Kontribusi Pemikiran Gus Dur dalam Pembentukan Gagasan Islam Nusantara

Mukaddimah
 
Ide Islam Nusantara menjadi hangat diperbincangkan oleh khalayak publik Islam Indonesia terutama setelah Nahdlatul Ulama (NU) menjadikan Islam Nusantara sebagai tema muktamarnya yang ke-33 lalu. Banyak pihak meresponnya dengan berbagai bentuk ekspresi, seperti adanya seminar dan diskusi oleh beberapa komunitas intelektual kampus maupun pesantren sampai berargumentasi di media massa dan media sosial mengenai term ide tersebut. Terlepas dari sikap pro maupun kontra, wacana Islam Nusantara telah menambah topik wacana keIslaman di Indonesia.
 
Gagasan Islam Nusantara tidak langsung berdiri begitu saja. Jauh sebelum Islam Nusantara mengemuka saat ini, setidaknya pada medio 1980-an embrio gagasan Islam Nusantara sudah mulai digulirkan oleh beberapa intelektual Muslim. Salah satunya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Lalu bagaimanakah kontribusi Gus Dur dalam pembentukan gagasan Islam Nusantara? Tulisan penulis ini akan menguraikannya lebih lanjut.
 
Diskursus Islam Nusantara
 
Sebenarnya istilah Islam Nusantara sudah timbul pada awal tahun 2000-an tetapi respon publik tidak segaduh saat ini. Misalnya saja bisa ditemui pada tulisan-tulisan Azyumardi Azra yang merumuskan gagasan Islam Nusantara dalam pendekatan sejarah (historical approuch) proses Islamisasi ke Nusantara. Hasil penelitian Azra menerangkan bahwa Islamisasi di kawasan yang bernama Nusantara sekitar abad ke-16 atau 17 meliputi sebagian besar daerah Indonesia sekarang (Sumatera, Jawa, Borneo, Bali, Sulawesi, sebagian Maluku, dan Papua Barat), ditambah Malaka, Singapura, Brunei, Moro (Filipina Selatan), Patani (Thailand Selatan, dan Champa (Kampuchea). Tulisan Azra hanya satu dari beberapa intelektual Muslim maupun barat yang merumuskan ide Islam Nusantara, artinya para sarjana cenderung setuju jika Islam Nusantara didekatkan dalam perspektif sejarah.
 
 
Salah satu kenyataan sejarah itu ialah masuknya Islam ke Nusantara dengan cara damai tanpa paksaan. Cara-cara itu ditempuh dengan jalan sosio-kultural ketimbang jalan-jalan militerisme. Jalan sosio-kultural tersebut misalnya dengan cara dakwahnya para pedangang manca (Arab, Gujarat, Persia, dan India) sampai keterpengaruhan mysticism Islam (Tasawuf). Karena Islamisasi yang bersahabat tersebut mendorong Islam relatif diterima oleh masyarakat pribumi Nusantara. Diantara faktor lainnya yang mempengaruhi diterimanya Islam oleh masyarakat Nusantara sendiri yaitu faktor internal masyarakat Nusantara sendiri. Masyarakat Nusantara merupakan masyarakat yang multi etnis secara bahasa dan budaya. Karena pola interaksi yang begitu intens antar masyarakatnya secara alami mengembangkan pandangan dunia yang pluralistik. Kebiasaan itu membawa pengaruh diterimanya Islam lewat para pedagang manca dengan mudah membaur dengan budaya masyarakat setempat, apalagi para penyebar agama Islam masuk lewat jalan kultural. Bukti-bukti itu akulturasi budaya itu masih bisa dijumpai sampai saat ini mulai dari artefak-artefak kuno, naskah-naskah kuno, adat istiadat suku, sampai pada kearifan lokal masyarakatnya. Sehingga Muslim Nusantara mempunyai karakter keIslaman yang moderat (tawassuth), menjaga keseimbangan (tawazun), dan toleran (tasamuh).
 
