Oligarki Penafsiran Agama

Oleh: Abdul Moqsith Ghazali*
<img data-cke-saved-src="\" src="\&quot;/pictures/200508/2005-08-16-moqsith-bp.jpg\&quot;" alt="\&quot;Moqsith" al="" ghazali\"="" align="\&quot;right\&quot;" hspace="\&quot;10\&quot;">MUSYAWARAH Nasional Ke-7 Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung baru-baru ini di Jakarta (26-29 Juli 2005) telah mengeluarkan fatwa yang dipandang oleh sejumlah tokoh agama sebagai kurang bijak dan hegemonik.

Tidak kurang dari sebelas fatwa terkait dengan soal-soal keagamaan telah dihasilkan MUI melalui munas-nya, di antaranya tentang haram dan tidak sahnya nikah beda agama dan waris beda agama. Doa bersama antara umat Islam dan umat non-Islam dibidahkan dan diharamkan. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama dinyatakan sebagai bertentangan dengan ajaran Islam sehingga umat Islam diharamkan untuk mengikutinya.

Untuk mengukuhkan fatwa MUI tahun 1980, ditegaskan kembali bahwa Ahmadiyah adalah di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. Salah satu efek domino dari fatwa MUI ini adalah ditutup dan dihancurkannya sejumlah masjid Ahmadiyah di berbagai daerah di Indonesia oleh sebagian umat Islam.

Pada hemat saya, fenomena ini menunjukkan beberapa hal berikut. Pertama, MUI telah memosisikan diri sebagai pusat penafsiran sehingga dapat dengan mudah menyatakan bahwa suatu tafsir adalah sesat dan menyesatkan. Di sini MUI telah melakukan tindakan oligarkis dan monopolistik perihal menafsirkan agama.

Bahayanya, ketika Islam telah menjadi sebuah agama yang didominasi otoritas tertentu, maka ia akan kehilangan wataknya sebagai agama pembebas yang dapat diakses oleh seluruh umat, dari pelbagai strata dan level. Cara-cara monopolistik dan oligarkis ini bertentangan dengan kaidah-kaidah keislaman yang standar. Sudah sejak awal Nabi Muhammad saw memproklamasikan bahwa tidak ada sistem kependetaan di dalam Islam (la rahbaniyyata fiy al-Islam). Hadis ini pertama-tama diletakkan sebagai kritik terhadap adanya hierarki penafsiran di dalam Katolik, yang kemudian meniscayakan adanya sebuah lembaga tafsir resmi atas Alkitab. Berbeda dengan Katolik, Islam menolak keras adanya hierarki dalam bertafsir.

Dalam Islam, semua jenis tafsir hakikatnya memiliki status yang sama, tak berjenjang. Keunggulan sebuah tafsir, satu dengan yang lain, sama sekali tidak ditentukan oleh seseorang atau institusi mana yang memproduksinya, melainkan pada dampak kemaslahatan yang ditimbulkannya. Tidak banyak untungnya sebuah tafsir (atau fatwa) diciptakan oleh lembaga sebesar MUI jika hanya menjadi pemicu bagi terjadinya kekerasan di tengah masyarakat.

Betapa pun canggihnya sebuah proses terbentuknya fatwa, kalau potensial menimbulkan tindak kekerasan di masyarakat maka fatwa tersebut adalah tertolak demi logika agama Islam sendiri yang cinta damai dan antikekerasan.

Kedua, cara-cara yang ditempuh MUI ini akan semakin mempersempit ruang gerak teks agama (Alquran) sendiri. Alquran terkurung dalam perangkap penafsiran MUI karena penafsiran yang diproduksi terutama oleh kelompok-kelompok non-mainstream dianggap pinggiran dan tidak resmi sehingga perlu dirapikan dan ditertibkan dengan sejumlah fatwa ini.

Secara tidak disadari ulama MUI menyimpan sebuah keyakinan bahwa kebenaran adalah tunggal, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui pendekatan-pendekatan yang harfiah terhadap Alquran dan Sunah. Semakin harfiah mendekati sebuah teks agama maka semakin dekat ia pada kebenaran. Pertanyaannya, apakah MUI telah secara konsisten mengemban tugas tekstualisme ini? Ternyata tidak. Terbukti, Alquran Surat al-Maidah ayat 5 yang secara harfiah jelas memperbolehkan pernikahan beda agama, ternyata diharamkan oleh MUI.

Dan secara historis pun, nikah beda agama telah lama dipraktikkan umat Islam, mulai dari para sahabat Nabi, ulama Tabi\'in, Tabi\' Tabi`in, hingga generasi sekarang. Apakah dengan demikian nikah beda agama yang dilakukan oleh mereka itu adalah haram dan hubungan seksual yang berlangsung di antara mereka pun masuk dalam tindak perzinaan?

Ketiga, bahwa Mahkamah Agung sebagai tempat permintaan fatwa telah dilampaui dan dirampas wewenangnya oleh MUI. Terlebih ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato pembukaan Munas MUI hendak memosisikan MUI sebagai penjuru, yang kepadanya pemerintah akan meminta sejumlah fatwa, terutama hal-hal yang terkait dengan agama. Memang tidak terlalu jelas di mana sebenarnya posisi dan kedudukan MUI di dalam sistem ketatanegaraan kita. Apakah ia merupakan bagian dari lembaga tinggi negara setingkat dengan DPR, BPK, Mahkamah Agung, sehingga presiden perlu menjadikan MUI sebagai penjuru dan kompas. Atau, MUI tak lebih dari sebuah ormas keagamaan biasa di tengah pelbagai ormas keagamaan lain di Indonesia. Dengan kekaburan eksistensial ini, maka ke depan harus jelas betul tentang kedudukan dan posisi MUI ini sehingga kekacau-balauan ketatanegaraan dapat dihindari.

Terlepas dari itu semua, bagi umat Islam, letakkanlah fatwa MUI ini sesuai dengan watak dan karakternya yang tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum di negara Indonesia yang bukan negara Islam ini. MUI bukanlah polisi akidah dan bayangan Tuhan di bumi (dlill Allah fiy al-ardhi) sehingga bisa dengan mudah membagi-bagikan vonis bagi setiap tafsir yang dibuat oleh umat Islam. Dan jika terbukti fatwa-fatwa MUI ini terus-menerus menimbulkan kekacauan di tengah umat, maka segeralah Mahkamah Agung (MA) turun tangan untuk meninjau dan membenahi fatwa-fatwa tersebut.***

*Penulis adalah Kepala Madrasah Ushul Fiqh Progresif The WAHID Institute

(Media Indonesia, 4 Agustus 2005)

Related Posts