Masa Depan Demokrasi di Indonesia Perspektif K. H. Abdurrahman Wahid

 
                                       Demokrasi itu bukan hanya tak haram, tapi wajib dalam Islam.                                      
Menegakkan demokrasi itu salah satu prinsip Islam, yakni Syuro
--Gus Dur—

Jalan panjang yang ditempuh bangsa ini dalam merealisasikan demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan berbagai hambatan dan rintangannya, namun usaha itu terus berlanjut sampai saat ini dengan tanpa mengenal rasa lelah atau putus asa.

K.H. Abdurrahman Wahid atau sering disebut Gus Dur salah satu tokoh republic ini yang berjuang menegakkan nilai-nilai demokrasi di bumi persada nusantara ini. Diantara jejak perjuanggannya adalah terbentuknya Forum Demokrasi (For-Dem) di awal tahun 90-an, suatu komunitas diskusi yang mencoba membicarakan dan mendiskusikan segala macam aspek dan persoalan tentang demokrasi yang terjadi pada saat itu dan kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi di hari kemudian.

Dalam seminar, dan caramah keagamaan  tidak jarang ia menyampaikan atau menyisipkan informasi-informasi tentang demokrasi baik sebagai ilmu pengetahuan atau fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain penyampaian secara verbal, ia juga menyampaikan tentang demokrasi secara spesifik  tertulis dalam tema yang tersebar diberbagai media massa, diantaranya sebagai berikut: Pemilihan Lima Gubernur dan Tradisi Demokrasi, TNI dan Demokrasi, PKB-TNI dan Demokratisasi, Pemilu-Demokrasi dan Kejujuran TNI, Agama dan Demokratisasi, Demokrasi-Keadilan dan Keterwakilan, Membangun Demokrasi Bukan Tugas yang Ringan, Demokrasi adalah Sebuah Pilihan, Ulama dan Demokratisasi di Indonesia, Nasionalisme-Tasawuf dan Demokrasi, Demokratisasi dan Terorisme Internasional, NU-Pluralisme dan Demokratisasi Jangka Panjang, Agama dan Demokrasi, Islam-Otoritarianisme dan Demokrastisasi, Demokrasi-Agama dan Prilaku Politik Bangsa, Sekali Lagi tentang Forum Demokrasi, Masa Depan Demokrasi di Indonesia.

Dari tulisan tersebut, penulis mencoba membatasi pembicaraan dengan menekankan pada permasalahan proses demokratisasi di Republik Indonesia ini baik rintangan ataupun solusinya demi terwujudnya prilaku masyarakat Indonesia yang demokratis di masa sekarang dan yang akan datang dalam perspektif Gus Dur.

Penguasaan Orde Baru yang otoritarian selama 30 tahun dan motori oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) atau sekarang disebut Tentara Nasional Indonesia (TNI), ini menyisakan permasalahan tersendiri bagi sebagian warga bangsa Indoneisa atas keterlibatan TNI untuk mendorong dan terwujudnya demokrasi dalam merformasi diri dengan meninggalkan gelanggang politik praktis dan kembali ke fungsi semula sebagai instansi pertahanan dan keamanan Negara dan warganya.

Prasangka ketidakpercayaan masyarakat akan totalitas TNI membantu terwujudnya demokratisasi bukan tanpa sebab, dikarenakan salah satu doktrin yang  dikembangkan dalam instansi internal TNI, yaitu dominasi kaum militer atas pihak sipil.

Selain permasalahan tersebut di atas, permasalahan yang lain dan dianggap urgen sebagai penghalang demokrasi adalah intimidasi yang dilakukan para politisi  terhadap masyarakat sipil atau sesame teman politisinya yang mencoba berprilaku taat terhadap konstitusi.

Sisi lain adanya ketidak-percayaan masyarakat nasionalis terhadap organisasi-organisasi keagamaan khususnya organisasi yang berafiliasi kepada ajaran agama Islam, ini menjadikannya sebagai salah satu penghalang atau rintanganan dalam mewujudkan demokrasi di Republik Indonesia baik sekarang atau masa yang akan datang.

