Menelisik Akar-Akar Ritus Kekerasan Agama

Oleh Nurun Nisa

Kekerasan akhir-akhir ini kerap disandingkan dengan agama. Selain alasan penyerangan berkisar soal agama, pelakunya juga memakai simbol agama. Kekerasan etnis-agama-migrasi yang dominan pada masa transisi -seperti dilansir United Nations Support Facility for Indonesian Recovery (UNSFIR) pada 2002-kini hanya didominasi agama saja. Kekerasan agama juga menjadi pusat perhatian setelah beberapa lembaga melansir laporan situasi kehidupan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Di laporan ini terungkap kekerasan dilakukan sebagai salah satu respons terhadap perbedaan penafsiran dan sikap keagamaan sebuah kelompok.

Sedemikian maraknya kekerasan jenis ini sehingga terbit anggapan, kekerasan terjadi karena didukung doktrin agama. Doktrin agama kerap dibawa untuk melakukan kekerasan dalam bentuk razia, sweeping kelompok yang dianggap sesat, perusakan aset atau tempat ibadah. Tetapi benarkah demikian? Diskusi \"Ritus Kekerasan, Mengapa Terus Berlangsung?\" di kantor the Wahid Institute (28/2) hendak menelisik kekerasan, doktrin agama, dan kelangsungannya. Sengaja kekerasan disebut ritus karena hampir rutin terjadi.

Kekerasan agama bukanlah kerja keras doktrin agama belaka. Ali Maschan Moesa, anggota Komisi VIII yang menangani masalah agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, menyatakan kekerasan ini terjadi karena agama dan politik berkawan dekat. Perkawanan ini, bermuara pada dua hal. Pertama, agama menjadi alat politik. Dalam hal ini, agama menjadi mesin politik. Sentimen agama digerakkan agar dukungan mengalir. Kedua, radikalisasi politik atas nama agama. Kesimpulan ini diperoleh ketika ia melakukan penelitian untuk disertasinya Universitas Airlangga yang kemudian dibukukan menjadi Nasionalisme Kiai (2007).

Di kalangan Islam, konflik dengan modus ini, sudah bermula sejak sahabat Usman bin Affan (w. 655). Usman terbunuh dalam kisruh politik yang membawa-bawa nama agama. Usman melakukan mutasi atas Saad bin Abi Waqqash, gubernur Kufah, Mesir. Kapasitas Saad yang termasuk unggulan, selain garansi surga kepada Nabi kepadanya, membuat kritik mengalir deras. Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa penggantinya adalah kerabat Usman. Beberapa sahabat yang kontra memilih berkampanye. Keliling beberapa wilayah, Abu Dzar dan Ibnu Mas\'ud, menyebutkan ketidaksetujuan mereka. Tetapi mereka antikekerasan.

Gelombang kekerasan justru datang dari dua ribu orang dari Kufah. Kekerasan mereka diawali dengan kekerasan verbal. Sahabat Nabi yang alim dan luhur itu dituduh kafir. Mereka kemudian mengepung kediaman Usman selama dua minggu tetapi ia tidak mau menumpasnya dengan senjata. Mereka berhasil menerobos kediamannya membunuhnya ketika yang bersangkutan sedang mendaras Qur\'an. Demikianlah, kekerasan verbal berujung pada kekerasan fisik. Kelompok ini diduga bukan orang yang memilih Usman. Dugaan lain, kelompok ini memilki pemahaman yang sangat dangkal. Perkawanan antara agama dan politik ini, kata Ali, juga terjadi di Cikeusik.

Kemungkinan kedua, pelaku mengeksploitasi doktrin agama untuk kepentingan sendiri. Abdul Moqsith Ghozali, peneliti Senior WI, menyatakan teks-teks yang ada itu dilucuti dari konteksnya. Teks jenis ini diuniversalkan, dengan begitu itu bisa dipakai di mana saja dan kapan saja. Padahal semangatnya partikular. Teks soal jihad yang bila diartikan secara vulgar berarti perintah membunuh digunakan oleh Imam Samudra, misalnya, untuk melegalkan aksinya. Dengan modus yang sama, umat agama lain dianggap kafir dan status ini membuat darah mereka halal.

Dosen Universitas Paramadina ini juga menyatakan, setelah tragedi pembunuhan Usman, giliran Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib (w. 680) dibunuh. Cucu Nabi ini dibunuh lawan politiknya sendiri yang juga pemeluk Islam. Politik yang tak beretika menjadi garang wajahnya, termasuk dengan menggunakan komoditas agama. Kedekatan politik dan agama menimbulkan tragedi setelahnya.