Cara-cara itulah yang coba direaktualisasi oleh NU saat ini lewat pembentukan gagasan Islam Nusantara tidak hanya dalam perspektif sejarah tetapi sebagai kerangka berpikir (manhaj al-fikr). Islam Nusantara merujuk pada sejarah penyebaran Islam di wilayah Nusantara dengan pendekatan budaya, bukan dengan doktrin kaku dan keras. Hasilnya karakter Muslim Nusantara mempunyai wajah keIslaman yang ramah, damai, inklusif, dan toleran. Menjadi unik karena Islam Nusantara merupakan Islam ala Indonesia, gabungan antara nilai-nilai normatif Islam dan kultural tradisi, budaya, dan kearifan lokal Nusantara. Pada dataran ini juga terdapat upaya sinergi antara budaya (culture) dan agama Islam, upaya ini sekaligus memposisikan agar Islam berfungsi sebagai tatanan universal (rahmatan lil ‘alamin) dan berlaku sepanjang waktu dan semua tempat (shalih li kulli zaman wa makan).
 
Dialog antara agama dan budaya itulah yang sudah lama berada dalam pembacaan Gus Dur. Hubungan antara agama dengan kebudayaan merupakan sesuatu yang menurutnya ambivalen, tak terpisah tetapi berbeda. Nilai-nilai Islam yang universal turun ke bumi dalam penerimaannya ke tangan umat manusia terbungkus oleh budaya-budaya setempat. Ajaran Islam itu karenanya hanya bisa ditangkap dalam bentuk nilai, sehingga ketika ia turun dan jatuh ke tangan manusia, ia menjadi menjadi suatu bentuk—dalam pengertian budaya. Dalam pengertian itulah Islam bisa muncul dalam berbagai warna dan corak. Oleh karena itu baik antara agama dan kebudayaan mempunyai sifat yang berbeda. Agama ialah absolut, berlaku untuk setiap ruang dan waktu, sementara kebudayaan itu tidak pernah statis, senantiasa berkembang sesuai zaman. Namun demikian, tak bisa dipungkiri bahwa budaya merupakan ekspresi hidup keagamaan bagi pemeluknya.
 
Dalam tataran ushul al-fiqih (Islamic yurisprudensi), tataran kebudayaan atau tradisi juga mempunyai posisi penting dalam pengambilan hukum. Sebuah kaidah mengatakan ats-tsabit bi al-‘urf ka al-tsabit bi an-nash (sesuatu yang ditetapkan berdasar tradisi sama belaka kedudukannya dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan al-Quran dan hadis). Artinya ushul al-fiqh memberikan mandat untuk mentakhsis lafal umum yang belum ada petunjuk teknis pelaksanaanya dalam al-Qur’an dan hadis. Kaidah yang lainnya yaitu al-‘adah syariah muhakkamah (adat adalah syariah yang dihukumkan). Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kreasi-kreasi kebudayaan masyarakat, selama tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.
 
Dengan demikian Islam Nusantara juga bukan anti terhadap budaya Arab. Hanya saja Islam Nusantara ingin merepresentasikan ciri khasnya sendiri. Tentu saja penting untuk membedakan antara islamisasi (nilai-nilai Islam) dengan arabisasi (budaya bangsa Arab), karena Islam dilahirkan di Arab saja sehingga orang pada umunya memandang Islam identik dengan Arab. Islam Nusantara berpijak bahwa arabisasi tidak selalu cocok diterapkan di Nusantara karena perbedaan iklim, geografis, kultur dan cara pandang masyarakat Arab. Apalagi saat ini dunia Arab sedang mengalami krisis degradasi nilai (mulai dari peperangan, pertikaian antar kelompok atas nama agama, krisis identitas, krisis politik, dan krisi ekonomi). Sehingga dengan adanya itu seolah-olah Islam Nusantra ingin menyelamatkan citra Islam. Selain itu, posisi dunia saat ini yang tidak bisa dipisahkan oleh derasnya arus globalisasi, baik antara ruang, waktu, dan informasi tak terbatas tanpa sekat. Adanya identitas diri (dalam bentuk budaya) penting untuk dipertahankan sebagai bentuk eksistensi suatu peradaban.
 
Uniknya sebelum gagasan Islam Nusantara mengemuka saat ini, sudah jauh sebelumnya Gus Dur sudah memberikan sumbangsih pemikiran terkait agama dan kebudaayaan ini. Gus Dur mengemukakan gagasan pentingya mengakomodir budaya dalam mendialogkannya dengan agama. Maka lahirlah gagasannya pribumisasi Islam.
 
