Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU

Upaya untuk meletakkan NU pada rel yang benar menurut fiqh memang tidak gampang, persoalannya NU sendiri --mau tidak mau kendatipun telah kembali ke khittah-- telah ada dalam konstelasi wacana politik pemerintah, di mana elite-elite politiknya dapat mengakomodir atau memanipulasi kekuatan Islam untuk kepentingan pemerintah itu sendiri.

Godaan-godaan eksternal tersebut tentu saja harus dipertimbangkan benar tidaknya dari sudut fiqh. Hasrat pemerintah yang "menggoda" seperti itu dapat dipahamikarena memang ada kondisi objektif di mana kekuatan eksklusivis hadir dalam konstelasi politik Orde Baru pasca 1980-an dan di mata Gus Dur dipandang mencapai puncaknya dengan kehadiran ICMI.

kekuatan ini mendorong pemerintah --melalui elite-elite politik yang merasa bahwa pemerintah harus mempreesentasikan Islam-- untuk melakukan upaya mendekati Islamguna kepentingan politiknya. Jadi jelas sekali bahwa keluatan eksklusivis itu telah mendesak negara untuk melakukan manipulasi simbolik dalam mengkooptasi kekuatan Islam yang selama ini dipandangoleh mereeka sebagai di luar struktur.

Di dalam hal ini --impresi saya dalam membaca buku ini-- Gus Dur melawan arus itu, namun tentu ada arus lain dalam NU, yang saya kira tidak benar-benar memahami setting tersebut, sehingga lebih mendukung kekuatan eksklusivis ketimbang non eksklusiv, terlepas apakah kekuatan eksklusivis itu sadar atau tidak bahwa pemerintah melakukan manipulasi simbolik. (AAM)