Menyimak analisa ini sesungguhnya kurang tepat jika kekerasan dianggap berbasis agama. Karena, agama bukan pemain tunggal terwujudnya kekerasan. selain soal politik, soal ekonomi juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit seperti dikemukakan Tamrin Amal Tamagola. Ekonomi,  politik, dan agama adalah kekuatan digdaya yang dapat memantik kekerasan. ‘Agama\', tentu saja, merujuk pada penafsiran teks agama, bukan teks itu sendiri.

Otak dan Otot

Dalam konteks Indonesia, perbedaan dulunya tidak diselesaikan dengan kekerasan. Di masa awal kemerdekaan, perbedaan (termasuk yang ideologis) diselesaikan dengan otak. Di masa itu, misalnya, kubu komunis dan kubu Masyumi berdebat habis-habisan di parlemen. Selesai perdebatan, selesai pula \'pertentangan\' itu. Cerita yang masyhur, seperti dituturkan Djohan Effendi, adalah relasi yang akrab antara Isa Anshari dari Masyumi dan DN Aidit dari PKI. Bukan keanehan jikalau Aidit terlihat makan di rumah Isa di Bandung. Bukan pula sesuatu yang mengherankan bila Aidit mengantarkan Isa ke markas Masyumi selepas berdebat di parlemen. Bagaimanapun kuatnya keyakinan masing-masing pihak, tidak timbul kekerasan-justru kemesraan yang bersemi. Kedua pihak tidak ada yang mengambil pilihan untuk menggunakan kekerasan. Kedudukan otak yang digantikan oleh otot sekarang ini merupakan sebuah kemunduran peradaban.

Hampir senada dengan aktivis pluralisme dari ICRP ini, Rm Mardi menyatakan bahwa otot ditonjolkan karena telah terjadi derasionalisasi. Derasionalisasi bukan berarti lawan dari rasionalisasi jika ia diartikan sebagai merasionalkan segala sesuatu atau menggunakan rasio sebagai standar paling tinggi. Derasionalisasi merujuk pada peminggiran rasio, demikian pendapat pengurus KWI ini. Dengan paham derasionalisasi ini, komunikasi atas berbagai perbedaan dillakukan dengan memakai kekuatan, bukan rasio.

Yang perlu juga dipikirkan adalah soal kita memaknai ‘keluarga\'. Pendeta Albertus Patty khawatir konsep famili yang kita pakai terlalu sempit. Karena kesempitan ini, maka terjadi polarisasi: kubu keluarga versus kubu musuh. Andaikan kesempitan ini diperluas, maka kita akan berbicara kepada banyak orang layaknya kepada sahabat dan saudara kepada orang lain dengan lebih terbuka. Keterbukaan ini memungkinkan penerimaan dari unsur yang beragam. Penerimaan dapat menyingkirkan kemungkinan terjadinya penggunaan kekerasan. Gus Dur, kata Pendeta Berty, adalah comtoh tipikal manusia terbuka.

Kelas yang memegang peranan menentukan pola sikap dalam menanggapi perbedaan. Sosiolog Thamrin Amal Tomagola menyatakan bahwa generasi awal kemerdekan, termasuk Aidit dan Isa Ansori, merupakan generasi terbaik. Merekalah, kaum intelektual, yang memainkan peran di kala itu. Kini, ia digantikan oleh kelas menengah, tetapi bukan kelas menengah atas (middle upper) melainkan kelas menengah bawah (middle lower). Termasuk dalam golongan ini mungkin para ustadz yang memiliki usaha furnitur, sebagai contoh, tetapi tidak terlalu besar yang berkeingin mengembangkan jaringan ekonomi dan politik. Mereka merekrut pengikut dari golongan bawah atas (lower upper) dan bawah menengah (lower middle). Berbeda kelas, berbeda pula sikapnya.

Perlu Solusi

Disadari atau tidak, kekerasan verbal sudah bersemi sejak dini. Anak-anak kelas satu Sekolah Dasar di sebuah daerah di Jawa bagian timur, sebagai contoh, sudah ‘tahu\' cara menyikapi golongan Ahmadiyah: dibunuh dan dibakar. Sikap ini tetap memprihatinkan meskipun mereka mengerti bahwa pemeluk agama lain mesti dicintai. Sumber sikap ini terkadang datang dari pendidik sendiri sperti terjadi di sebuah sekolah di Jakarta. Seorang teman Djohan dipanggil pihak sekolah. Kepada sang ibu, kepala sekolah menyatakan bahwa anaknya termasuk kategori anak baik, tetapi suka bergaul dengan non-Muslim. Sungguh menggelisahkan bila perkawanan jenis ini disamakan derajatnya dengan kejahatan.

Kebencian kepada kelompok yang berbeda, kekerasan verbal, bukan mustahil berubah menjadi kekerasa fisik. Harus segera dicari solusi. Tidak ada pilihan lain. Wallahu A\'lam.

Nurun Nisa, Asisten PO The Wahid Institute

Related Posts