Pembela Sejati Kaum Buruh (Migran)

TAK terasa sudah 100 hari Gus Dur meninggalkan kita. Namun, ingatan akan peran Gus Dur dalam upaya menegakkan martabat dan kedaulatan rakyat tidak pernah sirna. Memang patut disayangkan, saat Muktamar Ke-32 NU berlangsung di Makassar, tak ada even khusus untuk merefleksikan peran Gus Dur. Bahkan, dalam pidato pembukaan, Presiden SBY juga alpa menyebut peran Gus Dur dalam membesarkan NU dari organisasi yang \"ndeso\" menjadi organisasi massa yang diperhitungkan semua kekuatan politik di Indonesia. 

Meski demikian, hingga hari ini berbagai kalangan masyarakat terus memberikan apresiasi terhadap peran Gus Dur dalam dukungannya untuk perjuangan kelompok-kelompok marginal. Salah satunya kepada kaum buruh, termasuk di dalamnya buruh migran Indonesia. 

Semasa Gus Dur memegang tampuk kepresidenan, salah satu langkah signifikan yang dilakukannya adalah mengakomodasi kepentingan kaum buruh yang menuntut dibatalkannya pelaksanaan UU No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang akan berlaku sejak 1 Oktober 2000. Presiden Gus Dur menunda pelaksanaan UU No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. UU ini ditentang habis-habisan oleh kaum buruh Indonesia karena substansinya sangat eksploitatif. 

Untuk mengantisipasi adanya kekosongan hukum ketenegakerjaan karena UU pengganti UU No. 25 Tahun 1997 belum ada, pada 25 September 2000 dibuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Perpu ini kembali menunda berlakunya UU No 25 Tahun 1997 yang semestinya berlaku pada Oktober 2000 menjadi Oktober 2002 dan pemerintahan Gus Dur segera mengajukan RUU perburuhan yang baru. 

***

Komitmen Gus Dur pada nasib kaum buruh juga ditunjukkan jauh sebelum menjadi presiden. Yang paling nyata adalah dukungannya menjadi salah satu pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia bersama Muchtar Pakpahan. Dukungan untuk berdirinya serikat buruh independen di luar serikat buruh resmi (saat itu SPSI) di era Orde Baru bukannya tanpa risiko. Namun, Gus Dur berani mengambil risiko tersebut. 

Komitmen Gus Dur terhadap kaum buruh juga tetap terjaga meskipun tidak lagi menjadi presiden. Pada saat terjadi pengusiran paksa buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen dari Malaysia pada 2005, Gus Dur merelakan tempat tinggalnya di Ciganjur untuk menampung ratusan buruh migran Indonesia tidak berdokumen yang terusir dari Malaysia. Karena statusnya sebagai buruh migran tak berdokumen, mereka tak dilayani oleh pemerintah Indonesia. Perlakuan diskriminatif terhadap buruh migran Indonesia yang tidak berdokumen ini yang dikritik Gus Dur sebagai pemerintahan yang tidak menghargai pengorbanan buruh migran.

Dalam penanganan kasus buruh migran Indonesia tak berdokumen di Malaysia, Gus Dur juga secara khusus melakukan lobi personal terhadap perdana menteri Malaysia pada Agustus 2005 dengan biaya pribadi. Berkat lobi ini, Gus Dur mampu membebaskan Adi bin Asnawi, buruh migran asal Lombok, NTB, yang sudah divonis hukuman mati dan dipenjara di Penjara Sungai Buloh Selangor. Ada dapat menghirup kebebasan pada 9 Januari 2010, 10 hari setelah kepergian Gus Dur, yang berjasa besar membebaskan Adi dari jerat gantungan. 

Kini Gus Dur telah berpulang, di tengah nasib buruh (migran) Indonesia yang masih sangat rentan. Jika Pemerintah Indonesia menghormati jasa Gus Dur, seharusnya mereka juga menghormati kaum buruh (migran) Indonesia yang diperjuangkan Gus Dur. Selamat jalan Gus Dur, Presiden Pembela Buruh (Migran) Indonesia. (*)

*). Wahyu Susilo, analis kebijakan perburuhan Migrant CARE dan bekerja di INFID, sedang melakukan riset di Asia Centre, Flinders University, Australia

sumber: http://www.jawapos.co.id