Gagasan Pribumisasi Islam, Masih relevankah?
 
Gus Dur dinilai sebagai salah satu pembaharu Islam Indonesia, Greg Barton menobatkannya sebagai salah satu tokoh neo-modernisme Indonesia dengan ciri utamanya yaitu mendialegtiskan antara modernisme dan tradisonalisme. Modernisme bukanlah sesuatu yang harus ditolak, akan tetapi dengan modernisme bukan berarti alam pemikiran tradisionalisme harus dikesampingkan. Bahkan dalam beberapa hal keduanya dapat berjalan berdampingan. Salah satu yang menonjol yaitu menggagas adanya ijtihad, meskipun Gus Dur sangat jarang menggunakan term itu. Gus Dur lebih menyukainya dengan term “dinamisasi” untuk merujuk proses dimana ajaran-ajaran Islam ditafsirkan kembali (proses ijtihad) menurut tuntutan-tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah (yakni dalam merespon modernisasi).
 
 
Dari ide dinamisasi Islam tersebut salah satunya timbul ide “Pribumisasi Islam”.  Pribumisasi Islam tersebut dimaksudkan untuk mencairkan karakter Islam dalam ajaran normatif dan praktek keagamaan menjadi sesuatu yang kontekstual. Dalam pribumisasi Islam tergambar bahwa Islam sebagai ajaran yang normatif dan berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam ranah kebudayaan yang diciptakan oleh manusia. Baik antara wajah keduanya tanpa kehilangan identitasnya masing-masing. Gus Dur menyatakan:
 
Pribumisasi Islam juga bukanlah ‘jawanisasi’ atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa menambah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash …
 
Jika dihadapkan dengan Islam Nusantara, Gus Dur ingin membedakan antara Islamisasi dan arabisasi. Bahwa belum tentu budaya Arab sesuai dengan kebutuhan masyarakat Nusantara atau Indonesia saat ini. Lebih lanjut ia mengatakan:
 
Bahaya dari proses arabisasi atau proses mengidentifikasi diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan buadaya-budaya setempat, tetapi justru agar budaya itu tidak hilang, inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan bukan untuk menghindari polatisasi antara agama dan budaya, sebab polarisasi demikian memang tidak terhindarkan.
 
Gus Dur mengkritik pola arabisasi pada hal-hal yang remeh dan sederhana, misalnya masalah bahasa dan pengucapan sehari-hari yang dituntut untuk dibahasakan arab sesuai dengan bahasa al-Qur’an. Istilah peringatan hari ulang tahun diubah menjadi kata milad, kata sahabat yang sejatinya merupakan bahasa arab dirasa jauh dari dimensi Islam kemudian diganti menjadi kata ikhwan.[11] Hal itu terjadi karena umat Islam selain mengalami ketidakpercayaan diri pada budaya barat (sehingga terjadi sikap apologetik) juga mengalami krisis identitas dan ditakutkan akan berakhir pada tercabutnya akar budaya bangsa. Oleh karena itu Gus Dur menolak pola formalisasi Islam yang berlebihan. Ia bahkan mendukung adanya pengembangan kebudayaan Islam berwawasan Nasional yang berpijak pada bumi Nusantara. Pengembangan itu ditujukan kepada sikap keterbukaan antar budaya, dimana Islam dan paham pemikiran lain dan sistem budaya lain berlangsung proses saling mengambil dan saling belajar.
 
Dengan demikian, pribumisasi Islam sebagai suatu pendekatan sosio-kultural[13] dapat memberikan peluang bagi heterogenitas interpretasi dalam praktek kehidupan beragama di semua wilayah di dunia ini. Sehingga tidak ada lagi anggapan Islam Timur Tengah sebagai ajaran yang paling benar, karena Islam mengalami historisitas yang berkelanjutan. Menurut Imdadun Rahmat dari proses pribumisasi Islam itu akan membentuk ajaran Islam yang mempunyai identitas diri (Islam Pribumi). Setidaknya ada lima karakter yang dihasilkan dari pribumisasi Islam yaitu: kontekstual sesuai dengan zaman dan tempatnya, toleran terhadap perbedaan  penafsiran dan pemahaman ajaran-ajaran Islam, menghargai tradisi dan budaya lokal setempat, progresif artinya bisa merespon modernitas dan realitas yang dihadapinya, dan yang terakhir membebaskan yaitu dapat menjawab persoalan-persoalan nyata kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Agaknya apa yang dimaksud oleh Imdadun Rahmat sejalan dengan karkater Islam Nusantara, hanya berbeda secara etimologis saja.
 
