MANILA - Presiden KH Abdurrahman Wahid mengundang tokoh muslim  Filipina, Nur Misuari untuk datang ke Aceh dan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Misuari perlu kita kirim ke Aceh  untuk bertemu dengan orang-orang Aceh agar mereka mengerti bahwa menjadi muslim yang baik tidak usah menjadi negara Islam, kata Presiden dalam jumpa pers di Manila, Sabtu (27/11) malam.

Sementara itu Gus Dur menyatakan Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Informal III ASEAN akan mengeluarkan deklarasi menyangkut Aceh yang mencantumkan bahwa keutuhan wilayah Indonesia tidak boleh diganggu-ganggu.
KTT akan mencantumkan soal itu dalam deklarasinya atau seruan, bahwa kedaulatan wilayah Indonesia tidak boleh diganggu-ganggu. Ini disetujui PM Jepang, PM Singapura, dan Presiden Korsel, kata Presiden Gus Dur kepada wartawan di Manila, usai pertemuan.

Selain Misuari, Presiden juga mengundang Hasyim Salamat, pemimpin Moro Islamic Liberation Front (MILF) datang ke Indonesia. Tadinya direncanakan saya bertemu dengan Hasyim Salamat, dalam perjalanan pulang dari Manila di Mindanao, tapi karena dia tidak bisa keluar dari hutan, ya tidak jadi, kata Gus Dur dikutip Antara.

Kendati tidak jadi bertemu, Gus Dur menyampaikan kepada Presiden Filipina, Joseph Estrada bahwa ia sudah meminta Dutabesar RI mengundang Hasyim Salamat dan pemimpin Moro, Nur Misuari, datang ke Indonesia secepatnya.
Kalau datang, mereka akan saya tampung di Wisma Negara, kata Presiden Gus Dur sambil menambahkan di Indonesia Hasyim Salamat akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehidupan beragama di kalangan kaum muslimin Indonesia.

Misuari perlu kita kirim ke Aceh untuk bertemu dengan orang-orang Aceh agar supaya mereka mengerti bahwa menjadi muslim yang baik tidak usah  menjadi negara Islam, kata Presiden. Ketika ditanya kapan Gus Dur berkunjung ke Aceh, Presiden mengatakan  ia tidak perlu cepat-cepat ke Aceh. Saya tahu persis keadaan di Aceh. Orang lain boleh bingung saya tidak bingung, katanya.

Tentang referendum yang diminta rakyat Aceh, Gus Dur mengatakan bentuknya adalah otonomi yang luas bukan merdeka. Otonomi yang luas dengan syarat melaksanakan syariat Islam dengan pengecualian bagi mereka yang tidak beragama Islam. Ini kalau rakyat Aceh menerima,  katanya.

Menyinggung pertemuannya dengan Presiden Korea Selatan Kim Dae Jung, Gus Dur mengatakan mereka sepakat untuk melanjutkan kerjasama mobil nasional Timor. Setuju dilanjutkan, dengan catatan harus disetujui oleh WTO, selain itu harus merupakan suatu titik tolak untuk maju bersama, katanya.

Presiden Korsel dalam pertemuan itu meminta agar orang-orang Korea di Indonesia mendapat perlakuan yang adil dan sama. Saya katakan saya  jamin itu, di Indonesia tidak ada masalah. Kalau kemarin mereka menarik diri karena kesulitan ekonomi, ujar Presiden Gus Dur.

Korea Selatan juga meminta dukungan Indonesia atas politik Cahaya  Matahari Korea yang berusaha berhubungan baik dengan Korut. Indonesia dalam hal ini menyatakan kesediaannya untuk mendukung itu, kata Gus Dur.

Presiden Kim, menurut Gus Dur merupakan gurunya, karena di tahun 70-an ia sudah membaca sajak-sajak Kim yang juga merupakan pejuang demokrasi  Korea tersebut.

Sumber: KEDAULATAN RAKYAT 29 Nov 1999