Yogyakarta, Kompas
   
Presiden Abdurrahman Wahid, Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Akbar Tandjung, dan tuan rumah Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Selasa (1/8), mengeluarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam "Dokumen Yogyakarta". Namun, dalam dokumen itu tidak terdapat kesepakatan di antara keempat tokoh bagaimana menyikapi Sidang Tahunan MPR bulan Agustus 2000.
   
Kesepakatan itu keluar setelah kelima tokoh nasional itu mengadakan pertemuan sekitar 1,5 jam di kediaman HB X di Gedong Jene, kompleks Keraton Yogyakarta. Pertemuan itu berlangsung bertepatan dengan syukuran Tumbuk Ageng, hari ulang tahun tujuh windu HB X, tepat Selasa Wage, 1 Agustus 2000. Secara berurutan, Akbar Tandjung tiba di keraton pukul 10.30 didampingi istri dan fungsionaris DPP Partai Golkar Enggartiasto Lukito.
   
Sekitar pukul 11.15, Presiden dan Wakil Presiden datang bersamaan, sedangkan Amien Rais datang sekitar 10 menit kemudian.
   
"Saya shalat lebih dulu. Saya shalat tahiyatul," kata Amien Rais, yang datang satu pesawat dengan Akbar Tandjung, namun lebih dulu mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta.
   
Kehadiran empat elite politik nasional itu tidak bersamaan, karena itu Sultan Hamengku Buwono X harus menunggu berdiri di depan pintu gerbang Regol Srimanganti sekitar 1,5 jam untuk menanti tamu-tamunya. Tampak kelelahan, Sultan HB X beserta istri GKR Hemas dan didampingi adik-adiknya, GBPH Hadiwinoto, GBPH Joyokusumo, dan GBPH Prabukusumo terpaksa diambilkan kursi untuk duduk di depan pintu gerbang keraton.
   
Pertemuan itu diliput ratusan wartawan dalam dan luar negeri. Semula, panitia menyiapkan Bangsal Srimanganti untuk tempat jumpa pers para tokoh. Di tempat itu sudah disiapkan empat kursi berjejer dan satu kursi di belakangnya. Juru kamera televisi dan fotografer juga telah bersiap-siap meliput jumpa pers tersebut. Akan tetapi, jumpa pers hanya disampaikan oleh adik Sultan, GBPH Joyokusumo, yang membacakan isi "Dokumen Yogyakarta".
   
Sekitar pukul 12.25, Megawati yang mengenakan busana merah bata keluar terlebih dahulu. Wartawan tak berhasil meminta keterangan tentang pertemuan itu, karena Megawati hanya diam menanggapi berbagai pertanyaan. Sekitar pukul 13.40, Amien Rais meninggalkan keraton.
   
Menurut GBPH Joyokusumo, Megawati dan Amien Rais meninggalkan pertemuan terlebih dahulu bukan karena keduanya tidak menyepakati isi pertemuan di Gedong Jene. Megawati pamit lebih dahulu karena akan berziarah ke makam ayahnya, Bung Karno, di Blitar, Jawa Timur (Jatim), sedang Amien Rais harus segera kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan agenda Sidang Pleno Badan Pekerja (BP) MPR yang belum selesai. Keduanya telah menyepakati isi kesepakatan, setelah makan siang bersama.
   
Takkan geser Presiden
   
Presiden yang keluar bersama Akbar Tandjung dan didampingi HB X di depan gerbang Regol Donopratopo mengemukakan, hasil pertemuan akan disampaikan dalam press release.
   
Kepada Presiden, para wartawan bertanya, apakah pertemuan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita? "Masalah selalu ada," kata Presiden disambut tawa para wartawan. Apakah bisa menurunkan tensi politik? "Mana saya tahu. Itu urusan yang ngatur suhu...," katanya disambut tawa wartawan lagi.
   