Dalam menjawab permasalahan-permasalahan di atas, pertama yang terkait dengan totalitas keberpihakan TNI-POLRI dalam membangun kehidupan demokrasi, tidak dapat dipungkiri memang terjadi pergulatan yang sangat dahsyat diantara para perwiranya dalam instansi tersebut antara kelompok yang ingin mempertahankan system setatus quo, yaitu pemerintahan yang otoriter. Dan mereka yang dapat menerima demokrasi sebagai sebuah proses jalan panjang yang harus dilalui oleh semua komponen bangsa ini, tidak terkecuali instansi TNI-POLRI.

Pergulatan yang amat dahsyat  dalam tubuh TNI, antara mereka yang ingin kembali kepada setatus quo system pemerintahan otoriter dan mereka yang dapat menerima demokratisasi sebagai sebuah proses yang berjalan sangat lambat.[1]

 

Secara konstitusi kelembagaan totalitas TNI-POLRi dalam keterlibatannya membangun kehidupan demokrasi tidak perlu diragukan kembali, terbukti dengan suka rela dan sadar ia melepaskan atribut politik praktisnya dari keanggotaan salah satu fraksi di DPR pada tahun 2004 dan di MPR pada tahun 2009.

TNI sendiri sebagai instansi telah menerima dihapusnya Fraksi TNI-POLRI dari DPR tahun 2004 dan dari MPR tahun 2009, karena mereka harus tunduk kepada UUD 1945.[2]

Artinya secara instansi tidak ada kemungkinan mereka untuk melakukan pelanggaran dan melawan konstitusi, karena ia secara pribadi berfungsi sebagai alat penjaga konstitusi dari segala penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Negara atau warga Negara.

Adapun secara personal dari masing-masing perwira instansi tersebut sudah membuktikan diri, ketika ada keinginan untuk kembali dalam arena gelanggang politik maka cara yang dilalui sesuai dengan aturan main, yaitu melalui jalur PEMILU sebagai mana jalur yang diikuti oleh masyarakat sipil. Perwira-perwira militer tersebut diantaranya; Jend (purn) Wiranto, Jend (purn) Susilo Bambang Yudhoyono, Letjend (purn) Prabowo Subianto, dan sekarang yang hangat dan akan ikut dalam kontestasi memperebutkan kursi Gubernur DKI 1, yaitu Mayor (purn) Agus Harimukti Yudhoyono.

Permasalahan kedua tentang intimidasi politik yang dilakukan oleh para politisi pemenang kontestan pemilu terhadap politisi yang kalah, atau perlawanan politisi yang kalah terhadap politisi yang menang dengan perlawanan di luar jalur hukum, semisal praktek-praktek anarkis dengan melakukan demonstrasi secara brutal sehingga memungkinkan terjadinya revolusi sosial atau konflik horizontal melalui penjarahan dan tindak kekerasan anatar sesama warga Negara.

Hal tersebut dapat terkikis sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu di awali dari proses reformasi sampai saat ini, maka yang terjadi sekarang telah berkembangnya kesadaran warga masyarakat akan pandangan politik dan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahannya melalui jalur hukum yang difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Mahkamah Kostitusi.

Kesadaran dalam menyelesaikan segala persengketaan di ranah politik melalui jalur hukum, ini memungkinkan terjadinya stabilitas politik di negeri ini baik untuk masa sekaranga atau masa yang akan datang. Proses demokratisasi di negeri ini akan sulit terwujud dikala tidak ada jaminan stabilitas politis dari para pelakunya, oleh sebab itu stabilitas politik menjadi sangat penting untuk mempercepat proses demokratisasi itu sendiri.