 Implikasi Ide Pribumisasi Islam: Pengakuan Pancasila dan Komitmen Pluralisme
 
Pada akhirnya, ide Pribumisasi Islam yang dikemukakan oleh Gus Dur mengajak untuk membedakan antara nilai-nilai dasar dan kerangka operasional Islam. Nilai-nilai dasar Islam atau weltanschauung (world view, idea moral, essence) Islam itu seperti yang ia kutip dari Muhammad Abu Zahrah (ulama ushul fiqh) yaitu keadilan, persamaaan, dan demokrasi. Prinsip-prinsip itu dirumuskan dalam kaidah ‘tasharraful imam ‘ala ra‘iyyatihi manuthun bil mashlahah (tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahan dan kesejahteraan rakyat). Tiga pilar dasar itu diejawantahkan ke dalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan.
 
Sehingga Gus Dur tidak sepakat dengan adanya formalisasi atau istilah lainnya ideologisas dan syariatisasi Islam. Seharusnya umat Islam tidak sibuk dengan masalah-masalah semu seperti penggunaan terminologi bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari saja, tetapi harus dapat menjawab realitas kehidupan zaman dalam konteks kemodernan dan persoalan-persoalan aktual yang dialami bangsa. Salah satu konsen yang sering dikemukakan oleh Gus Dur adalah masalah ide Negara Islam dan penerimaan Pancasila sebagai dasar Negara.
 
Sikap Gus Dur tentang tidak adanya Negara Islam ini didasarkan oleh dua faktor. Pertama, Islam tidak mengenal pendangan yang jelas dan pasti tentang pergantian kepemimpinan. Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar menggantikannya sebagai pemimpin agama dan pemimpin umat dengan prinsip permusyawaratan dan pembaiatan (persetujuan) oleh perwakilan kelompok. Kemudian setelah Abu Bakar wafat ia menunjuk ‘Umar sebagai penggantinya, artinya terjadi penunjukan. Kemudian pergantian ‘Umar ke ‘Usman, ‘Umar menisyaratkan penggantinya dipilih oleh dewan ahli. Bahkan semenjak Ali dikudeta dari kursi khalifah justru terjadi perubahan yang signifikan dimana Islam mengenal pemerintahan kerajaan dengan sistem dinasti. Kedua, Negara yang diidealisasikan Islam juga tak jelas bentuknya. Ketika Nabi meninggalkan Madinah bentuk pemerintahan Negara juga tak jelas bentuknya, apakah dalam konteks Negara-bangsa (nation-state) ataukah Negara-kota (city-state).
 
Gus Dur mengutip ayat al-Qur’an, QS al-Baqarah (2): 208 “Udhkhulu fi as-silmi kaffah” terjemahannya “Masuklah kalian ke dalam Islam (kedamaian—menurut Gus Dur) secara penuh.” Kata as-silmi ditafsirkan oleh kaum pro formalisasi Islam sebagai suatu entitas formal, dengan keharusan menciptakan sistem yang Islami. Namun, Gus Dur menafsirkannya berbeda, bukan sebagai entitas Islam tetapi “kedamaian”, suatu entitas yang menunjukkan nilai-nilai universal yang tidak perlu dijabarkan oleh sebuah sistem tertentu, termasuk sistem Islami.
 