Apakah ada kesepakatan yang berkaitan dengan Sidang Tahunan MPR? "O ya... Sidang ini hanyalah Sidang Tahunan MPR. Dan semua pihak, Pak Amien, Bang Akbar, Mbak Megawati, saya, maupun Sri Sultan, sepakat bahwa ini hanya Sidang Tahunan, dan tidak akan ada upaya menggeser Presiden," kata Presiden sambil menambahkan, kalaupun ada kritik dari MPR, itu hal yang wajar.
   
Bagaimana jalannya sidang? "Ooh, suasananya riang sekali...," kata Presiden sambil menambahkan bahwa hubungan antarpribadi para undangan yang hadir itu sebenarnya sangat baik, karena hampir tiap hari saling berkomunikasi melalui telepon.
   
"Dokumen Yogyakarta"
   
Dalam penjelasannya kepada pers, GBPH Joyokusumo mengemukakan "Dokumen Yogyakarta" terdiri atas empat latar belakang dan empat kesepakatan (lihat tabel). Akan tetapi, tidak disebutkan secara spesifik kesepakatan bagaimana menghadapi Sidang Tahunan MPR.
   
Akbar Tandjung yang ditanya pers usai pertemuan menggambarkan pertemuan berlangsung dalam suasana yang baik penuh keakraban.
   
Ketua MPR HM Amien Rais, yang keluar dari Gedong Jene setelah Megawati, kepada pers dengan wajah gembira mengatakan, pertemuan dan pembicaraan berlangsung sangat sukses membahas antara lain masalah penegakan keamanan nasional dan pemulihan perekonomian nasional. Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan bahwa Sidang Tahunan mendatang harus dijaga dan akan dilaksanakan secara normal, demikian pula  perlunya konstitusi dijaga oleh semua pihak.
   
HB X kepada pers mengemukakan, keempat tamu undangannya bisa menyadari problematika yang sekarang ada, dan bagaimana menghadapi reformasi sehingga pertemuan kemudian sepakat bagaimana memperbaiki performance mereka untuk memberikan harapan pada masyarakat, baik di dalam integritas wilayah, penanganan masalah KKN, maupun kondisi sosial ekonomi yang terpuruk saat ini.
   
Sedangkan Akbar Tandjung dalam penjelasannya kepada pers sebelum pertemuan mengemukakan, pertemuan itu didasari niat yang baik dari semua pihak dalam rangka menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Dengan demikian, masyarakat bisa tenang, tidak ada kekhawatiran akan terjadi keributan, pergantian pemerintahan, atau akan terjadi pendongkelan terhadap Presiden. (bur/top/hrd)

 

"Dokumen Yogyakarta"

Elite Sadar, Pertentangan Sengsarakan Rakyat
   
Dokumen Yogyakarta:

   1. Kami menyadari bahwa pertentangan elite yang menajam tidak menguntungkan bagi upaya-upaya perbaikan kehidupan rakyat secara menyeluruh.
   
   2. Kami menyadari bahwa miskomunikasi antar-elite dapat berdampak pada penyuksesan agenda reformasi yang telah ditetapkan melalui ketetapan MPR Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.
   
   3. Kami menyadari bahwa dalam masa transisi menuju masyarakat yang demokratis akan diikuti oleh perubahan nilai dan tatanan dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh.
   
   4. Kami menyadari bahwa kebersamaan elite dan masyarakat mutlak diperlukan untuk mengatasi persoalan berbangsa dan bernegara.
   
   Karena itu, kami bersepakat:
   
   1. Untuk menggalang kembali semangat kebersamaan sesama komponen bangsa untuk menjaga integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kesadaran bahwa perbedaan merupakan inti untuk mencapai kemajuan.
   
   2. Bahwa situasi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin berat menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dan dalam penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.
   
   3. Masyarakat perlu menghargai langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga penyelenggara negara lainnya dalam menyukseskan langkah-langkah reformasi.
   
   4. Bahwa untuk menegakkan supremasi hukum perlu pengaktifan instrumen-instrumen penegak hukum dengan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam waktu secepatnya.
   
   
Keraton Yogyakarta, 1 Agustus 2000