Kedewasaan pandangan politik itu memungkinkan tegaknya stabilitas politik di negeri ini. Karena tantangan politik dewasa ini akan mementingkan tercapainya stabilitas politik yang amat dibutuhkan untuk mengatasi krisis multidimensi diberbagai bidang kehidupan.[3]

Adapun permasalahan terakhir yang terkait dengan doktrin ajaran agama islam tentang anjuran pelaksanaan hukum-hukum dan tata cara islam secara menyeluruh (kaffah). Juga masih adanya sebagaian dari organisasi-organisasi yang afiliasi kepada agama Islam baik organisasi politik ataupun organisasi kemasyarakatan yang terus berusaha atas keyakinan yang dianutnya untuk merealisasikan pesan yang secara literal menganjurkan terwujudnya masyarakat yang religious melalui jalur politik dengan merubah ideology dasar Negara (pancasila). Dan dengan sendirinya dapat memberikan kecurigaan kepada kelompok agama lain akan eksistensinya sebagai warga Negara kesatuan yang telah disepakati bahwa kedudukan sama dihadapan Undang-Undang dengan tidak melihat salah satu dari unsur SARA.

Namun kecurigaan akan hal tersebut di atas dari kelompok agama lain, sekiranya tidak perlu dibesar-besarkan. Memang ada sebagaian yang berpikir seperti di atas. Akan tetapi dari berbagai gerakan organisasi islam dengan perbedaan latar belakang dan historisnya, serta tujuan sasaran yang ingin dapat dicapai. Karena pada kenyataanya masyarakat muslim Indonesia menyetujui Negara kesatuan yang berlandaskan ideology Pancasila dan UUD 1945 dengan segala konsekuensinya demi menjaga keutuhan NKRI.

Dan secara garis besar organisasi-organisasi Islam tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan pemahaman dari masing-masing akan hubungannya dengan system kekuasaan yang ada, diantaranya sebagai berikut;

Kelompok pertama, yaitu kelompok yang pendekatannya secara budaya dengan mengedepankan sikap lebih mengutamakan pengembangan kemampuan melakukan perubahan tanpa harus masuk kedalam system kekuasaan melainkan berperan sebagai anti-tesis dari segala apa yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa melalui program-programnya.

Kelompok kedua, yaitu gerakan organisasi Islam yang pendekatannya secara sosio-politik atau gerakan antithesis terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok pertama, dengan meyakini perubahan dapat terwujud dengan masuk ke dalam system pemerintahan, baik sebagai pelaku langsung maupun hanya sebagai perumus  kebijakan atau jalur penetapan (king makers) bagi peronalia yang bergerak dalam pemerintahan.

Kelompok ketiga, merupakan kelompok gerakan sintesa dari keduanya dengan menitikberatkan pendekatan gerakan pada sosio-kultural, yaitu pendekatan dengan menutamakan sikap pengembangan pandangan dan perangkat cultural, yang dilengkapi oleh upaya membangun system kelembagaan masyarakat yang sesuai dengan wawasan yang ingin dicapai, seperti apa yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pesantren yang mengabdikan diri pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan.

Perbedaan pendekatan dari ketiga kelompok tersebut sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan bahwa gerakan Islam sebagai ancaman bagi kelompok lain yang minoritas, perbedaan tersebut merupakan tiada lain hanyalah sebuah varian dalam aplikasi gerakan atas pemahaman masing-masing kelompok dalam internalisasi ajaran yang diyakininya.

Begitu pula dari masing-masing kelompok islam sendiri bahwa perbedaan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alasan perpecahan satu dengan lainnya, karena perpecahan itu selain bertentangan dengan ajaran islam yang menyerukan persatuan dan saling memahami perbedaan itu sifatnya kodrati, Juga tidak sesuai dengan sifat karakteristik dari demokrasi. Oleh sebab itu perlu ada kesadaran bersama yang tidak perlu terlebih dahulu dikomunikasikan satu dengan lainnya, yaitu bahwa masing-masing kelompok perlu menempuh strategi ganda; pertama, membiarkan orang yang mengurusi proses formalisasi agama dalam kehidupan bernegara melalui cara-cara dan produk-produk yang nantinya menampilkan syiar (gebyar) Islam sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Lembaga Departemen Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan lain sebagainya. Kedua, di sisi yang lain harus peka dan sigap dalam merebut isu-isu umum yang bukan “khas Islam” untuk dikelola, seperti Isu kemanusiaan, demokrasi, pemberantasan korupsi, kesetaraan, dan lain sebagainya.

