NU dan

Oleh: Sumanto Al Qurtuby

NU kembali akan menggelar hajat besar (muktamar ke-32). Hajat yang akan digelar oleh ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak hanya akan memilih rais am dan ketua umum PB NU yang baru, melainkan juga membahas sejumlah agenda penting menyangkut masalah sosial-keagamaan serta keumatan dan kebangsaan yang menjadi problem NU, bangsa, dan negara ini. Dalam muktamar kali ini, pengurus dan aktor NU, menurut saya, harus memperhatikan secara serius masalah kultural-keumatan dan menghentikan aktivitas politik praktis kekuasaan seperti yang tampak selama ini.

Gara-gara ulah sejumlah tokoh NU yang bernafsu terhadap kekuasaan, NU menjadi kehilangan \'\'wibawa kultural\" sebagai ormas keagamaan dan agen civil society yang mestinya menjaga jarak terhadap kekuasaan politik agar bisa selalu bersikap kritis terhadap pemerintah. Pula, lantaran ulah sejumlah kiai dan ulama NU yang memiliki syahwat politik tinggi, \'\'karisma tradisional\" (meminjam istilah Max Weber) kiai menjadi rontok di mata umat.

Pesantren sebagai \'\'lembaga pengaderan\" kaum santri pun ikut terkena getahnya. Di mana-mana terjadi pencibiran dan guyonan sarkastis tentang \'\'kiai politik\", \'\'kiai proyek\", \'\'kiai proposal\", dan masih banyak lagi. Akibat selanjutnya, terjadi \'\'krisis kepercayaan\" terhadap kiai dan institusi pesantren. Kiai yang mestinya mengurusi rakyat banyak, berurusan dengan jamaah NU di akar rumput, serta fokus pada gerakan pemberdayaan ekonomi-kultural masyarakat, kemudian berubah menjadi \'\'pelayan\" politisi partai dan aparat pemerintah.

***

Oleh karena itu, ke depan, NU harus menghentikan strategi dan taktik \'\'politik kekuasaan\" untuk kemudian memikirkan secara serius masalah \'\'politik kerakyatan\" yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup komunitas NU di tingkat basis: masalah kemiskinan, problem pengangguran, rendahnya kualitas pendidikan, dan masih banyak lagi. Itu berarti bahwa NU harus kembali berpegang teguh pada Khittah 1926 yang dicetuskan dalam Muktamar Situbondo pada 1984 (yang kemudian dipertegas di Muktamar Krapyak 1989).

Ketika NU di bawah kepemimpinan Gus Dur (1984-1999), ormas itu memulai strategi berpolitik baru, yakni \"kultural-kerakyatan\", bukan lagi \"struktural-kekuasaan\". Strategi \"politik kerakyatan\" tersebut diprakarsai oleh sejumlah kiai/tokoh muda NU kala itu, seperti KH Ahmad Shiddiq, KH Sahal Mahfudh, KH Muchit Muzadi, KH Mustafa Bisri, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Sebagai Ketum PB NU, Gus Dur berbeda dengan para pendahulunya yang cenderung kompromistis dengan kekuasaan. Saat itu, dia tampil sebagai aktivis-intelektual yang kritis terhadap segala bentuk politisasi dan arogansi yang dilakukan negara.

Sejak 1984 (bahkan hingga kini), Gus Dur menjadi ikon gerakan \"politik kultural-kerakyatan\" di tubuh NU. Di bawah komando Gus Dur pula, NU kemudian menjelma menjadi kekuatan civil society ala Tocquevillean yang sangat kritis terhadap pemerintah/kekuasaan. Gerakan dan pemikiran Gus Dur yang anti kekuasaan waktu itu bisa jadi karena dilatari oleh fakta sejarah bahwa rezim Orba adalah prototipe pemerintahan otoriter dan antidemokrasi.

Selain itu, rezim Orba telah memangkas akses politik NU (misalnya, menunjuk menteri agama-menteri agama yang tidak berasal dari NU). Sepanjang Orba berkuasa, NU memang menjadi salah satu ormas keislaman yang menderita karena perlakukan sang rezim di bawah komando Soeharto yang sangat tidak ramah dengan NU. Meski begitu, perlu dicatat bahwa meski secara organisasi NU menyatakan \'\'cerai\" dari politik praktis-kekuasaan, sebagai sebuah jamaah, sebagian warga NU masih aktif dalam kancah politik kekuasaan, bahkan tidak sedikit yang menjadi \'\'bumper\" rezim Soeharto dan rela \"memusuhi\" kader-kader NU yang menjadi oposan rezim Orba.

***

Strategi politik kerakyatan NU ala Gus Dur yang dulu begitu bergemuruh itu lambat laun mulai meredup seiring \"lengsernya\" Gus Dur dari kursi Ketum PB NU. Tidak seperti Gus Dur yang sewaktu tiga periode menjadi Ketum PB NU begitu gigih memperjuangkan \"politik kerakyatan\" dan getol mengampanyekan \"strategi kultural\" dalam mewujudkan cita-cita ke-NU-an, pada periode pasca Gus Dur, pengurus PB NU tampak tidak berselera dengan jenis politik kultural-kerakyatan semacam itu.

Pada era ini, butir-butir \'\'Khittah 1926\" yang diputuskan pada Muktamar Situbondo yang dengan jelas menarik garis tegas NU dengan dunia politik praktis pun ditabrak atau minimal diberi tafsir baru yang memberi ruang bagi aktivitas kepolitikan. Wajah NU kemudian menjadi tidak jelas. Sebab secara institusi, meski NU bukan lagi parpol atau orpol, pada kenyataannya NU digiring ke aktivitas politik kekuasaan layaknya sebuah parpol/orpol.

Yang lebih memprihatinkan lagi, taushiyah Rais Am PB NU (KH M.A. Sahal Mahfudh) sebagai pemimpin tertinggi NU tidak diindahkan. Meski Kiai Sahal berkali-kali mengingatkan agar jangan menggunakan institusi NU sebagai kendaraan politik praktis, \'\'mereka\" ibarat sebuah pepatah: anjing menggonggong kafilah berlalu!

Karena syahwat berpolitik praktis yang begitu besar, seringkali masalah-masalah mendasar yang dihadapi warga NU di tingkat akar rumput justru terbengkelai. Gerakan kelompok \'\'NU struktural\" yang begitu \'\'keranjingan\" dengan kekuasaan sampai mengabaikan urusan jamaah NU di tingkat basis itu tentu saja tidak bisa dibenarkan. Apalagi \'\'politik kekuasaan\" itu dilakukan dengan menabrak rambu-rambu organisasi (misalnya, melanggar butir-butir \'\'Khittah 1926\") dan melawan otoritas keulamaan syuriah, khususnya rais am.

Sepanjang butir-butir \"Khittah 1926\" belum \"diamandemen\" oleh muktamirin, para elite NU tidak diperbolehkan menggunakan institusi NU untuk kepentingan politik praktis. Sebagai ormas, NU harus tetap menjaga jarak dengan kekuasaan agar bisa melakukan fungsi kontrol terhadap pemerintah serta menjaga eksistensi sebagai elemen civil society yang otonom dan kritis terhadap penguasa. (*)
 

 

 

<div style="\&quot;text-align:" left;\"="">sumber: www.jawapos.co.id

 

More Tags

NU Politik

Related Posts