketetapan NU pada Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992. Memang, hal ini luput dari perhatian orang yang lebih terfokus pada pertentangan antara Gus Dur dan KH Ali Yafie, yang lalu mundur dari PBNU.

Justru saat itu adalah salah satu tonggak perubahan pemikiran NU yang diperkenalkan Gus Dur. Dengan mengubah cara bermazhab, berarti NU membuka diri bagi munculnya perbedaan pandangan karena tak lagi harus mengikuti pendapat ulama mazhab.

Tak hanya itu, Gur Dur juga mengenalkan masalah aktual bagi elite NU dengan cara pandang agama. Di sinilah keberhasilan Gus Dur memadukan religiusitas agamawan dengan persoalan kebangsaan tanpa harus terlibat politik praktis.

Upaya mencapai hal ini tidak mulus, seperti terlihat dalam kasus penghentian bedah kitab yang biasa dilakukan RMI. Sebelum melakukan gerakan itu, Gus Dur nyaris setiap hari berdiskusi dengan ulama, baik bertemu langsung maupun melalui telepon. ”Di awal tahun 1990-an itu, hampir setiap hari Gus Dur menelepon kiai di daerah, baik untuk sekadar menyapa atau berdiskusi akan suatu masalah,” ujar Arifin Junaidi, orang dekat Gus Dur yang sempat menjadi Sekretaris Dewan Syura Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketika Gus Dur mulai secara terang-terangan melakukan pembelaan terhadap kelompok minoritas, hanya sebagian kecil ulama yang tak sepakat dengan langkahnya. Sebagian besar ulama memahami pola pikir Gus Dur sehingga mereka tidak mengambil langkah oposisi.

Dari sisi ajaran, NU menganut paham yang tasamuh (toleran), tawasuth (moderat), dan tawazun (hati-hati) dalam menyikapi setiap masalah. Sikap ini terus ditanamkan Gus Dur sampai akhir hayatnya. Ulama menambahkan sikap i’tidal (adil).

(Mohammad Bakir)

Sumber: http://bola.kompas.com/read/2010/01/02/03134371/Gus.Dur.dan.Inklusivisme.NU