Perlu ditempuh strategi ganda; membiarkan orang yang mengurusi proses formalisasi agama dalam kehidupan bernegara melalui cara-cara dan produk-produk yang nantinya menampilkan syiar (gebyar) Islam yang tengah diperjuangkan oleh Depag, MUI, ICMI dan sebagainya. Sementara harus ada pula yang merebut isu-isu umum yang bukan ‘khas Islam” untuk dikelola.[4]

Sehingga dapat diharapkan dengan segala perbedaan itu dapat ditemukan gerakan islam diberbagai lini dan bidang baik di pemerintahan ataupun kebudayaan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas juga menambah semarak proses demokratisasi dengan tanpa mengancam kelompok lain baik yang se-iman atau beda keyakinan. Dan dengan sendirinya Islam akan menjadi besar bukan hanya dogma tapi juga dalam kenyatannya, tetapi yang harus dihindari adalah overislamisasi di pemerintahan.

Karena yang lebih penting itu ajaran Islam dijadikan moralitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi penganutnya bukan menjadikannya ideology. Sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh para Ulama yang terkumpul dalam wadah Nahdlatul Ulama (NU) dan tertera sebagai keputusan bersama dalam Muktamar ke-27 di Asem Bagus Situbondo Jawa Timur pada tahun 1984, mereka meyakini Pancasila sebagai ideology dalam kehidupan bernegara dan agama Islam sebagai akidah dalam menjalankan segala syariat ajaran agama.

Dari uraian di atas dapat memberi pemahaman bahwa demokrasi Indonesia dapat berkembang begitu cepat dan segala rintangan yang dahulu dianggap sangat urgent dapat dibuktikan sekarang semua hambatan itu dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang relative singkat jika dibanding dengan proses demokratisasi di Negara-negara lain.

Permasalahan demokratisasi di Indonesia yang sekarang itu bagaimana merealisasikannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara oleh para pelakunya, karena demokratisasi itu dapat terpelihara dan berkembang hanya oleh orang-orang yang mengerti dan memahami tentang hakikat demokrasi itu sendiri. Demokrasi dengan tujuan terciptanya masyarakat pancasilais sesuai yang dicita-citakan dan diamanatkan oleh UUD 1945 yang tertera dalam pembukaannya yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Untuk menuju masyarakat Pancasilais maka diperlukan system pengelolaan pemerintahan yang demokratis dengan menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua warga Negara di hadapan Undang-Undang dan hukum tanpa memandang perbedaan agama, budaya, suku, bahasa, dan lain sebagainya.

Sebuah masyrakat demokratis , yang bersandar kepada tiga hal utama; kedaulatan hukum, persamaan perlakuan kepada semua warga Negara di hadapan undang-undang, dan kejujuran sikap kita semua dalam melaksanakan peraturan-peraturan menurut bentuknya secara tuntas.[5]

Itu semua dapat terlaksana jika semua warga Negara, khususnya aparatur Negara menjalankan roda pemerintahan dengan kejujuran sikap dalam melaksanakan peraturan-peraturan sesuai dengan aturannya secara tuntas.

Oleh: Djok Edhi S Abdurrahman

 



[1] Abdurrahman Wahid; PKB, TNI, dan  pembelajaran Demokratisasi, Kompas, 06-10-2003

[2] Abdurrahman Wahid:  TNI dan Demokratisasi, Kompas; 29-08-2003

[3]  Abdurrahman Wahid: Pemilihan Lima Gubernur dan Tradisi Demokrasi, Kompas; 07-08-2003

[4] Abdurrahman Wahid: Islam, Otoritarisme, dan Demokratisasi; mengurai hubungan agama dan Negara. Hal.194, Grasindo, 1999

[5] Abdurrahman Wahid: Demokrasi adalah Sebuah Pilihan; Proaksi, 15 Januari 2005.