Nalar Negara Agama dalam Penyelesaian Ahmadiyah

Oleh Rumadi

Menteri Agama Suryadharma Ali memberikan empat alternatif untuk menyelesaikan masalah Ahmadiyah di Indonesia. Pertama, Ahmadiyah menjadi sekte atau agama tersendiri dengan konsekuensi tidak menggunakan segala atribut agama Islam seperti al-Quran, masjid, shalat dan lainnya. Kedua, Ahmadiyah kembali menjadi Islam mainstreamdengan meninggalkan paham yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi.  Ketiga, Ahmadiyah dibiarkan saja seraya dilindungi, karena berkeyakinan merupakan hak asasi yang dilindungi konstitusi. Keempat, Ahmadiyah dibubarkan.

Untuk mematangkan pilihan, Komisi VIII DPR RI melakukan serangkaian dengar pendapat dengan sejumlah kalangan. Pendapat pemimpin Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sudah didengarkan. Demikian juga pendapat pimpinan pemimpin organisasi-oraganisasi keagamaan, bukan hanya organisasi Islam tapi juga organisasi non Islam seperti Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Wali Gereja Indonesia  (KWI). Hal ini menunjukkan, persoalan Ahmadiyah tidak hanya menjadi persoalan umat Islam, tapi persoalan bangsa secara keseluruhan. Bahkan, jika bangsa ini salah langkah dalam mengambil keputusan soal Ahmadiyah, bisa menjadi blunderyang mengganggu kebhinekaan Indonesia.

Trend mengagamakan Ahmadiyah

Ada kecenderungan yang sangat kuat sebagaimana terbaca dalam rapat dengar pendapat Komisi VIII, dialog-doalog di televisi, pernyataan-pernyataan pejabat publik dan beberapa tokoh politik, bahwa pilihan terbaik untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah adalah memaksa Ahmadiyah keluar dari Islam dan menjadi agama baru. Kalau yang menyatakan itu politisi partai Islam atau birokrat seperti Suryadharma Ali, saya sepenuhnya bisa memahami. Tapi kalau yang menyatakan politisi partai nasionalis seperti Priyo Budi Santoso (politisi Golkar), Anas Urbaningrum  (Ketua Umum Partai Demokrat) dan Muladi (Mantan Ketua Lemhanas dan politisi Golkar), sulit diterima akal sehat. Dan anehnya, mereka yakin, dengan menjadikan Ahmadiyah sebagai agama baru di luar Islam, persoalan Ahmadiyah akan selesai dan tidak ada lagi kekerasan terhadap mereka.

Kalau bacaan saya benar, tampaknya langkah politik akan ditempuh pemerintah untuk mengagamakan Ahmadiyah. Apa yang akan terjadi bila Ahmadiyah benar-benar dipaksa untuk menjadi agama di luar Islam? Dalam kaitan ini, ada beberapa hal yang penting untuk direnungkan lebih jauh. Pertama, jika langkah mengagamakan Ahmadiyah benar-benar dilakukan, hal ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah Indonesia dimana ada keputusan politik yang memaksa sekelompok orang untuk murtad, keluar dari Islam dan membuat agama baru. Hal ini berbalik dengan kondisi kelompok penghayat kepercayaan yang sekian lama berjuang agar apa yang mereka yakini diakui sebagai agama, namun hal itu tidak pernah dipenuhi oleh Negara. Tapi kali ini berbalik, Negara justru memaksa orang membuat agama baru dan keluar dari Islam. Dalam sebuah dialog televisi, KH. Hasyim Muzadi mengatakan, langkah mengagamakan Ahmadiyah bisa dilakukan karena Gus Dur juga pernah melakukan hal yang sama terhadap Konghucu. Pernyataan ini jelas keliru, Gus Dur tidak pernah memaksa Konghucu jadi agama, tapi tergantung pada pengikut Konghucu sendiri. Karena bagi Gus Dur, sebuah keyakinan disebut agama atau tidak sangat tergantung pada pemeluknya sendiri, bukan orang lain.

Kedua, saya tidak yakin langkah mengagamakan Ahmadiyah akan menyelesaikan persoalan Ahmadiyah. Memang, untuk sementara kelompok-kelompok radikal anti-Ahmadiyah akan menyambut gembira keputusan ini. Meskipun Ahmadiyah tidak dibubarkan, namun mereka akan merasa cukup puas jika Ahmadiyah bisa dipaksa untuk murtad.Pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah itu? Boleh saja Negara secara adminsitratif memaksa orang-orang Ahmadiyah keluar dari Islam, tapi Negara pasti tidak bisa menghilangkan keyakinan mereka terhadap Islam (versi Ahmadiyah). Mereka tidak mungkin bisa meninggalkan shalat, mengucapkan assalamu\'alaikum, membaca syahadat, membaca al-Quran, membangun masjid sebagai tempat ibadah, berpuasa, pergi haji dan sebagainya.