Menjadi suatu problem tersendiri, jika sistem itu oleh kaum formalisasi Islam dibawanya ke dalam ranah politik kenegaraan, otomatis hanya membawa aspirasi kaum Muslimin saja. Jika ditarik pada konteks keindonesiaan, hal ini akan membawa disintegritas bangsa karena menempatkan umat non-agama Islam menjadi warga Negara kelas dua atau kaum minoritas. Padahal di Indonesia sendiri juga terdapat penganut agama selain Islam dan aliran kepercayaan lainnya. terdiri dari bermacam-macam (plural dan heterogen). Oleh karena itu, Gus Dur terang-terang menolak ide Negara Islam selain secara doktrin teologis dan historis tidak ada, secara realitas sosial-politik tidak bisa dipaksakan. Maka Gus Dur secara tegas setuju adanya Pancasila sebagai dasar Negara. Karena dalam Pancasila terdapat inti-inti ajaran Islam seperti tiga pilar yang dikemukakan Gus Dur tadi. Maka menurutnya Pancasila sama sekali tidak bertentangan ajaran Islam.
 
Pandangan Gus Dur tentang penerimaan Pancasila ini sekaligus menandakan komitmennya terhadapnya pluralisme. Baginya pluralisme merupakan sikap keterbukaan untuk menelusuri berbagai cara berpikir dan kesediaan untuk mencari kebenaran dimanapun juga ia berada.[19] Jika memang Pancasila mampu mengakomodir semua hak warga Negara, bukan terbatas pada penganut agama, suku, ras dan keyakinan tertentu dalam konteks bernegara atau dengan kata lain menurut Gus Dur memuat universalisme. Sebagai suatu entittas universalime, Pancasila memuat penegakan ajaran-ajaran kehidupan (kemanusiaan) yang tak terhingga, selain memuat prinsip-prinsip dasar Islam. Hal itulah yang membuat Gus Dur menyetujui Pancasila sebagai dasar Negara. Selain itu juga Gus Dur kerap membela hak-hak minoritas warga Negara meskipun diluar kelompoknya, misalnya etnis Tionghoa, ex-tapol masa lalu (PKI), Ahmadiyah, maupun kaum minoritas lainnya yang disingkirkan oleh Negara.
 
Penutup
 
Kontribusi Gus Dur dalam pembentukan gagasan Islam Nusantara terlacak dalam idenya membumikan Islam jauh semenjak dekade 1980-an. Jika melihat jejak panjangnya ide pribumisasi Islam semenjak dikemukakan hingga kini agaknya ide tersebut sukses besar. Terbukti dengan banyaknya diskusi dan pengembangan wacana oleh para intelektual Islam Indonesia bahkan para sarjana barat lewat berbagai macam karya ilmiah dengan multi perspektif. Apalagi Gus Dur sebagai salah satu founding father NU turut berperan secara internal dalam menginspirasi para intelektual NU dalam melahirnya gagasan Islam Nusantara, bukan sebagai perspektif sejarah saja tetapi sebagai manhaj al-fikr dengan mendialogkan Islam dengan budaya.
 
Kiranya gagasan Islam Nusantara penting untuk dijadikan alternatif dalam membangun peradaban Indonesia maupun dunia Islam (meskipun dalam bentuk akulturasi Islam-budaya yang berbeda). Sehingga Islam dapat membumi kapanpun dan dimanapun berada (shalih li kulli zaman wa makan). Apalagi wajah Islam Timur Tengah, tempat Islam dilahirkan sekarang menuai sorotan dunia akibat krisis multi-dimensional yang tak kunjung usai.
 
Tanpa mengecilakn peran Gus Dur dalam pembentukan gagasan Islam Nusantara lewat ide pribumisasi Islam-nya, setidaknya ide-ide serupa sudah mulai diwacanakan oleh beberapa intelektual Muslim Indonesia lainnya meskipun dalam istilah yang berbeda-beda. Misalnya Hasbi Ash-Shiddiqie lewat ide Fikih Indonesia awal dekade 1960-an. Kemudian ide Cak Nur (Nurcholish Madjid) yang populer dengan ide Islam Kemodernan dan Keindonesiaan pada tahun 1980-an. Lalu menyusul ide Fikih Sosial KH Sahal Mahfudh pada awal tahun 1990-an. Semuanya merupakan embrio adanya gagasan Islam Nusantara, meskipun pada kenyataannya perlu konsepsi dan redefinisi lebih lanjut terkait gagasan ini. Wallahu ‘alam bi ash-shawab.