Fatwa MUI dan Keterancaman Pluralisme Agama

 

Oleh: Abd Moqsith Ghazali*
Masa depan gagasan dan gerakan “pluralisme agama” di Indonesia kian terancam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) VII yang berlangsung di Jakarta mulai tanggal 26-29 Juli 2005, mengambil keputusan atau mengeluarkan bebarapa fatwa yang amat kontroversial. Ada sebelas fatwa terbaru yang dikeluarkan MUI dalam Munas kali ini. Salah satunya adalah bahwa pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama bertentangan dengan ajaran Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme dan liberalisme agama.

Fatwa MUI yang mengharamkan pluralisme agama itu kemudian mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari sejumlah ulama papan atas. Tidak kurang dari KH Abdurrahman Wahid yang menolak dengan keras fatwa MUI tersebut. Menurut Gus Dur, panggilan populer KH Abdurrahman Wahid, Indonesia bukan suatu negara yang didasari oleh satu agama tertentu. Dan MUI, demikian Gus Dur, bukan institusi yang berhak menentukan apakah sesuatu hal benar atau salah. KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, menyatakan fatwa MUI itu merupakan langkah mundur bagi kehidupan antar-umat beragama. Prof Azyumardi Azra, rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menilai ada kesalahpahaman tentang arti pluralisme yang dipakai sebagai acuan oleh MUI dengan pengertian pluralisme dalam wacana akademik. (KOMPAS, 30 Juli 2005).

Fatwa pengharaman pluralisme agama itu cukup mengagetkan, memang. Betapa di tengah usaha sejumlah tokoh agama secara intensif mengkampanyekan pluralisme agama sebagai salah satu solusi bagi kehidupan keberagamaan di Indonesia, tiba-tiba MUI hadir dengan fatwanya yang konservatif itu. Do’a antarumat beragama sebagai simbolisasi dari keprihatinan bersama untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan di Indonesia, kemudian diharamkan oleh MUI. Nikah beda agama yang telah berlangsung cukup lama turut pula diharamkan. Dan saya kira, Deklarasi Bali tentang “Membangun Kerukunan Antar Agama dalam Komunitas Internasional” sebagai hasil dari pertemuan 174 tokoh Asia Eropa di Bali 21 Juli 2005 kemarin, akan terhambat dengan fatwa ini.

Pada hemat saya, fatwa pengharaman pluralisme agama tersebut mengidap sejumlah masalah teologis dan sosial yang tidak ringan. Pertama, pengharaman ini bertentangan dengan norma-norma ajaran Alquran yang justeru mendorong tersemainya pluralisme agama. Allah SWT berfirman di dalam Alquran; [1] al-Ma`idah (5): 69, “sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Shabi`in, dan orang-orang Nashrani, siapa saja (di antara mereka) yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal shaleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”; [2] al-An’am (6): 108, “dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan”. [3] al-Kafirun (109):6 yang berbunyi lakum dinukum wa liya diniy (untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku). [4] al-Baqarah (2): 256 yang berbunyi la ikraha fiy al-din (tidak ada paksaan dalam agama).

Kedua, pengharaman pluralisme agama tersebut menentang sunnatullah. Bahwa bumi sebagai tempat hunian umat manusia adalah satu, itu diakui. Namun, telah menjadi sunnatullah, para penguhuni bumi tidak berada dalam satu warna yang tunggal, tapi selalu terpecah-pecah ke dalam berbagai suku, ras, bahasa, profesi, kultur, agama. Sehingga, kemajemukan tak terhindarkan. Keberagaman meliputi pelbagai ruang kehidupan, termasuk dalam kehidupan keagamaan. Tidak saja dalam ruang lingkup keluarga besar seperti masyarakat negara, bahkan dalam lingkup keluarga, pluralitas keberagamaan juga bisa berlangsung. Setiap orang senantiasa berada dalam dunia kemajemukan. Menghadapi dunia yang cenderung semakin plural ini, maka yang dibutuhkan tentu saja bukan pada bagaimana menjauhkan diri dari kenyataan pluralisme tersebut, melainkan pada bagaimana sikap terbaik yang bisa diambil di dalam pluralitas itu. Sikap antipati terhadap pluralitas, di samping bukan merupakan tindakan yang cukup tepat, juga akan berdampak kontra-produktif bagi tatanan kehidupan antar-umat beragama.

Ketiga, fatwa pengharaman itu menunjukkan sikap dan watak para perumusnya yang tidak toleran, cenderung eksklusif, dan memandang umat agama lain dalam kegelapan dan kesesatan. Sikap seperti ini, saya kira amat berbahaya bagi kehidupan masyarakat yang plural seperti Indonesia. Jika tidak dikelola secara hati-hati, fatwa pengharaman dan secara otomatis pengabaian terhadap fakta pluralisme agama bisa dijadikan sebagai amunisi oleh sejumlah kelompok di dalam umat Islam untuk melakukan penghancuran demi penghancuran. Jika penghancuran dan penyerangan terhadap satu kelompok agama tertentu terjadi dengan alasan mengacu pada fatwa ini, maka MUI dapat dituntut dan secara moral harus bertanggung jawab.

Keempat, pengharaman atas pluralisme agama menunjukkan perihal ketidak-jelasan konsep dan apa yang dimaksudkan dengan pluralisme agama oleh MUI. Ma’ruf Amin misalnya, salah seorang ketua MUI, menegaskan bahwa pluralisme agama dinyatakan bertentangan dengan Islam karena ia menyamakan seluruh agama-agama dalam derajat yang paralel, kebenaran agama adalah kebenaran yang relatif. Haraplah diketahui, bahwa gagasan pluralisme agama hanya menghendaki adanya pengakuan dan penerimaan tentang fakta pluralisme agama-agama. Pendeknya, pluralisme agama berarti adalah kesiapan seseorang untuk menerima kehadiran dan eksistensi orang lain. Pluralisme agama mengandaikan terciptanya sebuah tradisi--meminjam bahasa Milad Hanna, seorang pemikir Kristen Koptik dari Mesir--qabulul akhar, yakni kultur dan sikap mental yang memandang seluruh umat manusia secara setara dalam posisinya sebagai hamba Allah, terlepas dari keragaman simbol dan identitas yang melekatinya.

Akhirnya, saya memohon agar fatwa pengharaman pluralisme agama itu segera ditinjau kembali. Jika fatwa pengharaman itu tak direvisi, saya khawatir dialog dan kerja sama agama-agama yang tengah mengalami surplus di Indonesia akan kandas dan pupus kembali. Boleh jadi, umat beragama di Indonesia akan berada dalam era penuh prasangka dan ketegangan sehingga mudah tersulut amarah dan konflik. Jika demikian, maka yang rugi adalah seluruh warga bangsa di negeri ini.

*Penulis adalah Kepala Madrasah Wahid Institute.