Mudah ditebak, jika orang-orang Ahmadiyah tetap melaksanakan hal tersebut, maka kelompok-kelompok radikal anti-Ahmadiyah pasti akan marah, dan bukan tidak mungkin akan kembali menyerang Ahmadiyah. Mereka akan bilang, ternyata Ahmadiyah belum keluar dari Islam karena orang-orang Ahmadiyah masih menjalankan ajaran Islam. Mengapa? Karena, ketika Ahmadiyah dipaksa keluar dari Islam, yang mereka bayangkan adalah Ahmadiyah akan membuat syariat keagamaan sendiri yang terlepas sama sekali dari aturan syariat Islam. Karena itu, jika orang Ahmadiyah masih melakukan ritual syariat Islam dan masih menggunakan simbol-simbol Islam, mereka bisa dikatakan melakukan penodaan terhadap Islam. Jika selama ini Ahmadiyah dianggap menistakan Islam karena perbedaan dalam memandang Mirza Ghulam Ahmad, maka setelah mereka dianggap bukan Islam, puasa dan shalat-nya orang Ahmadiyah bisa dianggap penodaan terhadap Islam. Dengan demikian, ruang untuk melakukan kekerasan terhadap Ahmadiyah akan semakin melebar.

Ketiga, Pakistan, Arab Saudi dan beberapa Negara Islam lain senantiasa dijadikan contoh untuk menyelesaikan kasus Ahmadiyah. Pakistan misalnya, dengan menggunakan dasar konstitusi sebagai Negara Islam, sejak 1974 Ahmadiyah dinyatakan sebagai kelompok minoritas, dan 1984 dinyatakan sebagai non-muslim. Hal yang sering dilupakan, Indonesia bukanlah Negara Islam sebagaimana Pakistan. Konstitusi Indonesia memberi jaminan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan, sedang Pakistan menganut paham yang berbeda. Karena itu, langkah meniru Pakistan dalam persoalan Ahmadiyah jelas bukan pada tempatnya.

Pakistan bukanlah contoh yang baik dalam mengelola kebhinekaan keyakinan. Meski Ahmadiyah sudah dinyatakan sebagai non-muslim, namun persekusi dan tindak kekerasan terhadap Ahmadiyah tidak pernah berhenti. Kasus besar terakhir terjadi pada 28 Mai 2010 lalu. Dua masjid Ahmadiyah di Model Town dan Garishaw diserang sejumlah orang bersenjata senapan dan granat persis ketika warga Ahmadiyah sedang melakukan shalat Jumat. Serangan itu menewaskan lebih dari 90 warga Ahmadiyah.

Kebijakan Pakistan terhadap Ahmadiyah sangat diksriminatif dari sudut jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan, karena orang Ahmadiyah yang menjalankan ibadah dianggap kriminal, mengucapkan assalamu\'laikum warahmatullahi wabarakatuhu dilarang bagi warga Ahmadiyah dan diancam hukuman empat bulan penjara.  Apakah kita mau meniru Negara seperti ini?

Nalar Negara Agama

Hiruk pikuk soal Ahmadiyah ini menyiratkan satu hal yang cukup merisaukan. Pelan tapi pasti tampaknya nalar Negara agama mulai menjangkiti bangsa ini. Meskipun kita mengklaim sebagai Negara demokrasi dengan konstitusi yang menghargai hak asasi manusia, namun pengelola Negara ini mulai menggunakan nalar Negara agama untuk menyelesai persoalan kebangsaan. Nalar Negara agama adalah penggunaan ajaran dan doktrin agama sebagai dasar untuk mengambil keputusan-keputusan publik. Keinginan untuk memaksa Ahmadiyah keluar dari Islam dan menjadi agama sendiri, sebagaimana sering diucapkan pejabat-pejabat publik, jelas menunjukkan bahwa nalar Negara agama sedang beroperasi.

Persoalan Ahmadiyah tampaknya akan diselesaikan dengan nalar Negara agama ini, bukan berdasar nalar Negara konstitusi yang menghargai hak asasi manusia. Hal ini misalnya tampak dalam rapat komisi VIII DPR, baik dengan pimpinan JAI mapun dengan tokoh-tokoh agama. Banyak anggota DPR yang begitu emosional untuk membubarkan Ahmadiyah karena dianggap sesat dan menodai Islam. Kalau yang bicara anggota MUI masih bisa dipahami, tapi kalau anggota DPR cara berpikirnya seperti itu, sungguh sangat memprihatinkan.

Jika berpegang pada konstitusi, tidak mungkin ada pikiran untuk memaksa keluar dari Islam. Tidak mungkin Ahmadiyah dipaksa untuk menjadi agama sendiri dan meninggalkan sepenuhnya atribut-atribut keislaman. Pengelola Negara ini tampaknya masih ambigu dengan konstitusi negaranya sendiri dan masih ragu dengan hak asasi manusia karena dianggap sebagai produk asing.

Melihat gejala ini kita patut waspada, karena hal ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa ini. Nalar Negara agama lama kelamaan akan semakin mendominasi. Ketika di berbagai daerah mulai memproduksi peraturan-peraturan daerah berbasis agama pada dasarnya nalar Negara agama sudah mulai bekerja. Semakin lama, nalar Negara agama akan semakin dominan menguasai bangsa ini.  Indonesia akan menjadi Negara agama meski dengan baju demokrasi. Jika hal ini tidak dibendung, jangan menyesal jika bangsa ini akan jatuh berkeping-keping. Semoga tidak terjadi!

* Penulis Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Koordinator Program the WAHID Institute.

Sumber: Suara Pembaruan | Senin, 21 Februari 2011

Related Posts